OLEH SAPTO ANDIKA CANDRA 

Ada kejadian menarik dalam acara pembagian bantuan modal kerja dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada 61 pedagang kecil di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (15/7) sore. Seperti biasanya, presiden mengajak penerima bantuan berdialog.

Salah satu pedagang yang diajak berdialog adalah Agus (58 tahun), seorang penjual kopi dan rokok yang biasa berjualan di Terminal Baranangsiang Bogor. Agus pun ditanya oleh presiden bagaimana perubahan omset hasil penjualan kopi dan rokok saat sebelum dan selama pandemi Covid-19 melanda. 

Kepada presiden, Agus menjawab kalau dirinya biasa mendapat Rp 400 ribu dalam sehari. Namun saat ini, Rp 150 ribu saja sulit didapat. Karena kondisinya yang serba sulit, Agus terlihat emosional saat mendapat kesempatan berbincang dengan presiden. Ia pun mengaku bahwa ada saja orang yang meminta-minta jatah uang kepadanya meski kondisi ekonominya sedang sulit.

Pedagang menunggu pembeli di Pasar Seni Kuta, Bali, Rabu (15/7/2020). Pasar kerajinan tersebut dibuka dengan sistem ganjil genap atau buka secara bergantian untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19 sekaligus secara bertahap dapat memulihkan perekonomian secara bertahap di kawasan wisata. - (ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo)

SHARE    

“Banyak Pak yang minta-minta. Mohon maaf Pak, masyarakat Bapak, masyarakat Indonesia, tolong Pak, tolong PKL (pedagang kaki lima) ini, Pak. Kasihan PKL-PKL ini Pak, kawan-kawan kita semua,” ujar Agus kepada presiden dengan nada tinggi.

Presiden terlihat tenang menanggapi teriakan Agus. “Baik Pak, terima kasih,” jawab Jokowi kepada Agus. 

Agus dan 61 pedagang kecil lainnya hadir di halaman Istana Kepresidenan Bogor untuk menerima bantuan modal kerja sebesar Rp 2,4 juta per orang. Bantuan ini bersumber dari dana bantuan kemasyarakatan presiden. Rencananya, menurut Jokowi, bantuan ini akan diberikan kepada 12 juta pedagang kecil di seluruh Indonesia secara bertahap.

“Sore ini pemerintah membantu bantuan modal kerja ini. Bapak ibu dibantu pemerintah Rp 2,4 juta. Bisa dipakai bapak ibu untuk tambahan modal kerja agar usaha kita menjadi sehat dan normal kembali,” ujar Jokowi.

Bantuan ini menyasar pedagang kecil, seperti pedagang kaki lima, pedagang keliling, pedagang rumahan, hingga pedagang asongan. Kelompok ini ikut terdampak pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak Maret lalu.

“Saya tahu kondisi di lapangan seperti apa, yang biasanya mungkin sehari bisa berjualan sampai Rp 500-800 ribu, sekarang hanya Rp 200 ribu, benar? Ini yang alami tidak hanya yang kecil saja, yang tengah juga alami yang sama, yang gedhe juga alami yang sama,” kata presiden.

Perketat protokol

Sejauh ini, penyerapan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk sektor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) per 9 Juli 2020 sebesar Rp 8,42 triliun. Dengan begitu baru 6,82 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 123,46 triliun.

Sekretaris Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM Profesor Rully Indrawan menyatakan, meski realisasi tergolong masih rendah, namun penyaluran dana PEN untuk KUMKM ini patut diapresiasi. Menurutnya, kini pelaku UMKM dan koperasi masih ragu menjalankan bisnisnya kembali dengan normal, sebab belum ada kejelasan sampai kapan Covid-19 bakal berlangsung. 

Ia menyebutkan, realisasi penyerapan dana PEN KUMKM tersebut terbagi melalui tiga program yaitu subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan nilai Rp 12,96 miliar atau 0,26 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 35,28 triliun. Kemudian melalui penempatan dana pemerintah untuk restrukturisasi kredit melalui bank anggota Himpunan Bank Negara (Himbara) senilai Rp 8,16 triliun atau 10,37 persen dari total alokasi dana Rp 78,78 triliun.

Lalu melalui pembiayaan investasi kepada koperasi yang disalurkan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM sebesar Rp 239,6 miliar atau 23,96 persen dari pagu Rp 1 triliun. Rully menambahkan, untuk subsidi bunga KUR, hingga 9 Juli 2020 kemarin baru ada lima bank dan satu koperasi penyalur yang telah mengajukan klaim atas dana talangannya.

Keenam lembaga penyalur tersebut yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BRI), Bank Kaltimtara, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Guna Prima Dana.

Rully membenarkan masih banyak bank dan lembaga penyalur KUR yang belum melakukan klaim atas dana yang disalurkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Kementerian Koperasi dan UKM. "Kami berharap semakin banyak yang mengurus masalah administrasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bergulir lagi. Kalau memang lambat perlu diingatkan, karena masyarakat butuh dan dananya sudah ada," tegasnya.

Sementara terkait subsidi bunga non KUR, ia menjelaskan proses penyusunan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan perangkat KPA sudah selesai. Dipastikan akan segera dikirimkan setelah ada keputusan pagu anggaran dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Rencananya penyaluran subsidi bunga non KUR tersebut akan disalurkan melalui 102 bank umum, 1.570 bank perkreditan rakyat (BPR), 176 bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) dan 110 perusahaan leasing. "Kita targetkan semua skema yang kita rencanakan bisa terealisasi, tinggal mekanismenya dipertajam baik di tataran birokrasi atau di informasi yang mungkin belum tersentuh ke masyarakat secara masif," ujar Rully. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat