Karyawan membuka pintu salah satu toko di Bandung Indah Plaza, Jalan Merdeka, Kota Bandung, Selasa (15/9). | ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA
19 Sep 2020, 07:29 WIB

BPS: 42 Persen Pebisnis Terancam Gulung Tikar

Pandemi Covid-19 turut berdampak dari sisi status operasional dan skala usaha.

JAKARTA -- Sebanyak 84 persen usaha mikro dan kecil (UMK) dan 82 persen usaha menengah dan besar (UMB) mengalami penurunan pendapatan sejak pandemi Covid-19 terjadi. Tanpa adanya bantuan dari pemerintah, sebanyak 42 persen pelaku usaha hanya mampu bertahan hingga Oktober. 

Data tersebut didapatkan dari survei Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap 34 ribu pengusaha UMK dan UMB dari berbagai daerah di Indonesia. Survei dilakukan pada 10 hingga 26 Juli. Sektor akomodasi dan makanan minuman menjadi sektor yang terdampak paling signifikan. Sebanyak 92,47 persen dari responden yang bergerak pada sektor ini menyatakan mengalami penurunan pendapatan curam.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, opini tersebut sebanding dengan data pertumbuhan ekonomi kuartal kedua. Pada periode tersebut, sektor akomodasi dan makanan minuman mengalami pertumbuhan minus 22,02 persen. "Artinya, mereka yang terdampak pada kuartal kedua, masih mengalami kesulitan pada Juli ini," katanya dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (15/9).

Sebanyak 90,90 responden dari sektor jasa lainnya juga mengalami penurunan pendapatan sejak pandemi terjadi. Sementara itu, 90,34 persen responden transportasi dan pergudangan mengalami hal serupa.

Terkini

photo
Suasana bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (15/9). Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Agustus 2020 mengalami surplus 2,33 miliar dolar AS dengan nilai ekspor 13,07 miliar dolar AS dan impor 10,74 miliar dolar AS. - (SIGID KURNIAWAN/ANTARA FOTO)

Di sisi lain, data BPS menunjukkan masih ada pelaku usaha yang menginfokan kenaikan pendapatan pada masa pandemi. Penjualan produk mereka justru meningkat dibandingkan masa normal. Hanya saja, jumlah kelompok ini hanya dua persen dari responden UMK dan tiga persen dari responden UMB.

Suhariyanto mengatakan, beberapa komoditas yang mengalami peningkatan penjualan pada masa pandemi adalah industri frozen food (makanan beku). Selain itu, industri jamu, penjualan masker, sepeda, dan layanan internet. "Persentasenya kecil, tapi di tengah Covid-19, mereka justru bergerak dan mendapatkan keuntungan lebih dibandingkan normal," ujar dia.

Pandemi Covid-19 turut berdampak dari sisi status operasional dan skala usaha. Sebanyak 24 persen dari responden UMK dan 28 persen dari responden UMB memutuskan mengurangi kapasitas produksi. Bahkan, lima persen UMK dan 10 persen UMB harus berhenti beroperasi karena tekanan ekonomi.

Sementara itu, 16,3 persen dari UMB menerapkan work from home (WFH) dan 5,4 persen UMK melakukan hal serupa. Namun, sebanyak 59,8 persen dari responden UMK masih tetap beroperasi normal. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan UMB yang beroperasi seperti biasa, yakni 49,4 persen. 

Survei BPS juga menunjukkan bahwa sebanyak 42 persen dunia usaha hanya dapat bertahan maksimal sampai September atau Oktober apabila tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sementara itu, sisanya yakin mampu bertahan dengan kondisi saat ini selama lebih dari tiga bulan meski tanpa ada perubahan operasi dan bantuan. 

photo
Suasana sepi di Bandung Indah Plaza, Jalan Merdeka, Kota Bandung, Selasa (15/9). Pemerintah Kota Bandung mempersingkat jam operasional bagi sektor bisnis perdagangan salah satunya mall dari yang sebelumnya dapat beroperasi hingga pukul 21.00 WIB.  - (ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA)

Suhariyanto mengatakan, angka 42 persen dari 34 ribu pengusaha itu menggambarkan jumlah yang sangat besar. "Ini perlu jadi catatan," kata dia menekankan. Agar para pelaku usaha tak bertumbangan, berbagai program yang sudah dirancang pemerintah harus segera diimplementasikan dengan baik. Bantuan modal usaha menjadi yang paling banyak dibutuhkan pelaku UMK. Sebanyak 69,02 persen dari responden survei BPS menyatakan membutuhkan bantuan itu. “Kedua, yang paling diharapkan adalah keringanan tagihan listrik untuk usaha,” kata Suhariyanto.

Sementara itu, keringanan tagihan listrik menjadi bantuan yang paling dibutuhkan bagi UMB. Lebih dari 43 responden UMB membutuhkannya. Selain itu, sebanyak 40,32 persen pelaku UMB mengakui membutuhkan relaksasi atau penundaan pembayaran pinjaman untuk bertahan di tengah pandemi Covid-19.

