JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap hasil survei terhadap beberapa calon kepala daerah yang berlaga di Pilkada 2015, 2017, dan 2018 terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN). Hasilnya, sejumlah calon kepala daerah mengaku memiliki sponsor untuk mendanai pilkada justru berasal dari ASN.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, tren ketidaknetralan ASN ini terus meningkat. Mereka bahkan turut menjadi tim sukses pejawat. Dari 466 calon kepala daerah yang disurvei KPK, hasilnya di atas 70 persen calon kepala daerah mengaku didukung oleh sponsor.

“Ternyata ini yang dimaksud adalah kepala dinas, kepala badan, dan dia ikut memobilisasi dana untuk mendukung supaya calonnya terpilih,” ujar Pahala dalam kampanye virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN, Rabu (5/8).

Di Pilkada 2015, kata Pahala, sebesar 70 persen, Pilkada 2017 sebanyak 82 persen, dan Pilkada 2018 pun 82 persen. Dengan demikian, secara umum calon kepala daerah maju pilkada karena didukung dana dari sponsor. Kemudian, sponsor pun meminta imbalan kepada calon kepala daerah tersebut jika menang dalam pilkada.

Dia menyebutkan, secara spesifik para sponsor ini merupakan ASN dan menjabat di pemerintah daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Diwawancarai lebih lanjut, jabatan yang dimaksud, yaitu kepala dinas, kepala badan, atau jabatan eselon II yang berpotensi dapat memobilisasi pendanaan bagi calon.

“Dan mereka minta supaya mereka entah naik jabatan atau jabatannya di kepala dinas yang bergengsi dan itu terkonfirmasi dari awalnya hanya 60 persen, tapi di Pilkada terakhir 2018 sudah 81 persen,” kata Pahala.

Warga yang tergabung dalam Masyarakat Pendukung Demokrasi melakukan aksi unjuk rasa Mendukung Pilkada Damai di Gladak, Solo, Jawa Tengah, Rabu (5/8). Aksi tersebut untuk mendukung pelaksanaan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo Desember 2020 mendatang dengan damai, jujur dan adil serta mengajak masyarakat senantiasa menjaga kondusifitas selama pelaksanaan Pilkada 2020. - (ANTARA FOTO/MOHAMMAD AYUDHA)

SHARE    

Dinas-dinas yang berpotensi dapat memobilisasi dana itu, misalnya, dinas kesehatan, dinas pekerjaan umum, dinas kesehatan, dinas energi dan sumber daya mineral, serta badan pendapatan daerah. Dana didapatkan melalui pengadaan barang atau jasa dan perizinan.

“Jadi, dinas-dinas yang terkait dengan ini akan memobilisasi dukungan dalam bentuk dana ke calon yang dia suka, karena dia bagian dari tim sukses yang tidak resmi,” kata dia.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan melakukan pemblokiran data kepegawaian ASN yang terbukti melanggar netralitas dalam Pilkada 2020. Implikasi pemblokiran oleh BKN ini membuat data kepegawaian menjadi beku sehingga menghambat yang bersangkutan naik pangkat atau kenaikan gaji berkala.

“Secara represif, selain pemblokiran oleh BKN, juga bisa dilakukan yang ini sudah dilakukan sejak lama, yaitu melakukan rekomendasi yang disampaikan oleh KASN,” ujar Direktur Pengawasan dan Pengendalian BKN, Achmad Slamet Hidayat.

Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi mengaku pesimistis ASN dapat menjaga netralitasnya selama pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 berlangsung. Padahal, ASN yang menjaga netralitasnya dapat mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik atau good governance.

“Namun, apakah ini bisa dicapai? Saya kok pesimis ya. Memang ada ASN yang benar-benar netral, tapi juga ada ASN yang karena interes tertentu karena dukungan tertentu kepada salah satu calon,” ujar Johan

Johan mengkhawatirkan ASN yang menggunakan jabatannya untuk mendukung calon kepala daerah berkompetisi di pilkada. Mantan juru bicara KPK ini mengingatkan agar pejabat tak memanfaatkan bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19 untuk kepentingan kampanye calon kepala daerah.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat