Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (tengah) saat meninjau fasilitas produksi vaksin Covid-19 di kantor Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Selasa (4/8/2020). | ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Nasional

Erick: Vaksin Halal Prioritas

Indonesia akan mendapat 30 juta dosis vaksin Covid-19 pada akhir 2020 dan 300 juta dosis untuk 2021.

JAKARTA -- Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir telah menemui Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin pada Jumat (11/9). Bersama Ma'ruf Amin, Erick membahas vaksin halal sekaligus melaporkan perkembangan vaksin Covid-19 secara umum. 

"Proses vaksin halal harus menjadi prioritas untuk kita," kata Erick melalui siaran pers, Sabtu (12/9).

Dalam laporannya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu mengatakan, Indonesia akan mendapat 30 juta dosis vaksin Covid-19 pada akhir 2020 dan 300 juta dosis untuk 2021. Vaksin tersebut merupakan hasil kerja sama beberapa BUMN farmasi dengan lembaga dan instansi farmasi mancanegara.

Ia mencontohkan, kerja sama seperti PT Bio Farma dengan Sinovac Biotech asal Cina. Sinovac berkomitmen menyediakan 20 juta dosis vaksin pada akhir tahun ini apabila proses uji klinis tahap tiga di Indonesia berjalan lancar. "Sedangkan untuk tahun depan, akan diproduksi hingga 250 juta dosis untuk Indonesia," katanya.

Selain itu, Erick juga melaporkan PT Kimia Farma telah menggandeng perusahaan asal UEA, Grup 42 (G42), dan akan memperoleh 10 juta dosis vaksin pada akhir 2020. Kemudian, ditambah 50 juta dosis yang akan diterima Indonesia pada akhir kuartal I 2021.

Namun, Erick mengingatkan, jumlah total vaksin 330 juta-340 juta yang Indonesia dapatkan itu belum mencukupi kebutuhan melakukan vaksinasi massal masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan, proses vaksinasi diperlukan dua kali suntikan untuk setiap individu. Sehingga, dari jumlah tersebut, baru memenuhi kebutuhan vaksinasi terhadap 170 juta orang. Data Kemendagri per 30 Juni 2020, jumlah penduduk Indonesia sebesar 268.583.016 jiwa.

Pemerintah juga tengah melakukan penjajakan dengan lembaga kesehatan seperti Koalisi untuk Kesiapan dan Inovasi Epidemi (CEPI), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Unicef, serta perusahaan farmasi multinasional lainnya seperti Astrazeneca, Cansino, dan Pfizer. "Semua dijajaki kalau sampai 70 persen bisa terkover, kita harapkan di 2022 atau bahkan 2021, 30 persen bisa didapatkan," kata Erick.

Selain bekerja sama dengan luar negeri, Erick juga sampaikan terus berupaya menghasilkan vaksin dalam negeri, yakni Vaksin Merah Putih. Vaksin ini melibatkan lembaga Eijkman, Balitbangkes Kementerian Kesehatan, perguruan tinggi negeri, serta Bio Farma.

Menurut Erick, Indonesia tak mungkin hanya mengandalkan vaksin yang diperoleh dari kerja sama dengan lembaga dan instansi luar negeri. Sebab, daya tahan vaksin hanya selama enam bulan sampai dua tahun. Karena itu, pembuatan Vaksin Merah Putih menjadi prioritas utama pemerintah dan ditargetkan dapat mulai diproduksi pada 2022. 

"Dari informasi didapatkan, insya Allah, uji klinis tahap satu dan dua bisa berjalan tahun depan sehingga pada 2022 kita mulai produksi vaksin merah putih," kata Erick. 

Menurut Erick, pihaknya telah mengusulkan dua tipe vaksin kepada pemerintah serta DPR, yaitu vaksin bantuan pemerintah dan vaksin mandiri. Vaksin bantuan pemerintah nantinya akan disediakan melalui program vaksinasi massal.

Erick menjelaskan, program vaksinasi massal ini akan turut melibatkan sejumlah pihak diantaranya TNI, Polri, Kementerian Kesehatan hingga PMI. Selain itu, Erick menambahkan, ada 40 ribu calon perawat dan 12 ribu calon dokter yang akan membantu menjalankan program tersebut. "Di luar calon perawat dan dokter, ada kurang lebih 1,5 juta dokter dan bidan yang membantu proses vaksinasi massal ini," tutur Erick. 

Menurut Erick, program vaksinasi massal ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Berdasarkan data BPJS Kesehatan sesuai angka Penerima Bantuan Iuran (PBI) terdapat 93 juta masyarakat yang membutuhkan.

Adapun dana untuk program vaksinasi massal ini, menurut Erick berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Kita mengharapkan masyarakat yang mempunyai uang bisa melaksanakan dengan mandiri, tidak gratis," ujar Erick. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat