JAKARTA -- Pemerintah terus mematangkan persiapan untuk melaksanakan new normal atau tatanan baru kehidupan di tengah pandemi Covid-19. Agar kenormalan baru bisa meningkatkan produktivitas tetapi tetap aman dari Covid-19, perlu ada kesadaran tinggi dari masyarakat dan penguatan peran negara. 

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Bandar Lampung Aditya M Biomed menilai, salah satu hal yang perlu diperhatikan pemerintah sebelum menerapkan kenormalan baru adalah mengedukasi masyarakat. Masyarakat perlu disadarkan bahwa mereka tidak bisa lagi berperilaku seperti dahulu karena vaksin corona sampai saat ini belum ditemukan. 

Aditya mengaku setuju dengan langkah yang diambil pemerintah, apalagi jika sudah ada peta jalan tentang apa saja yang harus dikerjakan dan diterapkan menuju kehidupan dengan kenormalan baru. "Masyarakat harus diedukasi bahwa jangan mimpi lagi 100 persen kehidupan akan seperti sebelum ada korona, yang mana akhirnya kitalah yang harus beradaptasi dengan situasi ini," kata Aditya, Rabu (27/5). 

Menurut dia, agar tatanan kehidupan normal baru dapat berjalan sesuai keinginan pemerintah, dibutuhkan kerja sama antarsemua pihak, masyarakat, dan pemerintah. Masyarakat pun harus dibekali dengan pemahaman terkait jalannya dunia industri, pendidikan, dan ekonomi. 

Aditya menambahkan, semua pihak juga harus menyamakan pikiran tentang bagaimana mewaspadai dan memproteksi diri dengan menerapkan protokol kesehatan saat normal baru dijalankan. "Ini agar kita tidak dikalahkan oleh Covid-19," kata dia.

Kenormalan baru pun, sambung Aditya, tak boleh mengusung konsep herd immunity atau kekebalan kelompok. Oleh karena itu, kata dia, pemerintah harus bisa mencukupi kebutuhan gizi masyarakat agar imun mereka kuat. "Ini yang harus dipahami, new normal bukanlah untuk menyeleksi sebagian manusia." 

Aditya menambahkan, masyarakat mesti dipermudah mendapatkan suplai gizi yang murah. Masyarakat yang tidak mampu memenuhi asupan gizi dan vitamin untuk meningkatkan imunitas juga harus dibantu. "Jangan sampai ini hanya sekadar menjadi pameo atau imbauan saja, tetapi benar-benar dipermudah seperti bangsa lain di mana negara yang hadir atau menghadirkan itu bagi rakyatnya," ujarnya.

Humas PB IDI Halik Malik mengingatkan beberapa hal yang harus diperhatikan pemerintah untuk mempersiapkan kenormalan baru. Kondisi wabah korona juga bervariasi di setiap wilayah. Perbedaan di setiap wilayah perlu diperhatikan berdasarkan kurva epideminya. Di banyak negara lain, perbedaan kondisi kenormalan baru bisa terlihat di masing-masing kota atau wilayah di negara tersebut.

"Terutama kapan waktu yang tepat dan bagaimana caranya yang sesuai dengan situasi setempat," kata Halik saat dihubungi Republika.id, Rabu (27/5).

Ia menambahkan, ada enam hal yang harus disiapkan secara matang oleh pemerintah sesuai instruksi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Pertama, pemerintah harus memastikan pengendalian virus korona sudah dilakukan. Jangan sampai langsung menerapkan kenormalan baru tanpa ada pengendalian yang dilakukan di wilayah-wilayah yang bersangkutan.

Hal kedua yang perlu disiapkan adalah rumah sakit yang memadai untuk penanganan Covid-19. "Menyiapkan rumah sakit atau sistem kesehatan untuk identifikasi, isolasi, pengetesan, hingga karantina," kata Halik lagi.

Selanjutnya, pemerintah harus memastikan pencegahan dan perlindungan pada masyarakat. Khususnya pencegahan dan perlindungan dari Covid-19 terhadap masyarakat rentan dan berisiko tinggi. Selain itu, harus disiapkan protokol-protokol untuk melakukan upaya-upaya pencegahan di lingkungan kerja. 

IDI juga mengingatkan pemerintah untuk mencegah kasus impor Covid-19. Pemerintah harus bisa melindungi warga Indonesia dari potensi penularan Covid-19 yang dibawa orang asing. Terakhir, hal yang tak kalah penting berkaitan dengan sosialisasi penerapan normal baru. 

