IKHWANUL KIRAM MASHURI | Daan Yahya | Republika
21 Oct 2020, 07:40 WIB

Palestina dan Perubahan Geopolitik Timur Tengah

Perubahan geopolitik di Timur Tengah ini berpengaruh besar pada nasib bangsa Palestina.

OLEH IKHWANUL KIRAM MASHURI

Ada dua hal sering terlupakan ketika membicarakan nasib bangsa Palestina. Termasuk ketika sebuah negara Arab menormalisasi hubungan dengan Israel, seperti halnya Uni Emirat Arab (UEA) sekarang ini. Normalisasi itu selalu memunculkan kontroversi, karena terkait nasib bangsa Palestina.

Pertama, tidak ada satu pihak mana pun—baik individu maupun negara—yang berhak mendikte bangsa Palestina terkait bagaimana seharusnya mereka mengelola  persoalan negara. Termasuk bagaimana mereka menyikapi hubungan dengan Israel. 

Nasib bangsa Palestina ditentukan rakyat Palestina sendiri, melalui para pemimpinnya di Gaza dan di Tepi Barat, terutama melalui otoritas mereka yang sah di Ramallah. Mereka yang memutuskan, apakah menginginkan kesepakatan dengan Israel mengenai satu atau dua negara. Atau bahkan tanpa negara.

Terkait

Rakyat Palestina yang menentukan, apakah ibu kota negara mereka di Yerusalem Timur atau di tempat lain. Mereka pula yang memutuskan tentang nasib para pengungsi Palestina. Juga tentang perang atau damai dengan Israel

Kedua, seperti halnya Palestina, setiap negara Arab juga mempunyai hak yang sama untuk mengatur hubungan internasionalnya, termasuk hubungan dengan Israel. Ini adalah masalah kedaulatan, diputuskan setiap negara atas dasar kepentingannya sendiri. Bukan berdasarkan apa yang diinginkan bangsa lain, termasuk oleh Palestina atau negara Arab lain. Setiap negara Arab memiliki kepentingan dan keadaannya sendiri. 

Itulah tampaknya yang mendasari UEA ketika menormalisasi hubungan dengan Israel. UEA bukan yang pertama. Sebelumnya, Mesir dan Yordania telah menandatangai perjanjian damai dan normalisasi hubungan dengan negara Zionis itu.

Dari perjanjian damai pada 1979, wilayah Sinai berhasil dikembalikan ke Mesir, setelah diduduki Israel pada Perang 1967. Sedangkan perjanjian perdamaian Yordania dengan Israel pada 1994, telah menyelesaikan sengketa wilayah di antara kedua belah pihak. 

Normalisasi hubungan UEA-Israel mempunyai banyak perbedaan dengan Mesir dan Yordania. UEA tidak berbatasan dengan Israel. Mereka tak mempunyai sengketa wilayah. Negara ini juga tidak pernah terlibat perang bersama-sama negara-negara Arab melawan Israel pada 1948, 1956, 1967, dan 1973. 

Di antara negara-negara Arab, UEA terhitung negara baru. Ia merdeka dari Inggris Raya pada 2 Desember 1971, dengan membentuk negara federasi dari tujuh emirat: Abu Dhabi, Dubai, Ajman, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah, dan Umm al Qaiwain. Dan, seperti Negara Teluk lain, berkat minyak dan gas, UEA pun segera menjelma menjadi negara modern dengan taraf kehidupan tinggi.

Normalisasi hubungan dengan Israel pun tampaknya akan dimanfaatkan betul oleh UEA. Kedua negara sudah sepakat bekerja sama di berbagai bidang. Dari investasi, keuangan (perbankan), pariwisata, penerbangan, perdagangan, pertanian, telekomunikasi, teknologi, hingga keamanan, intelijen, dan masih banyak lagi.

Bahkan UEA akan bisa menjadi pintu ekspor produk-produk Israel, untuk dipasarkan ke negara-negara Arab dan Islam (mayoritas Muslim) yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan negara Zionis itu. Di lain pihak, umat Islam yang ingin mengunjungi Masjid al Aqsa (Yerusalem), diperkirakan jumlahnya jutaan, bisa pergi melalui Abu Dhabi atau Dubai.

 
Normalisasi hubungan UEA-Israel mempunyai banyak perbedaan dengan Mesir dan Yordania. 
 
 

Ini tentu berbeda dengan Yordania atau Mesir, yang hubungannya dengan Israel, sering dipandang sebagai ‘perdamaian dingin’. Masing-masing pihak melihat pihak lain dengan mata kecurigaan. Pun rakyat di dua negara itu masih bersikap skeptis terkait efektivitas hubungan dengan Israel.

