Pekerja memotret kerajinan dari bahan limbah batok kelapa yang dipasarkan secara daring di Saung Oprek Karajinan Batok (Karabat), Kelurahan Menteng, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (29/6/2020). Pemerintah menargetkan 2 juta pelaku UMKM menggunakan platform | ARIF FIRMANSYAH/ANTARA
10 Jul 2020, 09:27 WIB

Pelaku UMKM di Mal Terancam Gulung Tikar

UMKM adalah kelompok yang sangat terpukul akibat pandemi Covid-19.

TANGSEL -- Sejumlah pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Pamulang Square, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, terancam gulung tikar. Hal itu sebagai akibat pandemi Covis-19 yang tak kunjung usai, sehingga membuat pelaku usaha kesulitan untuk bertahan.

Pantauan Republika di lokasi pada Kamis (9/7), sejumlah kios yang berada di Pamulang Square sebagain tutup. Dari banyaknya stand tersedia, kini hanya beberapa pedagang yang masih bertahan. Meski manajemen mal sudah memberikan potongan harga sewa, namun pelaku usaha merasa jumlah pembeli turun drastis.

Pendapatan mereka anjlok sejak diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap pertama di Tangsel pada 18 April lalu. Salah satu penyewa kios di Pamulang Square, Irwan, mengaku, dampak pandemi Covid-19 sngat memukul usaha yang digelutinya terkait penjualan aksesoris anak-anak. "Waktu bulan April itu terasa banget dampaknya, apalagi waktu kebijakan PSBB yang minta mal ditutup. Saya dari total ada enam kios tinggal dua kios karena omzetnya turun sampai 80 persen," kata Irwan, Kamis.

Saat ini, terdapat sekitar 400-an kios UMKM yang berjualan di Pamulang Square. Namun, kini setelah mal beroperasi kembali setelah PSBB tahap keenam dilonggarkan, hanya sekitar 250 sampai 300 kios saja yang buka. Irwan menjelaskan, situasi yang dihadapi UMKM di Pamulang Square adalah mereka kesulitan permodalan. Kondisi semakin diperparah dengan sepinya konsumen yang berkunjung dan berbelanja.

Terkait

"Kita butuh modal tambahan buat bertahan, itu yang belum ada solusi. Saya kira Pemkot Tangsel mau bantu cari solusi buat kami?" ucap Irwan

Chief Operasional Pamulang Square, Eru Cipta, mengatakan, pihaknya sedang mencari solusi terbaik agar pelaku UMKM bisa bertahan dalam menghadapi situasi buruk ini. Dia mengatakan, kesulitan yang dialami pelaku UMKM bakal berlanjut selama belum ada intervensi dari Pemkot Tangsel. Eru berharap, masing-masing dinas seharusnya meyakinkan masyarakat untuk belanja di mal karena aman dari penyebaran virus korona selama menerapkan protokol kesehatan. 

Pun seharunya Dinas Koperasi dan UMKM Tangsel, sambung dia, bisa membantu mengakses modal lunak. "Kita sampai putar akal untuk mencarikan solusi juga buat mereka, kita berikan diskon potongan harga sewa sampai 40 persen. Kalau tidak dibantu, maka 60 persen dari sisa UMKM di sini kemungkinan besar gulung tikar," ujar Eru.

Wakil Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, mengatakan, jajarannya sedang merumuskan pengurangan atau bahkan menghapus Pajak Penghasilan (PPh) kepada pelaku usaha jika pendapatannya menurun signifikan. Dia mengimbau para pelalu usaha melaporkan omzetnya ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tangsel. Jika memang terbukti ada pelaku UMKM omzetnya nol, pihaknya siap memberikan insentif.

 
Kompensasinya melalui pengurangan PPh. Tapi pebisnis UMKM harus melaporkan omzetnya.
BENYAMIN DAVNIE, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan
 

Selain itu, peran lain yang dilakukan pemkot dalam membantu pelaku UMKM adalah soal penjaminan kepada perbankan. Menurut Davnie, nantinya pengusaha kecil yang ingin mengajukan pinjaman bisa diperantarai oleh pemkot. Sehingga nantinya sepanjang mereka memenuhi persyaratan, kata dia, kredit usaha rakyat (KUR) bisa dicairkan. "Kesulitan mereka adalah soal jaminan, jaminan itu nanti bisa kita cover. Biasanya kalau KUR itu ada jaminan," ucap Davnie.

Kepala Dinas Pariwisata Tangsel, Dadang Sofyan, menyatakan, sampai pelaksanaan PSBB keenam, kelompok hiburan tidak termasuk ke dalam kegiatan usaha yang dikecualikan. Artinya, bioskop dan semacamnya di mal masih harus tutup. Dadang menegaskan, bagi para pelaku usaha pariwisata agar selalu mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan. Dia menyadari mereka pasti rugi, namun tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan demi terhindar dari virus korona.

“Saya menghimbau semua pelaku usaha pariwisata agar mematuhi aturan agar usaha pariwisata tidak menjadi penyebar virus Covid-19,” kata Dadang. 

 

Terpukul

photo
Warga mengeluakan roti isi keju dari oven untuk dijual melalui media sosial di Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu (6/5/2020). PT PLN (persero) membebaskan tarif listrik selama enam bulan bagi pelanggan golongan bisnis usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM) yang menggunakan listrik 450 VA guna menekan dampak pandemi COVID-19 - (Prasetia Fauzani/ANTARA FOTO)

Sektor UMKM sangat terpukul akibat pandemi Covid-19. Tak hanya di Tangerang Selatan, sebanyak 37.119 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Jawa Barat terkena dampak pandemi Covid-19 sehingga produksi menurun dan bahkan sebagian terpaksa berhenti beroperasi.

"Berdasarkan survei bulan April atau satu bulan setelah kasus positif pertama Covid-19 di Indonesia diumumkan oleh Presiden RI pada 2 Maret 2020, 97 persen UMKM menurun produksinya dan 40 persen di antaranya berhenti beroperasi. Hanya tiga persen yang meningkat," kata Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Kusmana Hartadji.

Krisis akibat wabah Covid-19 saat ini berbeda dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada 1998. "Kalau tahun 1998 UMKM tangguh hadapi krisis, sekarang sangat terdampak," kata dia.

Produksi UMKM menurun drastis karena pemasaran yang terbatas akibat kebijakan karantina wilayah ditambah daya beli masyarakat yang terus menurun. “Cash flow UMKM jadi rendah,” kata Kusmana.

Menurut dia, Pemprov Jabar melalui instrumen perbankan mendukung stimulus ekonomi dari Pemerintah Pusat bagi UMKM. Stimulus pemerintah pusat yang sudah berjalan terbagi menjadi dua yakni kredit usaha rakyat (KUR) dan non KUR.

Pada KUR, pemerintah menanggung beban suku bunga dan menunda angsuran tiga bulan pertama. “Tiga bulan berikutnya suku bunga tetap ditanggung pemerintah dan angsuran pokok ditunda enam bulan berikutnya,” ujar Kusmana.

Sementara itu non KUR atau komersial, pemerintah membebaskan pembayaran suku bunga di awal dan angsuran pokok hingga 50 persen. “Tapi tiga bulan berikutnya suku bunga dan angsuran normal dimulai. Kami mendukung lewat berbagai lembaga perbankan seperti Bank BJB,” katanya.

Kusmana berharap dengan berbagai stimulus baik dari Pemda Provinsi Jabar maupun Pemerintah Pusat, UMKM di Jabar dapat segera bangkit dan kembali berperan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi regional.

Menurutnya UMKM Jabar punya modal besar untuk bangkit, pertama jumlah penduduk yang besar hampir 50 juta jiwa dan itu merupakan pangsa pasar yang besar dan kedua, gerakan cinta produk dalam negeri saat ini semakin terasa di masyarakat. “Pandemi ini produk impor berkurang, inilah kesempatan bagi produk dalam negeri,” ujar dia.

Sementara itu, Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Jawa Barat (Jabar) Daud Achmad mengingatkan UMKM yang sudah mulai buka diminta tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk keselamatan para pekerja dan lingkungan sekitar. “Kegiatan ekonomi sudah berjalan, tapi protokol kesehatan di tempat kerja UMKM harus dijalankan,” katanya.

 

Penyerapan anggaran minim

photo
Pekerja mereparasi gitar di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Selasa (7/7). Pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 123 triliun untuk menopang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak pandemi COVID-19 sebagai bentuk penyelamatan kelompok usaha yang menjadi penyumbang PDB terbesar hingga 60 persen. Republika/Putra M. Akbar - (Republika/Putra M. Akbar)

Sementara itu, penyerapan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk sektor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) per 9 Juli 2020 sebesar Rp 8,42 triliun. Dengan begitu baru 6,82 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 123,46 triliun.

Sekretaris Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM Profesor Rully Indrawan menyatakan, meski realisasi tergolong masih rendah, namun penyaluran dana PEN untuk KUMKM ini patut diapresiasi. Menurutnya, kini pelaku UMKM dan koperasi masih ragu menjalankan bisnisnya kembali dengan normal, sebab belum ada kejelasan sampai kapan Covid-19 bakal berlangsung. 

Realisasi penyerapan dana PEN KUMKM tersebut terbagi melalui tiga program yaitu subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan nilai Rp 12,96 miliar atau 0,26 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 35,28 triliun. Kemudian melalui penempatan dana pemerintah untuk restrukturisasi kredit melalui bank anggota Himpunan Bank Negara (Himbara) senilai Rp 8,16 triliun atau 10,37 persen dari total alokasi dana Rp 78,78 triliun.

Lalu melalui pembiayaan investasi kepada koperasi yang disalurkan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM sebesar Rp 239,6 miliar atau 23,96 persen dari pagu Rp 1 triliun.

Untuk subsidi bunga KUR, hingga 9 Juli 2020 kemarin baru ada lima bank dan satu koperasi penyalur yang telah mengajukan klaim atas dana talangannya. Keenam lembaga penyalur tersebut yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BRI), Bank Kaltimtara, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Guna Prima Dana.

Rully membenarkan masih banyak bank dan lembaga penyalur KUR yang belum melakukan klaim atas dana yang disalurkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Kementerian Koperasi dan UKM. "Kami berharap semakin banyak yang mengurus masalah administrasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bergulir lagi. Kalau memang lambat perlu diingatkan, karena masyarakat butuh dan dananya sudah ada," tegasnya.

Sementara terkait subsidi bunga non KUR, ia menjelaskan proses penyusunan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan perangkat KPA sudah selesai. Dipastikan akan segera dikirimkan setelah ada keputusan pagu anggaran dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Rencananya penyaluran subsidi bunga non KUR tersebut akan disalurkan melalui 102 bank umum, 1.570 Bank Perkreditan Rakyat (BPR), 176 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan 110 perusahaan leasing. "Kita targetkan semua skema yang kita rencanakan bisa terealisasi, tinggal mekanismenya dipertajam baik di tataran birokrasi atau di informasi yang mungkin belum tersentuh ke masyarakat secara masif," ujar Rully.


×