Pemilu Serentak Diprediksi Tetap Lima Kotak

Pemerintah belum berniat merevisi UU Pemilu maupun UU Pilkada.

Nasional

Image

Kemandirian KPU Dipertanyakan Soal Jadwal Pemilu

Penting bagi KPU membawa narasi di hadapan publik secara tegas mengenai kemandirian KPU.

Nasional

Image

KPU Diminta Tegas Soal Jadwal Pemilu 2024

Demokrat keberatan jadwal pemungutan suara pileg dan pilpres digelar 15 Mei 2024.

Nasional

Image

Pembahasan Jadwal Pemilu 2024 Digelar Pekan Depan 

KPU usul pencoblosan pemilu 21 Februari 2024, pemerintah mengajukan 15 Mei 2024. 

Nasional

Image

KPU akan Simulasikan Tahapan Pemilu April atau Mei 2024

Bawaslu berharap jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 segera ditetapkan agar ada kepastian

Nasional

Image

Badan Peradilan Khusus Pemilu Dinilai tak Relevan

Badan peradilan khusus pemilu tidak ditempatkan sebagai bagian sistem hukum di Indonesia.

Nasional

Image

Komisi II: Pemilu tak Diundur ke 2027

Wacana memundurkan jadwal pemilu ke 2027 tak bergulir di Komisi II dan penyelenggara pemilu.

Nasional

Image

Peneliti LIPI Sarankan Ada Jeda Antarpemilu

Hari pencoblosan Pilkada serentak jatuh pada 27 November 2024.

Nasional

Image

Tahapan PSU Yalimo Mulai Disusun

Hingga saat ini, kondisi di Yalimo membuat pengungsi masih bertahan di kantor polisi dan markas TNI.

Nasional

Image

Pengungsi Yalimo Masih Bertahan

Ribuan warga Kabupaten Yalimo terpaksa mengungsi akibat kerusuhan pascaputusan sidang Mahkamah Konstitusi.

Nasional

Image

PKB Minta Pendukung Menahan Diri

Paslon Erdi Darbi-John W Wilil menyampaikan pernyataan sikap menolak putusan MK

Nusantara

Image

Kapolda: Kerusuhan di Yalimo Jangan Terulang

Dua kubu pendukung pasangan calon Pilkada Kabupaten Yalimo diminta menahan diri.

Nasional

Image

Ketua KPU dan Bawaslu Yalimo Mundur

Putusan MK dikhawatirkan berimbas kekerasan fisik pada masyarakat Yalimo.

Nusantara

Image

Yalimo Terancam Perang Suku

Sebanyak 1.146 warga Yalimo mengungsi setelah kerusuhan.

Nusantara

Image

KPU Butuh Perppu Perpanjang Jabatan

Usulan penambahan masa jabatan ini memerlukan perubahan peraturan di level seperti Perppu.

Nasional

Image
×