JAKARTA -- Pegiat pemilihan umum mengkritisi pemilihan kepala daerah (pilkada) yang tetap digelar pada 9 Desember mendatang. Pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19 dinilai dapat berakibat fatal dengan meninggalnya para petugas pemilu pada 2019.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR) Alwan Ola Riantoby mengingatkan, ratusan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) meninggal pada 2019 karena beban kerja yang berlebihan. "Ada Pemilu di 2019 kemarin, ada insiden kemanusiaan. Kita jangan kita melupakan itu dan mengulangi genosida kemanusiaan di Pilkada 2020 juga," ujar Alwan dalam sebuah diskusi daring, Kamis (28/5).

Menurut dia, jika dipaksakan, tidak hanya penyelenggaraan ad hoc yang menjadi korban pada 9 Desember nanti, tapi juga masyarakat pemilih yang datang ke TPS. Ia berharap pilkada bisa ditunda hingga kondisi dalam negeri membaik.

Dalam diskusi daring yang berbeda,  Rektor Universitas Pendidikan Nasional, Dr Ir Nyoman Sri Subawa, mengatakan, pemerintah dan penyelenggara pemilu harusnya mendengarkan suara rakyat soal urgensi ditunda tidaknya pelaksanaan Pilkada 2020. Menurut dia, masalah pilkada bukan semata-mata soal politik, melainkan lebih luas menyangkut aspek sosial dan ekonomi.

Jenazah La Hambu (48 tahun) berada di keranda jenazah RS Abu Nawas sebelum dibawa ke rumahnya di Kabupaten Konawe Kepulauan, Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (29/4/2019). Almarhum adalah Ketua Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 01 Desa Mosolo, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan. Kesehariannya sebagai guru SD yang meninggal setelah dirawat 11 hari di Rumah Sakit Abu Nawas, diduga karena kelelahan setelah menjalankan tugas di TPS. - (ANTARA FOTO)

SHARE    

"Harus ada kajian komprehennsif. Kalau ditunda, harus ada alasan yang matang. Tetapi, jika tetap dilakukan Desember, harus diperhitungkan aspek-aspek teknis, yang tentunya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit," kata dia dalam Web Seminar "Dimensi Strategi Komunikasi Politik dalam Penundaan Pilkada 2020," di Denpasar, kemarin.

Webinar yang diikuti 250 peserta dari mahasiswa hingga anggota KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi itu berjalan cukup interaktif. Para peserta menyampaikan sejumlah pertanyaan kritis, seperti bagaimana teknis pelaksanaan pilkada ketika ada satu desa harus diisolasi karena Covid-19 sehingga warganya tidak bisa menggunakan hak pilih. 

Rapat kerja Komisi II, KPU, dan Kemendagri memutuskan Pilkada 2020 digelar pada 9 Desember 2020. Sebanyak 270 daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, akan ikut dalam pesta demokrasi tersebut. Semula waktu pemungutan suara serentak akan dilaksanakan pada 23 September 2020, tetapi ditunda menjadi 9 Desember tahun ini akibat pandemi Covid-19.

Tak mungkin mundur

Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, Komisi II DPR RI, pemerintah, dan KPU tidak mungkin menunda lagi pelaksanaan Pilkada 2020. Menurut dia, awalnya KPU telah menyampaikan tiga opsi waktu pemungutan suara, yakni 9 Desember 2020, 17 Maret 2021, dan 29 September 2021. Namun, keputusan sudah diambil pada Desember. 

"Kita tidak mau tarik mundur lagi karena ini sudah menjadi pilihan kita," kata Arief dalam diskusi virtual 'Membaca Kelanjutan Pilkada Serentak 2020', Kamis (28/5).

KPU akan segera melanjutkan tahapan pilkada pada 6 Juni atau 15 Juni, enam bulan sebelum waktu hari pemungutan suara. Ia berharap partisipasi masyarakat di Pilkada 2020 tak menurun kendati digelar pada masa pandemi Covid-19. KPU mendorong pemilih tetap aktif terlibat dalam berbagai tahapan. Saat ini, kata dia, KPU tengah menyusun protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 dalam setiap tahapan pilkada. 

Sejumlah massa yang tergabung dalam Emak-emak Gerakan Rakyat Anti Pemilu Curang melakukan aksi keprihatinan di depan Kantor KPU Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (10/5). Aksi tersebut digelar sebagai ungkapan belasungkawa terhadap ratusan petugas KPPS yang meninggal saat bertugas dalam pemilu serentak 2019 - (Republika)

SHARE    

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengajak para penggiat demokrasi, pemerhati pemilu, dan masyarakat menjalankan kehidupan demokrasi dengan "pendekatan baru" melalui pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Hal itu terkait penolakan para penggiat demokrasi dan pemerhati pemilu terhadap penyelenggaraan pilkada serentak 2020 pada 9 Desember.

"Bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang memang mungkin benar-benar 'baru' buat kita, dengan disiplin yang tinggi terhadap protokol kesehatan dan komitmen kita untuk selalu merawat pertumbuhan demokrasi kita," kata Doli, di Jakarta, Jumat. 

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meminta pemerintah bertanggung jawab memastikan ketersediaan alat pelindung diri (APD) bagi penyelenggara pemilu dalam melaksanakan Pilkada pada 9 Desember 2020. Pilkada dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

"Saya kira ini tanggung jawab pemerintah untuk bisa memfasilitasi APD bagi jajaran penyelenggara, tidak hanya KPU, dan Bawaslu terjamin bahwa ini ada," ujar Ketua Bawaslu, Abhan, Kamis (28/5). Ia mengatakan, penyelenggara pemilu hingga tingkat ad hoc di daerah memerlukan APD dan juga rapid test. Sementara, Bawaslu sendiri belum menganggarkan APD dalam penyusunan biaya pelaksanaan Pilkada 2020.

Selain itu, ia mengkhawatirkan kecukupan waktu untuk pengadaan APD sebelum pelaksanaan tahapan pemilihan lanjutan yang dijadwalkan akan digelar 6 Juni atau 15 Juni. Di sisi lain, tenaga medis sebagai garda terdepan yang menangani pasien Covid-19 juga masih kekurangan APD. "Kami pun masih bingung kalau seandainya ada uang ya, barangnya ada enggak APD ini, karena mohon maaf untuk kepentingan di kesehatan pun masih banyak suara yang masih kurang," kata Abhan.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat