JAKARTA—Efek dari pernyataan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani dinilai hanya terjadi di wilayah Sumatra Barat (Sumbar). Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari memprediksi pernyataan kontroversi Puan tak akan mempengaruhi pasangan calon yang diusung PDIP di luar Sumatra Barat. Sebab, pernyataan putri Megawati Soekarnoputri itu tak menyebut daerah lain.

“Kayaknya tidak ya, karena yang disebutkan cuma Sumatra Barat, daerah lain tidak disebut,” ujar Qodari kepada Republika, Senin (7/9). Menurutnya, efek Puan hanya dirasakan calon kepala daerah kabupaten/kota di Pilkada Sumatra Barat.

Meskipun hingga saat ini, ia belum mendengar adanya pasangan calon yang didukung PDIP yang juga mengembalikan surat keputusan (SK) rekomendasi.  “Ini sebenarnya menarik untuk dilihat sikap dari calon yang didukung PDI Perjuangan di level kabupaten/kota, apakah ada juga yang istilahnya melepaskan dukungan dari PDIP,” ujar Qodari.

Satu bakal pasangan calon sudah mengembalikan surat dukungan, yakni Mulyadi-Ali Mukhni yang maju di Pilgub Sumbar. Pengamat politik Universitas Indonesia, Cecep Hidayat juga memprediksi efek Puan tak akan memengaruhi paslon PDIP di daerah lain. Pilkada, katanya, merupakan ajang persaingan bagi calon kepala daerah, bukan partai. 

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) bersama Ketua DPP Bidang Pemerintahan dan Pertahanan Keamanan Puan Maharani (kiri) berbincang pada acara penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang didukung dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 di DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Rabu (19/2). - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

PDIP disebutnya tak akan berpengaruh pada elektoral paslon kepala daerah, baik yang ada di Sumbar atau sekitarnya. Meskipun dukungan partai akan berpengaruh terhadap syarat pencalonan diri seseorang. “Saya kira tidak begitu (terpengaruh) juga. Jadi di sini challenge-nya justru tokoh-tokoh karena tidak berpengaruh ketika kita memilih di pilkada, kita tidak lihat partai,” ujar Cecep.

PDIP juga optimistis efek pernyataan Puan tidak akan menjadi preseden negatif. Partai berlogo kepala banteng moncong putih itu yakin hal tersebut tidak akan berdampak bagi pilkada di wilayah lain. "Saya meyakini rakyat Indonesia sudah cerdas dan selalu berpikir jernih dalam menerima berbagai informasi," kata Wakil Sekretaris Jendral PDIP Sadarestuwati, di Jakarta, Senin (7/9).

Dia mengatakan, masyarakat tidak akan menelan langsung atau mentah-mentah informasi yang masuk ke dalam diri mereka. Menurutnya, publik akan mencari tahu kebenarannya dari sumber lain yang dapat dipercaya.

Sadarestuwati menyatakan, perjalanan calon-calon yang telah direkomendasikan PDIP juga tidak akan terkendala. "Karena sebenarnya apa yang disampaikan oleh Mbak Puan tidak ada yang salah. Negara kita memang negara Pancasila dan itu tidak bisa diganggu gugat dan tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi," katanya.

Sementara, bakal wakil bupati Bandung yang diusung PDIP bersama PAN, Atep mengaku efek Puan masih mungkin memunculkan sentimen terhadap paslon yang diusung PDIP. Namun, ia yang berpasangan dengan Yena Iskandar Masoem di Pilkada Kabupaten Bandung, Jawa Barat itu tetap berharap efek Puan tak berpengaruh di wilayahnya.

“Alhamdulilah karena memang mungkin itu di Sumbar, walau terkait dengan PDIP. Tetapi alhamdulilah di Kabupaten Bandung belum dan mudah-mudahan tidak,” ujarnya.

Kursi terancam

Pengamat politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menyebut PDIP berpotensi kehilangan kursi  di Sumbar jika terus melakukan blunder. "Harus lebih hati-hati lagi. Jika blunder terus bisa tak dapat kursi di Sumbar. Bisa menjadi lampu merah bagi PDIP," kata Ujang Komarudin.

Dia mengatakan, jika pernyataan Puan tersebut menggelinding terus, maka PDIP bisa kerepotan dalam pemilu ke depan. Menurutnya, solusi dari perkara tersebut adalah dengan permintaan maaf dan melakukan pendekatan secara keagamaan.

Dia mengatakan, isu yang saat ini hangat terkait Sumbar juga merupakan isu nasional. Artinya, peristiwa soal Sumbar bakal menjadi peringatan bagi PDIP di Pilpres dan Pileg 2024 mendatang. "Karena yang disinggung soal Pancasila. Bukan hanya warning di pilkada saat ini saja, tapi warning untuk pileg dan pilpres mendatang," katanya.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro juga menilai efek Puan akan sedikit mempengaruhi elektoral pasangan calon yang didukung partainya. Khusunya, di daerah-daerah yang berada Sumbar dan sekitar.

Sebab, masyarakat Sumbar banyak yang merantau di luar kampung halaman, sehingga ada kemungkinan para keturunan Minang yang berada di daerah lain merasa "tersakiti" oleh pernyataan Puan. "Pernyataan Puan tersebut dinilai tak menguntungkan secara politik karena telah melukai perasaan masyarakat Minang," ujar Zuhro.

Pasangan calon di Sumbar dan sekitarnya yang didukung PDIP juga akan mendapatkan beban psikologis. Sebab, pernyataan Puan akan selalu dikaitkan masyarakat dan lawan politiknya. 

1. Sutan Riska Tuanku Kerajaan dan H DP Datuk Labuan Riau (Kab Dharmasraya)

2. Zukri dan Nasarudin (Kab Pelalawan)

3. Sukiman dan Indra Gunawan (Kab Rokan Hulu)

4. Hendri Sandra dan Muhammad Rizal Akbar (Kota Dumai)

5. Kaderismanto dan Sri Barat (Kab Bengkalis)

6. Suyatno dan Jamiludin (Kab Kepulauan Rokan Hilir)

7. HM Adil dan H Asmar (Kab Kepulauan Meranti).

Sumber: Pusat data Republika

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat