Kabar Utama
Dunia Tolak Rencana Aneksasi Palestina
Dubes Palestina: Kami akan melawan aneksasi
JAKARTA – Rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meneruskan aneksasi Tepi Barat membuat negara-negara dunia makin gerah. Menjelang rencana dilakukannya aneksasi itu pada 1 Juli nanti, penolakan dari berbagai negara di dunia kian santer.
Pada Rabu (24/6) malam, Indonesia bersama Tunisia dan Afrika Selatan memprakarsai pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) tingkat menteri untuk membahas rencana aneksasi bagian-bagian wilayah Tepi Barat oleh Israel. Pertemuan secara virtual itu juga dihadiri Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit, serta para menteri luar negeri negara anggota DK PBB.
"Pilihan ada di tangan kita, apakah akan berpihak kepada hukum internasional, atau menutup mata dan berpihak di sisi lain yang memperbolehkan tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional?," kata Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi yang mengikuti pertemuan itu kepada seluruh anggota DK PBB. "Sudah terlalu lama, rakyat Palestina mengalami ketidakadilan, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan situasi kemanusiaan yang buruk. Aneksasi Israel merupakan ancaman bagi masa depan bangsa Palestina," ujarnya melanjutkan.
Dalam pertemuan yang dipimpin Perancis selaku Presiden DK PBB bulan Juni 2020 ini, Menlu Retno menegaskan tiga hal alasan penting masyarakat internasional harus menolak rencana aneksasi Israel. Pertama, rencana aneksasi formal Israel terhadap wilayah Palestina merupakan pelanggaran hukum internasional. Kedua, Retno mengatakan, bahwa rencana aneksasi formal Israel ini merupakan ujian bagi kredibilitas dan legitimasi DK PBB di mata dunia internasional.
"Siapapun yang mengancam terhadap perdamaian dan keamanan internasional harus diminta pertanggungjawabannya dihadapan DK PBB. Tidak boleh ada standar ganda," ujar Rento. Alasan ketiga yang disampaikan Retno bahwa aneksasi akan merusak seluruh prospek perdamaian, dan aneksasi juga akan menciptakan instabilitas di Kawasan dan dunia.
Pertemuan DK PBB Rabu itu dipandang sebagai pertemuan internasional terakhir sebelum pemerintahan sayap kanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memulai diskusi terencana pada 1 Juli mengenai aneksasi Tepi Barat. Israel berencana menganeksasi sekitar 30 persen wilayah Tepi Barat serta wilayah Lembah Jordan serta Yerusalem Timur.
Rencana itu dikipasi proposal perdamaian sepihak yang dirancang pemerintah AS di bawah Presiden Donald Trump. Dalam proposal itu, pencaplokan sebagain wilayah Palestina dan penguasaan penuh Israel di Yerusalem jadi barter untuk pengakuan atas kemerdekaan Palestina oleh AS.
Dalam pertemuan kemarin, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak Israel untuk membatalkan rencana mencaplok bagian-bagian dari Tepi Barat dan Lembah Jordan tersebut. Rencana itu menurutnya akan menjadi pelanggaran paling serius terhadap hukum internasional.
Jika diimplementasikan, Guterres mengatakan, pencaplokan akan sangat merugikan prospek solusi dua negara serta melemahkan kemungkinan pembaruan perundingan. "Saya minta pemerintah Israel untuk membatalkan rencana pencaplokannya," ujar Guterres dalam pertemuan virtual dikutip Aljazirah, Kamis.
Seruan Guterres digemakan pula oleh para pemimpin lain dan menteri luar negeri yang berbicara dalam pertemuan virtual tersebut. Mereka memperingatkan bahwa tindakan sepihak Israel dapat memicu eskalasi besar di wilayah tersebut. "Selama tiga dekade, perdamaian nyata dan pembentukan negara Palestina yang merdeka, tetap sulit dipahami. Keputusasaan mendominasi suasana dan suasana Palestina," kata Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit Liga Arab Ahmed Aboul Gheit.
Aboul Gheit menyebut aneksasi Israel di bagian-bagian Tepi Barat akan menghancurkan upaya perdamaian di Timur Tengah. Bahkan, juga dapat memicu perang agama di dalam dan di luar wilayah Timur Tengah. "Langkah yang mungkin dilakukan oleh pemerintah Israel dengan mencaplok bagian-bagian wilayah Palestina yang diduduki akan menjadi ancaman serius bagi stabilitas regional jika dilaksanakan," kata dia dilansir Times of Israel, Rabu (25/6).
Gheit menambahkan, aneksasi Israel di Tepi Barat juga akan memiliki dampak yang lebih luas pada keamanan internasional di seluruh dunia. Jika diimplementasikan, rencana aneksasi Israel tidak hanya akan merusak peluang perdamaian hari ini tetapi juga akan menghancurkan prospek perdamaian di masa depan.
"Palestina akan kehilangan kepercayaan pada solusi yang dinegosiasikan. Saya takut orang Arab juga akan kehilangan minat pada perdamaian regional. Sebuah realitas kelam baru akan mengatur konflik ini dan di wilayah pada umumnya," katanya.
Sedangkan Utusan Perdamaian PBB untuk Timur Tengah, Nickolay Mladenov memperingatkan implikasi hukum, keamanan dan ekonomi dari langkah tersebut. "Aneksasi dapat mengubah hubungan Israel-Palestina dan tidak dapat dibatalkan. Ini berisiko memperpanjang seperempat abad upaya internasional dan mendukung negara Palestina yang layak di masa depan," kata Mladenov.
"Hari ini, kita semakin jauh dari tujuan ini (solusi dua negara)," ujarnya menambahkan. Mladenov mencatat bahwa kecaman internasional juga telah menyebar luas, termasuk oposisi keras Uni Eropa terhadap rencana yang dijadwalkan. Pada Rabu (24/6), lebih dari 1.000 anggota parlemen yang mewakili 25 negara Eropa menandatangani surat yang mengecam rencana Israel. Surat itu mendesak para pemimpin mereka untuk mencegah proses aneksasi dan menyelamatkan prospek solusi dua negara.
Saya takut orang Arab juga akan kehilangan minat pada perdamaian regional. Sebuah realitas kelam baru akan mengatur konflik ini dan di wilayah pada umumnya.Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit
Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Malki memperingatkan bahwa aneksasi akan menjadi "kejahatan" dan mengarah pada dampak langsung dan nyata. Dia mengatakan tujuan Israel selama beberapa dekade adalah untuk merebut tanah Palestina.
"Israel sedang menguji tekad masyarakat internasional, berpikir bahwa apartheid kolonialnya akan menang. Kita harus membuktikannya salah," kata al-Malki kepada dewan, menyerukan masyarakat internasional untuk menjatuhkan sanksi terhadap Israel untuk menghalangi rencananya.
Tujuh negara Eropa, yakni Belgia, Inggris, Estonia, Prancis, Jerman, Irlandia dan Norwegia dalam sebuah pernyataan bersama memperingatkan aneksasi akan sangat merusak prospek untuk melanjutkan kembali proses perdamaian Timur Tengah. "Di bawah hukum internasional, pencaplokan akan memiliki konsekuensi bagi hubungan dekat kami dengan Israel dan tidak akan kami akui," mereka memperingatkan.
Sementara itu, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump disebut akan menyatakan "pengumuman besar" terkait rencana Israel untuk mencaplok Tepi Barat. Kabar ini disampaikan oleh Penasihat senior Gedung Putih Kellyanne Conway. "Ada percakapan yang sedang berlangsung, jelas, presiden akan memiliki pengumuman. Dia sudah membicarakan hal ini di masa lalu dan saya akan menyerahkannya untuk memberi Anda pengumuman besar. Sangat senang pembicaraan itu berlanjut," ujar Conway dikutip Haaretz, Kamis (25/6).
Conway mengatakan hal itu usai para pembantu senior Trump bertemu di hari kedua untuk membahas apakah akan memberi Netanyahu lampu hijau untuk aneksasi.
Jared Kushner, menantu Trump sekaligus utusannya untuk menuntaskan konflik Israel-Palestina sebelumnya menyatakan kekhawatiranya soal membiarkan Israel bergerak terlalu cepat. Hal itu disebut membunuh harapan membawa serta Palestina ke dalam pembicaraan tentang rencana perdamaian.
Kemudian ada juga kekhawatiran tentang perlawanan dari Yordania, satu dari hanya dua negara yang memiliki perjanjian damai dengan Israel, dan dari negara-negara Teluk yang diam-diam memperluas keterlibatan dengan Israel. Washington juga telah menegaskan bahwa mereka menginginkan pemerintah persatuan Israel, yang terbagi atas masalah ini, untuk mencapai konsensus. n ed: fitriyan zamzami
Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al Shun menyatakan, warga Palestina tidak akan memberikan sejengkal pun tanah kepada Israel, Kamis (25/6). Meski begitu, menurutnya Palestina akan berupaya memilih jalan damai.
Al Shun, mengatakan, warga Palestina sebenarnya menginginkan dan dapat berkompromi untuk hidup berdampingan dengan warga Israel. "Tapi, orang Israel yang tidak menginginkan kami, bahkan kami bernafas pun tidak diizinkan," ujar Al Shun dalam konferensi pers "Menolak Aneksasi Israel atas Tanah Palestina di Tepi Barat" di Jakarta, kemarin.
Ia menekankan, Palestina akan terus melawan keputusan aneksasi Israel. "Ini Israel meremehkan dunia internasional, sehingga dia merasa perkasa dan semau mereka terhadap Palestina," ujarnya.
Menurutnya, salah satu tujuan aneksasi yang ingin dicapai adalah menguasai sumber daya alam (SDA) di tanah Palestina. "Israel menginginkan sekitar 30 persen dari Tepi Barat ini tanah subur di Palestina," ujar Al Shun dalam konferensi pers "Menolak Aneksasi Israel atas Tanah Palestina di Tepi Barat" di Jakarta, kemarin.
Wilayah Tepi Barat yang akan akan dicaplok oleh Isarel, menurutnya merupakan perkebunan dan memiliki sumber air melimpah, sehingga akan memberikan keuntungan besar ketika Israel dapat memiliknya. Al Shun menjelaskan, di wilayah tersebut air yang dihasilkan bisa langsung dikonsumsi karena memang begitu jernih.
Wilayah di dekat Laut Mati pun memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi dan ini dapat menjadi komponen yang baik untuk produk kosmetik. Dengan adanya SDA seperti itu ditangan Isarel nantinya, Al Shun mengatakan, maka pasar Eropa secara luas akan menjadi incaran.
Sedangkan wilayah lain yang rencananya dicaplok, yakni wilayah Jericho di dekat Sungai Yordan, menurut Al Shun, adalah ladang perkebunan kurma terbaik di Palestina. "Ini keinginan Isarel, itu semua dibalik aneksasi," ujar dia.
Menurutnya, pembangunan pemukiman ilegan di Tepi Barat yang sudah dilakukan Israel selama ini nyatanya tidak cukup untuk untuk menguasai secara keseluruhan."Saya ajak negara Eropa yang telah menikmati dan menerima produk Isarel yang dibuat di tanah Palestina ini untuk memboikot karena tidak sah," ujar Al Shun merujuk pada produk-produk Isarel yang saat ini sudah banyak diimpor ke wilayah Eropa.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
TERBARU
Nasional | Berlangganan
Karpet Merah untuk Prabowo di Markas PKS
Konsultasi Syariah | Berlangganan
Menghajikan Istri Itu Tanggung Jawab Suami?
TERPOPULER
Kabar Utama | Berlangganan
Pakar: Perlawanan Palestina Menguat, Israel Melemah
Login Gmail
Login Facebook