Syarat penerapan

Narasi kenormalan baru gencar disampaikan WHO, sejumlah negara, serta Presiden Joko Widodo belakangan ini. Pada Rabu (27/5), Presiden Jokowi bahkan menggelar rapat terbatas bertajuk “Persiapan Pelaksanaan Protokol Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19” melalui konferensi video di Istana Merdeka. 

Jokowi dalam rapat tersebut mengatakan, tatanan normal baru akan diterapkan jika reproduction number (R0) di sejumlah provinsi telah menurun di bawah 1. Selain itu, normal baru akan dilakukan jika sektor-sektor tertentu di lapangan mampu mengikuti tatanan baru tersebut. 

Presiden juga meminta agar protokol adaptasi tatanan normal baru yang telah disiapkan Kementerian Kesehatan disosialisasikan secara masif kepada masyarakat. Tujuannya agar masyarakat memahami hal yang harus dilakukan selama normal baru berlangsung. 

“Sehingga masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan, baik mengenai jaga jarak, mengenai pakai masker, cuci tangan, mengenai dilarang berkerumun dalam jumlah yang banyak,” kata Jokowi. 

Jokowi yakin jika sosialisasi dilakukan secara masif, maka kasus Covid-19 dapat berkurang. Hal ini, kata dia, juga sudah dilakukan di beberapa provinsi. Pemerintah menerjunkan aparat gabungan TNI dan Polri ke berbagai titik keramaian di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota untuk mendisiplinkan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.  

Jokowi menambahkan, ia pun telah menginstruksikan kapolri dan panglima TNI mengirimkan bantuan tambahan aparat untuk wilayah Jawa Timur yang saat ini mengalami lonjakan kasus Covid-19. Aparat gabungan tersebut akan mendisiplinkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan sebelum diterapkannya tatanan normal baru. "Untuk di Jatim, misalnya, kita tambah bantuan pasukan aparat di sana agar bisa menekan kurvanya agar tidak naik lagi,” ujarnya.

Presiden juga meminta jajarannya agar melihat kembali kesiapan setiap daerah dalam mengendalikan penyebaran virus sebelum normal baru diterapkan, khususnya di daerah-daerah yang kurva angka kasusnya semakin bertambah. Selain itu, ia meminta agar pengujian sampel dan pelacakan dilakukan secara gresif terhadap orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan, serta memastikan dilakukannya isolasi secara ketat. “Ini kita lakukan pada provinsi-provinsi yang kurvanya masih naik,” ujar dia.

Seluruh sektor

Rencana pembukaan kembali kegiatan ekonomi di tengah penanganan Covid-19  tak terbatas hanya untuk 11 sektor yang dikecualikan dalam pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pemerintah memberi sinyal bahwa pembukaan ekonomi akan diterapkan untuk seluruh sektor ekonomi. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, tahapan pemulihan ekonomi akan dikoordinasikan kembali oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bersama dengan pemerintah daerah. Tahap lanjutan menuju normal baru diterapkan untuk empat provinsi dan 25 kabupaten/kota yang telah mendapatkan tambahan personel TNI-Polri dalam pengetatan penerapan protokol kesehatan. 

"Terkait sektor di luar 11 sektor tadi, seluruh protokol sudah disiapkan, keseluruhan protokol dikomunikasikan, dikoordinasikan dengan BNPB. Diharapkan dari sektor tersebut nanti tahapannya bisa kelihatan," ujar Airlangga seusai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Rabu (27/5). 

Airlangga mengakui, pemerintah mendorong agar kehidupan masyarakat kembali normal, tetapi tetap memenuhi aspek kesehatan. Aspek kesehatan yang harus dipenuhi adalah penurunan tingkat infeksi dan kematian akibat Covid-19.

Pemerintah, ujar Airlangga, mendesain program pemulihan ekonomi secara bertahap. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk penanganan Covid-19.

Seluruh pemulihan ekonomi ini, menurut dia, tak akan lepas dari dimensi kesehatan, yakni perkembangan Covid-19, kapasitas kesehatan, dimensi sosial ekonomi, dan kesiapan protokol kesehatan untuk diterapkan di seluruh sektor usaha.

"Ada syarat perlu, termasuk kesiapan dunia usaha, respons dari publik, kemudian protokol baru terkait kebersihan tangan menggunakan sabun, menggunakan masker, menerapkan physical distancing, isolasi mandiri, pengecekan suhu, dan lainnya," ujar Airlangga. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat