Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri melakukan rapid test di Gedung KPK, beberapa waktu lalu. | Republika/Thoudy Badai
18 Jun 2020, 10:04 WIB

Pemkot Serang akan Evaluasi New Normal

Jika justru menambah kasus positif covid-19, maka new normal tidak diterapkan.

 

SERANG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menyebut, pemberlakuan new normal atau kenormalan baru berpotensi tidak diberlakukan di wilayahnya. Kemungkinan ini bisa terjadi jika dalam masa transisi new normal perkembangan penyebaran Covid-19 di Kota Serang semakin melonjak signifikan karena adanya pelonggaran aktivitas sosial.

Wali Kota Serang Syafrudin mengatakan, masa transisi new normal akan diberlakukan dalam waktu dekat dan menjadi tolok ukur kemungkinan penerapan kenormalan baru. Jika dalam prosesnya justru menyebabkan tingginya kasus pasien positif, kebijakan pemkot bisa berubah dan menunda penerapan new normal.

"Masa transisi ini penilaian dan evaluasi apakah bisa new normal atau tidak, kalau ternyata ada lonjakan kasus, maka belum tentu kebijakan selanjutnya adalah penerapan new normal. New normal ini kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah sesuai kondisi, jadi kalau malah tambah parah bisa saja malah jadi PSBB (pembatasan sosial berskala besar)," kata Syafrudin, Rabu (17/6).

Terkait

Syafrudin mengatakan, pihaknya saat ini akan menggencarkan sosialisasi terkait masa transisi new normal kepada masyarakat. "Transisi new normal sudah saya tanda tangani. Perwalnya sudah jadi dan akan diundangkan hari ini, setelah itu akan kita sosialisasikan dulu," ujar dia.

Menurutnya, masa transisi merupakan langkah yang diambil untuk semakin menguatkan pelaksanaan protokol kesehatan di tengah masyarakat. Selama masa transisi, beberapa sektor kegiatan masyarakat, seperti tempat perbelanjaan dan wisata juga akan semakin dilonggarkan pembatasannya.

"Kalau PSBB kan kita batasi semua kegiatan masyarakat, tapi di masa transisi ini kegiatan masyarakat seperti pelaku usaha sudah bisa membuka usahanya. Namun, pembukaan itu kita atur terkait teknis keselamatannya, jadi usaha sudah mulai berjalan dan tetap menjalankan protokol kesehatan," ujar dia.

Seperti diketahui angka kasus Covid-19 di Kota Serang pada periode Juni memperlihatkan jumlah yang meningkat signifikan. Data terakhir Dinkes mencatat ada 21 warga terkonfirmasi positif Covid-19, 44 PDP (pasien dalam pemeriksaan), dan 354 ODP (orang dalam pemantauan).

Sementara itu, Juru Bicara Penanganan Covid-19 Kota Serang Hari Pamungkas menyebut, posisi Kota Serang yang berbatasan dengan daerah zona merah, seperti Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang memang sangat rentan. Untuk itu, selama masa transisi new normal pengawasan di beberapa check point akan semakin ditingkatkan.

 

 

Kota Serang yang berada di tengah harus semakin meningkatkan pola sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Check point akan kita optimalkan terutama di pintu tol Serang Barat dan Timur yang mobilitas keluar masuk orangnya tinggi.

 

HARI PAMUNGKAS, Juru Bicara Penanganan Covid-19 Kota Serang
 

Dengan adanya pengawasan yang ketat oleh petugas gabungan dari TNI/Polri dan Satpol PP di check point, ia berharap bisa menekan penyebaran kasus korona. "Di Serang Barat dan Timur itu kan padat sekali, bisa 3.000 sampai 4.000 kendaraan dalam satu hari. Makanya akan kita perketat," ujar dia.

Hari berharap, setiap elemen masyarakat mau bersama-sama patuh dan melaksanakan anjuran protokol kesehatan agar masa pandemi segera berakhir. "Kita harap semua orang mau bersama-sama sadar akan pentingnya melakukan protokol kesehatan," kata Hari.

 

Penolakan rapid test

Penolakan kegiatan rapid test covid-19 khususnya dari masyarakat di Kecamatan Kasemen, Kota Serang dan ratusan kiai dalam forum ulama setempat cukup membuat heboh Ibu Kota Banten tersebut. Penolakan ini berlatar beragam alasan, mulai dari klaim agar menjaga citra daerah hingga menyebut agar melindungi diri dari penyimpangan rapid test.

Sosiolog Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Nurul Hayat menyebut tindakan penolakan oleh warga disebabkan oleh berbagai alasan. Paling utama, ia mengatakan hal ini terjadi karena minimnya edukasi dan sosialisasi covid-19 di tengah masyarakat.

"Edukasi ini penting, bagaimana pemerintah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya corona yang tidak kasat mata ini. Cara edukasinya juga jangan terlalu formal, tapi harus disesuaikan dengan keadaan lokal sehingga tidak memberikan kesan jarak," jelas Nurul Hayat, Rabu (17/6).

Menurutnya, cara edukasi harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat, entah kaum urban atau masyarakat desa. Penyuluh kesehatan ini harus juga memakai cara-cara lokal yang sesuai dengan kebantenan. "Jangan ujug-ujug ada orang berpakaian Nakes (tenaga kesehatan) datang. Saya yakin kalau pakai pendekatan preventif lebih akan merubah mindset," ujarnya.

Hayat menyebut minimnya upaya edukasi akhirnya berimbas kepada liarnya informasi tentang covid-19 yang didapatkan warga. "Akhirnya informasi yang didapat masyarakat ini beragam, semua berita ditelan mentah-mentah sampai ke hoaks, akhirnya mempunyai kesimpulan kalau tidak rapid test nggak apa-apa," katanya.

Hayat juga menekankan, penolakan rapid test di tengah masyarakat pastinya ada oknum yang menjadi pemicu atau provokator. Provokator ini yang menghembusi informasi-informasi yang kebenarannya masih dipertanyakan dan menciptakan ketakutan di tengah masyarakat.

"Edukasi, informasi ini pemerintah harus dominan, saya yakin di tengah masyarakat pasti ada provokasinya atas penolakan ini dan pemerintah seakan membiarkan. Provokator ini yang memberikan info kepada yang lain kalau terkena corona maka akan dikurung, diasingkan jadi lebih baik ramai-ramai tolak rapid test," katanya.

Dengan kondisi kesalahpahaman yang telah kadung terjadi, ia meminta pemkot segera memperbaiki cara dan memperbanyak edukasi corona. Dia juga menyebut setiap warga harus bersama-sama memiliki andil dalam pencegahan corona dan tidak hanya mengandalkan pemerintah.

"Ini sudah kepalang tanggung, jadi semua harus terlibat dari akademisi, Nakes dan pemerintah harus bergerak. Jangan hanya pakai baju besi kalau ke masyarakat, dekati dengan cara-cara ke-bantenan, orang Banten itu nggak keras kok," katanya.

Semetara Juru Bicara Penanganan Covid-19 Kota Serang, Hari Pamungkas mengatakan pihaknya akan melakukan komunikasi persuasif terlebih dahulu masyarakat yang menolak rapid test. Pemkot Serang disebutnya akan menggencarkan edukasi pentingnya pencegahan korona yang dimulai dengan rapid tes.

"Kita akan utamakan dahulu komunikasi dengan sosialisasi dan pendekatan persuasif di pesantren-pesantren. Kita kan di satu sisi harus menekan penyebaran Covid-19, tapi di satu sisi juga harus melihat dinamika di masyarakat yang butuh treatment dan pola komunikasi publik yang efektif," jelas Hari Pamungkas.

Seperti diketahui angka kasus Covid-19 di Kota Serang pada periode Juni memperlihatkan jumlah yang meningkat signifikan. Data terkahir Dinkes mencatat ada 21 warga terkonfirmasi positif covid-19, 44 PDP (pasien dalam pemeriksaan) dan 354 Orang Dalam Pemantauan (ODP). 


Terkini

×