JAKARTA—Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengaku akan melibatkan lebih banyak lembaga untuk memastikan tata ruang kawasan perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek Punjur) sesuai peruntukan. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengatakan, kawasan Jabodetabek Punjur harus sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020.

Perpres itu mengatur tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek Punjur, Jawa Barat. Ia menargetkan menambah lembaga, seperti TNI, Polri, KLHK, dan BNPB guna mengawasi kawasan tersebut. Sofyan menuturkan, saat ini pihaknya masih mengkaji penambahan lembaga ini.

“Sebab, jika ada penegakan hukum yang mengawasi pembangunan Jabodetabek Punjur ini akan semakin efektif. Seperti, penataan situ dan embung. Ya kami kerja sama semua termasuk dengan gubernur,” kata Sofyan Djalil saat rapat pembahasan Jabodetabek Punjur di Bogor, Jawa Barat, Senin (27/7).

Sofyan menegaskan, pihaknya akan menangani wilayah banjir dari hulu sampai ke hilir. Dengan menerapkan penghijauan di seluruh kawasan jabodetabek punjur. Menurutnya, jika semua itu diterapkan bisa mengurangi luapan air yang ada di sungai. Ia juga akan merapikan bangunan-bangunan yang tidak pada tempatnya dan tidak sesuai tata ruang.

Menurutnya, situ merupakan milik masyarakat dan tanah negara. Sehingga, tidak ada yang bisa menguasainya. Penegakan hukum akan diterapkan sesuai aturan yang ada. Sofyan optimistis, jika penegakan hukum diterapkan, tidak ada pihak yang sembarangan menguasai lahan yang harusnya dibuat untuk resapan air.

Ia melanjutkan, kalau Perpres 60 tahun 2020 tentang Jabodetabek Punjur diterbitkan sebelum pandemi Covid-19. “Ga kok ini sebelum pandemi, abis itu kan kita keliling ke Banten dan hari ini ke Bogor untuk membahas Jabodetabek Punjur ini,” kata dia.

Prajurit TNI bersama kelompok tani memanen jagung hibrida di lahan percontohan kawasan Pangkalan Udara Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Jumat (24/7). Panen jagung hibrida kerja sama pemerintah bersama TNI dan petani itu menjadi salah satu program bersama untuk meningkatkan ketahanan pangan di tengah pandemi Covid-19. - (AMPELSA/ANTARA FOTO)

SHARE    

Koordinasi

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, pemerintah pusat harus mempersiapkan Jabodetabek Punjur ini dengan matang. Seperti, lahan yang akan dibangun waduk di mana saja. Jangan sampai ada dananya, tetapi lahannya belum dibereskan dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.

“Ya harus sinkron ya, pusat dan daerah. Lahannya di mana saja dan dibangun apa, harus ada persetujuan-persetujuan. APBD dan APBN-nya berapa? Sudah dianggarkan belum? Jangan sampai ada campur tangan politik dan sudah ketok palu, itu yang bikin repot,” kata dia.

Ia melanjutkan, lembaga yang harus ditambah dalam pembangunan Jabodetabek Punjur ini adalah TNI-Polri, KLHK, dan BNPB. Sebab, mereka bisa membantu proyek Jabodetabek Punjur menjadi mudah. Penegakan hukum itu penting untuk proyek tersebut.

“Ya ini penting ya penegakan hukum harus diterapkan agar pembangunan yang tidak sesuai tata ruang bisa ditata. Jadi, proyek Jabodetabek Punjur ini bisa lancar dan kami kaji terus,” kata dia.

Dalam rapat tersebut telah hadir Bupati Bogor Ade Yasin, Wali Kota Bogor Bima Arya, Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahjono, bupati Cianjur diwakilkan sekda, wali kota Bekasi diwakilkan kepala Bappeda, dan wali kota Depok diwakilkan asisten Ekonomi dan Pembangunan.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat