Foto aerial suasana Rumah Sakit Darurat Penanganan Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran, di Jakarta, Kamis (10/9). Penyalaan lampu-lampu di Wisma Atlet bukan berarti semua tower terisi pasien Covid-19. Sejumlah pemda sudah kembali memberlakukan PSBB. | ANTARA FOTO/Galih Pradipta
21 Oct 2020, 08:00 WIB

Perkuat PSBB, Anies Gandeng Pimpinan Daerah Penyangga

Pemimpin daerah penyangga ingatkan dampak PSBB total terhadap daerahnya.

JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggelar rapat dengan pimpinan kepala daerah penyangga Jakarta, Kamis (10/9). Rapat ini membahas terkait kelanjutan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total di Jakarta setelah melihat angka kematian kasus Covid-19 di DKI makin tinggi dan jumlah kapasitas kesehatan yang terbatas.

Kebijakan 'rem darurat' yang dijalankan DKI Jakarta akan berkonsekuensi dengan pembatasan akses bagi daerah penyangga Jakarta. Karena itu, ia berharap ada kesamaan pandangan terkait pembatasan akses keluar-masuk wilayah Jakarta dan penyangganya.

"Formatnya pembatasan tidak hanya dilakukan di Jakarta, tapi wilayah penyangga Jakarta juga bisa menyesuaikan diri," kata Anies, Kamis (10/9).

Selain terkait mobilitas penduduk, rapat bersama pimpinan kepala daerah penyangga Jakarta ini juga ingin menyamakan pandangan tentang situasi terkini kasus Covid-19 di wilayah Jabodetabek. Dengan demikian, akan ada kesamaan persepsi kebijakan yang diambil Ibu Kota dan wilayah penyangga.

Terkait

Anies akhirnya mengumumkan akan menggunakan 'rem darurat' dengan mengembalikan Jakarta kembali ke masa PSBB awal. PSBB total untuk Jakarta ini akan berlaku Senin, 14 September 2020. Dengan dikembalikannya PSBB awal untuk Jakarta, semua aktivitas dan kegiatan perkantoran akan kembali dilarang dan kegiatan usaha makanan hanya diperbolehkan untuk dibawa pulang.

Sedangkan kegiatan ibadah di rumah ibadah besar yang mendatangkan jamaah dari berbagai wilayah akan dilarang. Hanya rumah ibadah di perkampungan dan permukiman yang diperbolehkan buka, itu pun dengan protokol kesehatan ketat.

Kemudian, lanjut Anies, armada transportasi umum akan kembali dibatasi, begitu juga jam operasionalnya. Kemudian kebijakan ganjil-genap akan kembali ditiadakan.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, dampak pemberlakuan PSBB total di DKI Jakarta bagi Kota Bogor. Sebab, kebijakan DKI Jakarta pasti memiliki dampak bagi daerah penyangga Ibu Kota.

"Ini akan membuat warga Kota Bogor yang bekerja di Jakarta mengurangi aktivitasnya di Jakarta. Sehingga, mengurangi kemungkinan terpapar, itu aspek positifnya," kata Bima dalam rapat tersebut.

Namun, menurut Bima, PSBB total di DKI Jakarta juga memiliki dampak negatif bagi Kota Bogor yang harus diantisipasi, yakni regulasi mengenai mobilitas warga Bogor yang keluar masuk DKI Jakarta.

"Kami meminta kejelasan kira-kira bagaimana dengan aktivitas keluar masuk Jakarta bagi warga Kota Bogor yang tidak WFH (//work from home//), apakah akan ada rencana SIKM (surat izin keluar masuk) dan sebagainya karena harus sama-sama dikoordinasikan," kata Bima.

Dampak negatif lainnya, kata dia, yakni mobilitas warga DKI Jakarta yang berlibur ke Bogor. Pasalnya, pada akhir pekan bahkan hari aktif saat PSBB, masih banyak warga DKI Jakarta yang berlibur ke Kota/Kabupaten Bogor. 

Kota Bekasi juga belum akan meniru kebijakan Anies dalam melakukan PSBB total seperti pada Maret 2020. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, setiap daerah memiliki cara penanganan Covid-19 masing-masing. 

“Tentunya tidak sama (dengan DKI Jakarta), setiap daerah punya cara penanganannya masing-masing,” kata dia.

Politikus Partai Golkar ini mengatakan, setiap daerah punya kelengkapan dan fasilitas penunjang Covid-19 yang berbeda. Baik dari sisi tenaga medis, infrastruktur, maupun sarana dan prasarana.

Selain itu, faktor lain yang jadi pertimbangan adalah kelengkapan dari forum koordinasi pimpinan daerah serta kelengkapan organisasi masyarakat. Untuk saat ini, kata dia, pihak pemkot telah melakukan penanganan seperti tes cepat, tes usap, dan pemberlakuan RW siaga.

“Kan kalau misalnya DKI, tidak menetapkan RW siaga, tapi pakai istilah karantina wilayah terbatas,” ujar dia.

Klaster baru

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menyebut terdapat tiga pabrik di Tangerang dengan karyawan dinyatakan positif Covid-19. Namun, kasus klaster pabrik tersebut sudah cukup lama dan terjadi pada Agustus 2020 lalu.

“Sejauh ini, kalau tidak salah, itu ada tiga pabrik ya. Jumlahnya satu klaster ada yang sampai 13 orang, ada yang sampai 43 orang,” kata Arief.

Namun, pemkot telah lakukan upaya penanganan yang ditangani oleh Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dan juga puskesmas setempat. Sehingga, karyawan yang terkonfirmasi positif, beberapa di antaranya dinyatakan sembuh.

Arief pun mengimbau agar pengawasan penerapan protokol kesehatan di pabrik untuk diperketat. Menurut dia, tak hanya menerapkan protokol kesehatan, tetapi juga lakukan protokol tersebut dengan benar.

"Misalnya, cuci tangannya asal, pakai maskernya tidak benar, misalnya, tempat makan karyawannya tidak dikurangi kapasitasnya. Jadi buka masker, makan sambil ngobrol," kata Arief.


,
×