Bahkan respon terhadap normalisasi hubungan dengan Israel yang dilakukan UEA dan Mesir pun berbeda. Pada umumnya, rakyat UEA menanggapi positif normalisasi itu. Begitu juga dengan negara-negara Arab lain, terutama negara-negara Teluk.

Sedangkan perjanjian damai Mesir-Israel pada 1979, telah mengundang kontroversi hebat. Baik di lingkungan Liga Arab maupun di dalam negeri Mesir sendiri. Muhammad Ibrahim Kamil mengundurkan diri sebagai Menlu Mesir. Ia memprotes perjanjian itu. Ia menilainya tidak adil, karena tidak menegaskan penarikan diri Israel dari Jalur Gaza dan Tepi Barat. 

Di tingkat rakyat Arab pada umumnya terdapat suasana frustrasi dan marah. Saat itu mereka masih terpengaruh pada konsep persatuan Arab yang digagas Presiden Gamal Abdul Nasir, terutama di Mesir, Irak, Suriah, Libia, Aljazair, dan Yaman. Lalu muncullah apa yang disebut ‘perebutan kepemimpinan regional’ di antara negara-negara Arab, untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Mesir.

Negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab pun segera menyelenggarakan sidang darurat untuk menolak keras perdamaian Mesir-Israel itu. Sebagai protes, mereka kemudian memindahkan kantor tetap Liga Arab dari Kairo ke Tunis, Tunisia. Mesir pun dikeluarkan dari keanggotaan Liga Arab. Sepuluh negara, termasuk Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), lalu membentuk ‘Jahbatu al Rafd’, front penolakan perhadap perdamaian Mesir-Israel.

Bagi Mesir yang terlibat perang langsung dengan Israel pada 1948, 1956, 1967, dan 1973, perdamaian dengan Israel ternyata telah berhasil mendapatkan kembali Sinai yang diduduki pada 1967. Perdamaian yang dilakukan Mesir beberapa tahun setelah kemenangan pada perang 1973, juga memberi kesempatan untuk membangun, yang sebelumnya habis untuk perang. 

 
Sejauh ini mereka menolak keras semua normalisasi hubungan negara-negara Arab dengan Israel, termasuk yang dilakukan UEA. 
 
 

Namun, perdamaian dan normalisasi hubungan Mesir-Israel dan ‘berbagai peristiwa besar di Timur Tengah setelahnya’, juga telah menyebabkan berakhirnya ‘al Wishayah al Arabiyah (perwalian negara-negara Arab)’ atas nasib atau persoalan bangsa Palestina.  Masing-masing negara kini memutuskan atas dasar kepentingan dalam negerinya.

‘Peristiwa-peristiwa besar’ itu antara lain aneksasi Irak ke Kuwait, invasi militer AS ke Irak yang berakhir pada kejatuhan Presiden Saddam Husein, serangan Israel ke Lebanon yang kemudian memperkuat posisi Hizbullah, munculnya kelompok-kelompok teroris seperti Alqaida dan ISIS. Juga munculnya revolusi rakyat Arab (Arab Spring) yang menentang penguasa diktator-otoriter di sejumlah negara Arab. 

Di beberapa negara Arab, Arab Spring juga telah menyebabkan ketidakstabilan politik, konflik saudara, intervensi asing, dan larangan kelompok Islam Politik yang dipresentasikan oleh Ikhwanul Muslim di Mesir dan beberapa negara lain.

Berbagai peristiwa besar itu ternyata telah mengubah geopolitik di Temur Tengah. Antara lain menguatnya pengaruh Iran dan Turki. Iran mempunyai pengaruh kuat di Irak, Suriah, Lebonon, dan Yaman. Sedang Turki, yang dianggap pelindung Islam Politik, ada di Libia, Suriah, Irak, dan lainnya.

Pengaruh dua negara ini pun dianggap sangat berbahaya oleh sejumlah negara Arab poros Arab Saudi-Mesir. Bahkan dipandang lebih berbahaya daripada Israel. Kedua negara ini termasuk yang  menolak keras normalisasi hubungan UEA-Israel.

Perubahan geopolitik di Timur Tengah ini tentu mempunyai pengaruh besar terhadap perjuangan dan nasib bangsa Palestina. Sejauh ini mereka menolak keras semua normalisasi hubungan negara-negara Arab dengan Israel, termasuk yang dilakukan UEA. 


,
×