Petugas menunjukkan uang rupiah dan dolar AS di salah satu gerai penukaran mata uang asing di Jakarta, Kamis (2/4/2020). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak melemah pada penutupan perdagangan Kamis (2/4) sebesar 45 poin atau 0, | RENO ESNIR/ANTARA FOTO

Tajuk

08 May 2020, 01:55 WIB

Ancaman di Kuartal Kedua

Meningkatkan sektor konsumsi masyarakat kini harus menjadi perhatian utama pemerintah.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan, pertumbuhan ekonomi hanya 2,97 persen pada kuartal I-2020. Ini angka pertumbuhan ekonomi terendah sejak 2001 atau ketika ekonomi nasional mulai menggeliat setelah Indonesia dihantam badai krisis moneter tahun 1998.

Angka pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan pertama tahun ini sesungguhnya masih jauh lebih baik dibandingkan saat krisis moneter melanda kita. Karena kala itu, ekonomi Indonesia benar-benar terjerembap alias minus.

Walau demikian, angka 2,97 persen atau terkontraksi -2,41 persen jika dibandingkan kuartal IV-2019 diakui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani jauh dari harapan pemerintah. Prediksi Kementerian Keuangan pertumbuhan pada kuartal pertama di kisaran 4,5-4,6 persen.

Dengan target pertumbuhan sebesar itu pada kuartal pertama, pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun ini diperkirakan tidak akan minus, tapi di kisaran 0,5 persen.

Namun, dengan pertumbuhan ekonomi yang hanya 2,97 persen, rencana pemerintah bahwa kuartal pertama akan mampu menopang pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua, ketiga, dan keempat sulit diwujudkan.

Lebih dari itu, pertumbuhan pada kuartal pertama ini menjadi lampu merah bagi pemerintah untuk ekstra waspada, jika tak ingin pertumbuhan ekonomi minus. Jika dicermati, agak mengherankan dengan pencapaian pertumbuhan kuartal pertama tahun ini.

Tidak hanya karena pada kuartal pertama 2019 pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,07 persen, tetapi yang perlu juga menjadi perhatian adalah wabah virus korona pertama kali di Indonesia terjadi awal Maret dan aktivitas ekonomi, seperti pusat perbelanjaan  di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) mulai dibatasi pada pertengahan bulan yang sama. 

Seharusnya, aktivitas ekonomi Januari dan Februari mampu menopang pertumbuhan ekonomi yang terkoreksi pada Maret. Apalagi, tekanan ekonomi di kuartal pertama akibat korona baru terasa pada pertengahan Maret atau setengah bulan di kuartal pertama.

Ini artinya,  ekonomi kita di dua bulan pertama tahun ini ketika korona belum melanda Tanah Air sesungguhnya tidak secemerlang tahun lalu.

Sektor konsumsi rumah tangga yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi kita sudah mulai dirasakan mendapat tekanan pada awal tahun walaupun masih sangat tipis tekanannya. Namun pada Maret, tekanan tersebut sudah sangat terasa. Pelemahan daya beli ini yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama hanya 2,97 persen.

Karena menurut data BPS, daya beli atau tingkat konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan ekonomi Tanah Air, sekitar 56 persen, yang disusul oleh investasi 32 persen, 18 persen ekspor, dan sektor lainnya.

Jika melihat data di atas, ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua dan seterusnya sangat besar. Bahkan, berharap pertumbuhan ekonomi di angka 0,5 persen tahun ini seperti mimpi.

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang pada kuartal pertama hanya di Jabodetabek membuat daya beli masyarakat hancur. Apalagi, pada kuartal kedua penerapan PSBB meluas di luar Jabodetabek.

Sementara itu, dalam kondisi seperti saat ini tidak mungkin mengharapkan masukan dari investasi dan mengandalkan ekspor. Meningkatkan sektor konsumsi masyarakat kini harus  menjadi perhatian utama pemerintah.

Bantuan sosial yang disalurkan pemerintah, baik dalam bentuk tunai maupun bahan pokok, nyatanya belum mampu mengangkat konsumsi masyarakat.

Karena itu, pemerintah harus mampu memformulasikan, bagaimana menerapkan PSBB untuk menekan penyebaran virus korona, tetapi saat bersamaan ekonomi bisa bergerak. 

Upaya pemerintah yang kembali mengizinkan beroperasinya seluruh moda transportasi umum akan membantu pergerakan ekonomi. Tidak ada salahnya pemerintah di daerah juga mulai memikirkan untuk mengizinkan beroperasinya pusat perbelanjaan dan perkantoran.

Tapi sekali lagi, semua kelonggaran untuk pergerakan masyarakat itu harus dibarengi penerapan protokol kesehatan yang ketat supaya wabah korona tidak terus menyebar. 


×