Suhariyanto mengatakan, pemerintah harus mengevaluasi bantuan yang dibutuhkan UMB dan UMK ini. "Sehingga, berbagai program yang ada di dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) betul-betul tepat dan sesuai bantuan yang diharapkan," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, para pelaku usaha sudah mati-matian mempertahankan eksistensi akibat pandemi yang berkepanjangan. "Modal juga semakin menipis dan efek stimulus masih minim," kata Shinta. 

Shinta menambahkan, dunia usaha yang belakangan mencoba menormalkan bisnis kembali diuji dengan diterapkannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat di DKI Jakarta. Sebab, PSBB akan menekan tingkat permintaan masyarakat. 

Ia khawatir bila kebijakan PSBB diberlakukan dalam waktu lama tanpa output pengendalian Covid yang memuaskan, akan semakin banyak pelaku usaha sektor riil nasional, khususnya UMKM dan pengusaha skala menengah, gulung tikar karena karena tidak sanggup bertahan. Jumlah pengangguran juga dikhawatirkan bertambah, khususnya pada sektor informal yang menyerap lebih dari separuh tenaga kerja nasional.

"Namun, pada saat yang sama, kami juga memahami urgensi kebijakan PSBB terhadap pengendalian Covid-19. Maka, kami harap kebijakan ini bisa menghasilkan output pengendalian Covid yang efektif dalam waktu sesingkat-singkatnya sehingga tidak berlama-lama PSBB," kata Shinta. 

Ia menambahkan, semakin cepat Indonesia bisa mengendalikan Covid sampai mendekati nol dan menghilangkan PSBB sekaligus normalisasi kegiatan ekonomi, pelaku usaha akan semakin mendukung. "Maka, kami harap pemda DKI juga memastikan pelaksanaan PSBB kali ini betul-betul sukses meminimalisasi penyebaran Covid di Jakarta sebelum pertengahan kuartal IV," ujarnya.

Jaring pengaman

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, pemerintah belum berencana memberikan tambahan bantuan sosial (bansos) meskipun saat ini DKI Jakarta kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Beberapa program jaring pengaman sosial yang telah diperpanjang sampai Desember dinilai sudah mampu membantu masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Sri menjelaskan, tambahan bantuan yang diberikan pemerintah adalah bantuan produktif senilai Rp 2,4 juta ke 15 juta pelaku UMKM. Ada pula subsidi gaji untuk pekerja anggota BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.

Ia mengatakan, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bansos untuk warga Jabodetabek dan non-Jabodetabek juga terus dilakukan sampai akhir tahun. "Bansos kita cukup mencakup sampai Desember, sehingga dalam hal ini belum (ada rencana) penambahan," ujar Sri, Selasa (15/9).

Saat ini, Sri menambahkan, fokus pemerintah adalah membuat jaring pengaman sosial bisa menjangkau masyarakat yang sangat membutuhkan. Di sisi lain, aktivitas ekonomi secara bertahap diharapkan dapat kembali normal. Kedua faktor itu diyakini bisa menjadi faktor yang mendukung pemulihan ekonomi, terutama untuk masyarakat bawah.

Berdasarkan data yang dipaparkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, realisasi anggaran perlindungan sosial sampai dengan Rabu (2/9) mencapai Rp 144,4 triliun. Angka ini setara dengan 62,8 persen dari total pagu anggaran yang disiapkan pemerintah, Rp 203,9 triliun.

Terkait dampak penerapan PSBB DKI, Sri menyebut PSBB akan menyebabkan kontraksi ekonomi pada kuartal ketiga lebih dalam dari prediksi. Namun, ia belum bisa menyebutkan angkanya secara detail karena masih harus menunggu pemantauan selama dua pekan.

Awalnya, Sri memprediksi pertumbuhan ekonomi pada periode Juli sampai September berada pada rentang nol persen hingga minus 2,1 persen. Batas bawah itu kemungkinan bisa semakin dalam akibat kebijakan PSBB DKI Jakarta yang dilaksanakan sejak awal pekan ini. "Kita perkirakan, mungkin lower end-nya yang minus 2,1 persen ini bisa lebih rendah dari 2,1 persen," kata Sri. 

Prediksi itu berkaca dari dampak yang terjadi pada Maret lalu, yaitu ketika PSBB secara drastis dilaksanakan di Ibu Kota. Sebagai efek dari kebijakan tersebut, pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama hanya pada level 2,97 persen, jauh melambat dibandingkan kuartal pertama 2019 yang mampu tumbuh 5,07 persen.

Kendati demikian, Sri menilai, skala penerapan PSBB kali ini lebih menurun dibandingkan kebijakan terdahulu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cenderung fokus pada pembatasan aktivitas di perkantoran. Sementara, pada Maret dan April, hampir seluruh kegiatan masyarakat terhenti.

Sri berharap kebijakan PSBB kali ini tidak berdampak terlalu signifikan terhadap perekonomian. Pasalnya, DKI Jakarta berkontribusi hingga 17 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. 


×