JAKARTA – Pemerintah sedang berupaya melewati badai pandemi Covid-19 dengan menangani sisi kesehatan dan perekonomian secara bersamaan. Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) memiliki tiga fokus utama untuk menghadapinya, yakni program Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja, dan Indonesia Tumbuh.

Ketua Pelaksana KPCPEN Erick Thohir mengatakan, program Indonesia Sehat di antaranya akselerasi tes PCR, lacak dan karantina secara nasional, mengubah zona merah menjadi kuning dan hijau dengan prioritas delapan provinsi, merencanakan dengan matang program kerja sama pembuatan dan pendistribusian imunisasi vaksin dan obat-obatan, hingga transformasi sistem kesehatan dan BPJS berkualitas.

Sementara program Indonesia Bekerja meliputi bantuan UMKM produktif, bantuan kredit dan subsidi bunga UMKM subsidi gaji melalui BPJS Ketenagakerjaan, penyaluran bantuan untuk prakerja, bantuan sosial tambahan, subsidi listrik untuk kelompok berpenghasilan rendah, hingga program percepatan penyerapan tenaga kerja.

“Dalam Indonesia Bekerja, ada bantuan UMKM produktif mudah-mudahan satu-dua pekan ini diumumkan Rp 12 juta untuk mikro retail akan dibantu Rp 2,4 juta, kurang lebih Rp 28,8 triliun,” kata Erick saat berdiskusi di kantor Kadin, Jakarta, Senin (10/8).

Sedangkan program Indonesia Tumbuh terdiri atas mendorong ekonomi maritim melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama, akselerasi ekonomi sumber daya alam, peningkatan penerimaan melalui cukai rokok, plastik, bahan bakar minyak, kendaraan, dan transformasi penerimaan perpajakan.

“Kita sebagai pelaksana ingin memastikan kita melakukan percepatan, dukungan, dan juga tentunya menyinkronisasi program yang tidak hanya di komite tapi di seluruh kementerian,” ujar dia. “Kita ada slogan, kesehatan pulih, ekonomi bangkit,” ujar Erick.

Terlepas dari stimulus sebesar Rp 695 triliun yang sudah diberikan, kata dia, kementerian juga masih memiliki belanja sebesar Rp 857 triliun dan pemerintah daerah sebesar Rp 740 triliun. Erick menyebut keterlibatan kejaksaan, BPKP, hingga Polri tak lepas guna mendorong percepatan penyerapan anggaran.

“Targetnya bagiamana nanti di kuartal III dan IV harus bisa membantu penyerapan anggaran hampir Rp 1.400 triliun. Ini tantangan yang luar biasa bagaimana kita mencoba cegah atau mengurangi resesi jangan sampai back to back,” kata dia.

Subsidi gaji

Pemerintah juga memastikan pemberian subsidi upah bagi pekerja bergaji kurang dari Rp 5 juta per bulan tidak terbatas jenis pekerjaan tertentu. Syarat utama penerima bantuan hanya peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dan upah yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan kurang dari Rp 5 juta per bulan.

“Jenis pekerjaan apa saja tidak jadi kriteria,” kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Senin (10/8).

Ida mengatakan, jumlah calon penerima bantuan subsidi upah ini ditingkatkan menjadi 15.725.232 orang dari sebelumnya sebanyak 13.870.496 orang. Dengan bertambahnya jumlah pekerja calon penerima bantuan subsidi upah ini, anggaran yang disiapkan pun bertambah.

“Maka, anggaran bantuan pemerintah untuk subsidi upah ini mengalami kenaikan menjadi Rp 37,7 triliun dari semula Rp 33,1 triliun,” ucapnya. Ida berharap para penerima program membelanjakan uang subsidi tersebut untuk membeli produk-produk dalam negeri. “Belilah hasil karya UMKM kita,” ujar dia.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menambahkan, bantuan subsidi upah sebesar Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan ini ditujukan untuk pekerja di seluruh sektor industri. Seluruh data ini sudah dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan yang setiap bulannya menampung iuran dari perusahaan pemberi kerja.

“Seluruh sektor industri, syarat utamanya adalah terdaftar di BPJS TK secara aktif, kemudian setelah kami sisir kami dapat data baru kami sampaikan kepada perusahaan,” katanya.

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan per 30 Juni 2020, jumlah pekerja formal dengan upah di bawah Rp 5 juta per bulan berjumlah 15,7 juta orang. Mereka inilah yang nantinya berhak menerima bantuan upah yang akan diberikan ke dalam dua tahap, masing-masing tahap Rp 1,2 juta sekaligus.

“Data ini berdasarkan data upah yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS dan tercatat di sistem. Sekali lagi kami meminta kerja sama semua pihak untuk validasi,” kata Agus. 

Proses pengumpulan nomor rekening sudah dimulai per Senin (19/8/2020). Hingga Senin sore, Agus menyebut, sudah ada 700 ribu rekening calon penerima bantuan yang terkumpul. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat