Kehadiran internet membuat masyarakat makin mudah mengakses informasi. Namun, kemudahan ini datang dengan adanya konsekuensi dan risiko yang juga tak main-main.

Maraknya hoaks atau berita bohong, kini memaksa masyarakat Indonesia untuk terus belajar mengenali yang mana informasi fakta dan disinformasi. Sepanjang 2019 pun, masyarakat Indonesia masih dibanjiri oleh berbagai berita hoaks yang tersebar dari segala jenis platform media sosial dan perepesanan instan.

Project Officer di Hivos Southeast Asia, Afra Suci Ramadhon, mengungkapkan, disinformasi atau konten berita palsu di Indonesia yang lebih dikenal dengan sebutan hoaks pertama kali dipopulerkan oleh pengguna forum daring Kaskus.

Menurut survei Dailysocial pada 2018, hoaks paling banyak didistribusikan lewat Facebook (82 persen) dan Whatsapp (56 persen). Survei Dailysocial juga mengungkapkan, saat mencapai puncaknya selama musim pemilu, baik pusat maupun daerah, 51,3 persen pengguna survei mengakui, mereka lebih memilih tidak melakukan apa pun untuk menanggapi disinformasi.

Afra menjelaskan, telah melakukan pemetaan terkait dengan hoaksdan inisiatif yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengatasi atau merespons hoaks. Dari pemerintah, sudah ada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Kepolisian Negara Republik In donesia.

Lalu, ada pula kelompok CSO ada ICT Watch, Indocs, dan Invow. Di level komunitas ada Gusdurian, Mafindo, Re lawan Edukasi Antihoaks Indonesia (Redaxi), dan Relawan TIK.

Kemudian, ada upaya dari Indosat dan Media Kernels Indonesia yang meres pons hoaks dari tingkat sektor privat. Beberapa perusahaan platform, seperti Google, Line, Facebook, dan Twitter juga ikut serta melakukan inisiatif. "Hivos juga mulai memosisikan diri kira-kira di mana sebenarnya gap yang ada dan di mana kami bisa mengisi serta turut untuk mendukung upaya-upaya untuk merespons disinformasi," kata Afra dalam Seminar Nasional Media Sosial dan Tantangan Indonesia di Masa Depan, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Hivos juga melihat, upaya pengentasan literasi digital juga semakin banyak dilakukan. Hanya saja, upaya ini dilakukan secara spontan dan dalam jangkauan terbatas. Selanjutnya, platform pemeriksa fakta juga kini tengah tumbuh subur, tetapi berjuang dengan diseminasi dan serapan.

 

Walaupun factchecking semakin banyak. Tapi, mereka juga struggle untuk mengomunikasikan dan bagaimana agar bisa diakses secara banyak oleh pengguna internet.

Afra Suci Ramadhon, Project Officer di Hivos Southeast Asia.

 

SHARE    

Misalnya, orang menerima hoaks di grup Whatsapp keluarga. Penyebaran hoaks atau jangkauan hoaks itu jauh lebih cepat ketika sudah sampai.

Kemudian, seseorang harus cek fakta dulu dan membutuhkan waktu lebih lama. Ketika berita itu muncul dan ada seseorang yang mencoba verifikasi melalui tautan cek fakta di Whatsapp, responsnya tidak akan seperti saat orang melempar hoaks.

Belum lagi, biasanya tidak ada permi taan maaf atau upaya tindakan dari si penyebar tautan berita hoaks. Kini, Hivos tengah berfokus pada aktor-aktor muda, terutama usia 15 sampai 22 tahun yang termasuk dalam generasi Z.

Hivos juga mencoba mengaplikasikan human-centered design dalam mengembangkan platform anti-hoaks. Wilayah yang diujicobakan adalah Kota Depok. Kota ini dipilih sebab wilayahnya tak terlalu jauh dari Jakarta dan menurut data Setara Institute 2018, Depok masuk dalam lima kota intoleran di Indonesia.

Generasi Z adalah generasi yang biasa menggunakan Youtube, Instagram, dan Line karena mengandalkan konten audio visual. Sementara, media sosial Facebook dianggap tempat untuk orang tua.

Afra menjelaskan, Hivos memiliki ide mengembangkan self learning platform berbasis daring. Hivos ingin platformini bisa lebih mudah dijangkau dan digunakan di manapun selama ada internet.

Mereka juga mengupayakan adanya infrastruktur laman agar tidak memakan banyak kuota internet dan ramah seluler. Platform bernama Hoaxplay.com ini memiliki teks atau artikel, seri video, kuis, gim interaktif, serta langkah-langkah praktis dan ajakan bertindak. Di bagian akhir, pemain akan mendapatkan sertifikat yang bisa dicetak.

Urgensi Perangi Hoaks

berita hoaks - (Freepik)

SHARE    

Sementara itu, Tenaga Ahli Staf Presiden Kedeputian Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM Strategis Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Santi Paramitha, memaparkan peran pemerintah dalam penanganan penyebaran hoaks dan disinformasi. Menurut dia, hoaks dan disinformasi bukan merupakan hal yang baru.

Berita bohong atau berita tidak bersumber dan direkayasa tentunya sudah ada sejak lama. Keberadaan media sosial, kata Santi, menjadi pembeda hoaks era dulu dengan sekarang.

Algoritme dan segala kecanggihan media sosial dapat membuat informasi tidak benar berkembang secara cepat dan mencakup wilayah, termasuk pula audiens yang sangat luas.

Contoh hoaks paling sederhana yang ditemui di era saat ini adalah hoaks tentang kesehatan. Hoaks bisa ditemukan dan diidentifikasi dalam dua platform yang berbeda, yakni media daring dan instant messaging.

Namun, seiring perkembangan teknologi, Santi menjelaskan, ada tantangan tersendiri bagi pengguna media sosial. Sebab, selain bermanfaat untuk kegiatan produktif, media sosial juga memiliki dampak negatif jika digunakan untuk menyebarkan hoaks dan disinformasi.

Ia mengemukakan urgensi mengapa hoaksharus dibendung. Pertama, hoaks berpengaruh terhadap literasi digital masyarakat.

Apabila dibiarkan terlalu lama, ini akan membentuk sikap perilaku di masya rakat yang tidak lagi dapat membedakan mana fakta dan hoaks. Kedua, hilangnya peradaban dunia digital.

Tanggung jawab dan etika bermedia sosial tentu juga akan terpengaruh apabila hoaks dan disinformasi dibiarkan.Ketiga, tentu berpotensi menimbulkan perpecahan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

Menurut Santi, beberapa situasi yang kita temui di dunia saat ini juga menunjukkan begitu banyak konflik horizontal yang ditimbulkan atas dasar informasi tidak benar. "Hoaks yang terkait dengan pemerintah berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan mengganggu ketertiban umum," kata dia

Penindakan hoaks yang bersumber dari Siber Bareskrim Polri menunjukkan, tren kejahatan siber di Indonesia cenderung meningkat. "Begitu pula dengan tren penyelesaiannya. Di mana dari jumlah tersebut, isu yang mendominasi di antaranya penipuan, penyebaran konten provokatif, pornografi, dan lain-lain,ujar Santi.

Peran pemerintah dalam penanganan hoaksdibagi dalam dua kategori besar.Pencegahan dan pendekatan secara persuasif serta penindakan dan pe negakan hukum. ed:setyanavidita livikacansera

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat