Di tengah era media sosial seperti sekarang, permasalahan maraknya kabar bohong atau hoaks telah menjadi ancaman tersendiri. Amerika Serikat (AS) pun bahkan sampai mengambil langkah serius untuk memerangi hujan berita bohong yang terus terjadi di tengah masyarakat.

Dikutip dari Bloomberg, Pemerintah AS melalui Departemen Pertahanan, belum lama ini, meluncurkan proyek untuk menangkis serangan disinformasi otomatis berskala besar. Upaya ini merupakan usul dari anggota Kongres dari Partai Republik sebagai upaya melindungi integritas pemilihan.

Badan Proyek Penelitian Pertahanan Tingkat Lanjut (DARPA) kini berupaya menghadirkan perangkat lunak modifikasi yang mampu menggali berita palsu tersembunyi di antara lebih dari 500 ribu cerita, foto, video, dan audio klip. Jika berhasil setelah empat tahun uji coba, sistem ini akan dapat dikembangkan untuk mendeteksi upaya jahat penyebaran hoaks dan mencegah berita palsu tersebar ke masyarakat yang kini kian terpolarisasi.

"Satu dekade yang lalu, pembaruan terkini suatu penelitian pada hari ini akan terdaftar sebagai sci-fi, itulah seberapa cepat perbaikan datang. Tidak ada alasan berpikir laju inovasi akan melambat dalam waktu dekat,? kata perwakilan Pusat Keamanan Internasional di Universitas Stanford, Andrew Grotto.

Menurutnya, para pejabat AS juga kini telah bekerja sesuai peta jalan untuk mencegah peretas luar membanjiri saluran sosial media dengan informasi palsu menjelang pemilihan umum pada 2020. Tapi, upaya itu ditentang Ketua Mayoritas Senat Mitch McConnell dengan mempertimbangkan Undang-Undang Keamanan Pemilu.

Tantangan dari McConnell ini mengundang para kritikus memberinya label #MoscowMitch karena dianggap membiarkan AS rentan dicampuri Rusia. Presiden AS Donald Trump juga sudah berulang kali menolak tuduhan yang menyebut konten-konten meragukan di berbagai platform, seperti Facebook, Twitter, dan Google yang dianggap telah membantunya memenangkan pemilihan umum.

Para pendukung Hillary Clinton beranggapan, banjirnya informasi palsu telah membantu memengaruhi hasil kemenangan Trump pada 2016.

"Faktor risikonya adalah media sosial disalahgunakan dan digunakan untuk memengaruhi pemilihan,? kata asisten profesor komunikasi Universitas Syracuse, Jennifer Grygiel, dalam sebuah wawancara.

Dia mengatakan, DARPA kini sedang mencoba membuat sistem pendeteksian tersebut. Namun, menurut Grygiel, sistem itu kurang maksimal tanpa adanya pengawasan dari legislatif.

Makin sulit dibedakan

Berita palsu dan tipuan palsu yang semakin canggih membuat otoritas makin lebih sulit menemukan perangkat lunak berbasis data. Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) yang telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir juga ikut berperan dalam makin sulitnya berita palsu untuk dibedakan.

Para peneliti menunjukkan generative adversarial networks (GAN) dapat digunakan untuk membuat video palsu. Beberapa waktu lalu, pembuat film pemenang Oscar, Jordan Peele, membuat video palsu mantan Presiden AS Barack Obama yang tengah berbicara tentang Black Panthers, Ben Carson, dan mencerca Trump. Peele membuat video ini untuk memerikan gambaran betapa berbahayanya memercayai begitu saja berbagai informasi yang ada di dunia maya.

Setelah pemilu 2016, CEO Facebook Mark Zuckerberg telah berupaya meminimalisasi berita palsu sebagai tantangan bagi platform media sosial terbesar di dunia. Dia memberi isyarat bahwa Facebook menangani permasalahan itu dengan serius dan memberi wadah kepada pengguna untuk menandai konten palsu sekaligus memungkinkan pemeriksa fakta melabeli berita yang belum terkonfirmasi kebenarannya.

Upaya menekan jumlah berita palsu ini juga dilakukan dengan mencegah berita palsu diubah menjadi iklan berbayar. Upaya ini merupakan salah satu jalan yang kerap dilakukan dalam mempromosikan berita palsu agar mejadi viral.

Pada Juni lalu Zuckerberg mengatakan, Facebook membuat kesalahan eksekusi ketika tidak bertindak cepat mengidentifikasi video Ketua DPR Nancy Pelosi yang mengundang kontroversi. ?Segala sesuatu menjadi sangat menakutkan, saat aktor jahat dapat menggabungkan berbagai bentuk konten palsu ke dalam platform," kata Grotto.

Program-Program Andalan

Kini, para peneliti sudah dapat menghasilkan video palsu yang meyakinkan, lengkap dengan teks realistis persuasif, dan menggunakan //chatbots// untuk berinteraksi dengan orang-orang. Dengan meningkatkan jumlah cek algoritma, badan riset militer berharap dapat menemukan berita palsu dengan niat jahat sebelum menjadi viral. "Inkonsistensi detektor semantik akan secara dramatis meningkatkan beban pemalsuan media," kata badan itu dalam dokumen konsepnya untuk program Forensic Semantic (SemaFor).

Teknologi yang dimiliki SemaFor akan membantu mengidentifikasi, menghalangi, dan memahami kampanye disinformasi dari para penyebar berita bohong. Sistem pengawasan yng ada saat ini sangat rentan terhadap kesalahan semantik.

Indikator lain yang mungkin diperhatikan oleh manusia tetapi terlewatkan oleh mesin, seperti gigi aneh, rambut berantakan, dan latar belakang yang tidak biasa. Proses pengujian algoritma akan mencakup kemampuan untuk memindai dan mengevaluasi 250 ribu artikel berita dan 250 ribu unggahan media sosial, dicampur 5.000 lebih /item palsu.

Program ini memiliki tiga fase selama 48 bulan, awalnya meliputi berita dan media sosial, kemudian menganalisis secara teknis dari adanya kemungkinan propaganda.

Manajer program Matt Turek telah mendiskusikan program tersebut di Arlington, Virginia, dengan para perancang perangkat lunak potensial. Pertemuan ini juga memiliki program penelitian yang sedang berjalan yang disebut MediFor.

MediFor mencoba menyumbat celah teknologi dalam autentikasi gambar karena tidak ada sistem end-to-end yang dapat memverifikasi manipulasi gambar yang diambil kamera digital dan telepon pintar. "Banyak manipulasi tidak berbahaya dilakukan untuk bersenang-senang atau untuk nilai artistik. Berbeda dengan yang bertujuan memunculkan permusuhan, seperti propaganda atau kampanye informasi yang salah," ujar Turek.

Grygiel menyebut, upaya mendidik masyarakat tentang literasi media, bersama dengan undang-undang adalah hal yang paling penting. Sayangnya, kata dia, banyak para pejabat terpilih yang tidak memiliki motivasi untuk berubah karena memiliki konflik kepentingan dan menggunakan platform itu untuk terpilih di awal. N ed: setyanavidita livikacansera

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat