Berdasarkan pengalaman sebelumnya, terjadi peningkatan kasus Covid-19 setelah hari libur.
Pemerintah perlu menggandeng tokoh masyarakat untuk menunda mudik Lebaran 2021.
Pemerintah diminta konsisten dan tegas dalam kebijakan pelarangan mudik.
Saat ini, pemerintah masih menggodok regulasi larangan mudik.
"Di kota tak ada pengharapan lagi, maka mereka terpaksa pulang ke kampung."
Payung hukum pembangunan monumen PDRI akan dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres).
Pemerintah mengantisipasi masyarakat mudik Lebaran sebelum tanggal 6 Mei.
Bagi sebagian masyarakat, keputusan mudik Lebaran dilarang ini mengecewakan bahkan merugikan.
Daerah menunggu aturan teknis dari pemerintah pusat terkait larangan mudik.
Pemerintah berharap peniadaan libur mudik membuat Program Vaksinasi Nasional berjalan sesuai harapan.
Meski berat, kebijakan ini mau tak mau harus diterima semua masyarakat Indonesia.
Kebijakan menetapkan libur panjang kerap dibarengi peningkatan jumlah kasus Covid-19.
Pemerintah sebaiknya melarang mudik jika tak bisa menyiapkan protokol kesehatan.
Kebijakan mudik Lebaran 2021 masih dibahas di level kementerian dan lembaga yang berkaitan.
Pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan berbagai masukan terkait mudik ini.
