Dialektika
Mudik di Pusaran Covid-19
Larangan mudik bukanlah akhir, tapi menjadi awal dari upaya besar menanggulangi pandemi.
OLEH YUSUF WIBISONO Direktur IDEAS, ASKAR MUHAMMAD Peneliti IDEAS, MELI TRIANA DEVI Peneliti IDEAS, FAJRI AZHARI Peneliti IDEAS
Dengan intervensi yang lamban dan tak terarah hingga kini dalam menghadapi pandemi Covid-19, Indonesia adalah mengkhawatirkan. Kebijakan terkini, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menuai kekecewaan banyak pihak karena intervensi yang moderat ini pun masih dilakukan secara lamban, parsial, dan tidak terkoordinasi.
Sebagai negara ke-4 dengan populasi terbesar di dunia, pandemi Covid-19 yang tak terkendali akan mengancam jutaan nyawa anak negeri, sekaligus menciptakan ketidakpastian regional dan bahkan global.
Data terkini membenarkan kekhawatiran ini, di mana per 20 April 2020 atau hari ke-50, terdapat 6.760 kasus positif terinfeksi Covid-19 dengan 747 meninggal dunia atau case fatality rate/CFR di kisaran 8,7 persen. CFR yang sangat tinggi ini menunjukkan dua kemungkinan yang keduanya merupakan situasi darurat.
Pertama, sistem kesehatan nasional telah mencapai batas kapasitasnya. Dengan penanganan yang tepat dan memadai, CFR seharusnya dapat ditekan di kisaran satu persen. Negara lain dengan jumlah kasus yang setara bahkan lebih tinggi dari Indonesia, memiliki CFR yang jauh lebih rendah. Malaysia dengan 5.389 kasus, hanya memiliki CFR 1,7 persen, sedangkan India dengan 17.615 kasus memiliki CFR 3,2 persen. CFR di kisaran 10 persen hanya dialami oleh negara yang paling keras dihantam Covid-19 seperti Italia (13,2 persen) dan Spanyol (10,3 persen).
Negara lain dengan jumlah kasus yang setara bahkan lebih tinggi dari Indonesia, memiliki CFR yang jauh lebih rendah.
Kedua, ketidaksiapan pemerintah melacak dan mendeteksi penyebaran wabah Covid-19. Jika CFR adalah normal, di kisaran konservatif 3,5 persen, kasus infeksi Covid-19 yang sesungguhnya kini telah mencapai kisaran 16 ribu kasus. Lebih jauh, terdapat banyak kasus kematian yang dialami oleh pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pemantauan (ODP).
Misalkan, DKI Jakarta, per 17 April 2020, secara resmi memiliki CFR 8,8 persen. Namun, jika tingkat kematian PDP dan ODP ikut diperhitungkan, CFR DKI Jakarta melonjak menjadi 39,5 persen! Jika hal yang sama kita lakukan di tingkat nasional, dengan asumsi jumlah kematian PDP dan ODP 1,5 kali lipat dari pasien positif dan CFR normal di 3,5 persen, maka kasus Covid-19 riil di Indonesia kini telah menembus 42 ribu kasus!
Pandemi di ujung mudik
Sebaran kasus Covid-19 kini telah merata di seluruh negeri, semua provinsi adalah zona merah. Terlalu banyak waktu dan kesempatan yang telah terbuang oleh penyangkalan, kelalaian, dan ketidakpekaan. Indonesia kini harus bergerak cepat dan tegas untuk menahan ledakan infeksi. Indonesia kini tidak lagi memiliki waktu dan pilihan: adopsi kebijakan tegas secepatnya atau kasus infeksi Covid-19 akan meningkat secara eksponensial.
Urgensi kebijakan yang lebih tegas dari PSBB adalah mendesak, yaitu datangnya Ramadhan (24 April 2020) dan Hari Raya Idul Fitri (25 Mei 2020). Budaya silaturahmi dan ziarah kubur jelang Ramadhan, tradisi buka puasa bersama dan shalat Tarawih berjamaah di sepanjang Ramadhan, serta ritual mudik tahunan jelang Idul Fitri, adalah tantangan besar untuk menahan ledakan Covid-19 di negeri Muslim terbesar di dunia ini.
Dengan menggunakan data mobilitas tenaga kerja 2019 per kabupaten-kota, yang disesuaikan dengan tempat kelahiran tenaga kerja, jumlah anggota keluarga dan persentase penduduk Muslim suatu daerah, kami memproyeksikan potensi mudik 2020.
Dalam situasi normal, kami memproyeksikan potensi pemudik seluruh Indonesia tahun ini akan mencapai kisaran 39 juta orang, di mana 12 juta orang berpotensi melakukan mudik jarak dekat (intra provinsi) dan 27 juta orang berpotensi mudik jarak jauh (lintas provinsi). Daerah asal pemudik terbesar diestimasikan adalah Jawa Barat (8 juta orang), diikuti DKI Jakarta (3,5 juta), Jawa Timur (3,3 juta), dan Banten (2,9 juta). Sedangkan daerah utama tujuan pemudik adalah Jawa Tengah (8,7 juta orang), diikuti Jawa Timur (6,7 juta), dan Jawa Barat (4,7 juta).
Dengan demikian, mudik adalah fenomena Jawa: sebagian besar pemudik berasal dari Jawa dan menuju Jawa. Lebih dari 50 persen pemudik berasal dari Jawa dan di saat yang sama Jawa menjadi tujuan lebih dari 60 persen pemudik.
Dengan Jawa kini adalah episentrum wabah, terutama Jabodetabek, maka mudik berpotensi besar mendorong eskalasi penyebaran Covid-19 ke seantero Jawa. Dengan kepadatan penduduk Jawa di kisaran 1.100 jiwa per km persegi, lima kali lipat lebih padat dari Italia, menjadi krusial membatasi mobilitas penduduk Jawa secara ketat. Tanpa larangan mudik, akan terjadi ledakan Covid-19 di Jawa.
Potensi eskalasi penyebaran wabah
Mudik didominasi oleh kaum migran: pendatang yang bermigrasi ke kota dari tanah kelahirannya untuk motivasi bekerja, sekolah dan bertempat tinggal karena kelengkapan fasilitas hidup. Dalam simulasi kami, mudik didominasi oleh daerah perkotaan Jawa yang kemajuannya didorong oleh warisan kolonial, industrialisasi, dan aglomerasi.
Skenario potensi eskalasi penyebaran Covid-19 melalui mudik kami proyeksikan terjadi dalam dua mekanisme. Pertama, peningkatan intensitas penyebaran dari episentrum wabah, yaitu Jabodetabek, ke penjuru negeri, terutama ke seantero Jawa.
Pola mudik metropolitan Jakarta dan wilayah sekitarnya (Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) didominasi oleh mudik jarak jauh (lintas provinsi). Dari 11 juta potensi pemudik Jabodetabek, kami perkirakan 1 juta orang akan melakukan mudik intra provinsi, dan 10 juta orang sisanya melakukan mudik lintas provinsi ke penjuru Tanah Air, yaitu Jawa (8,4 juta), Sumatra (1,4 juta) dan kawasan timur Indonesia (0,3 juta). Jalur utama dari pergerakan jutaan pemudik Jabodetabek ke Jawa adalah menuju ke Jawa Tengah (3,5 juta), DKI Jakarta (1,9 juta), Jawa Barat (1,2 juta), dan Jawa Timur (1 juta).
Pola mudik metropolitan yang serupa dengan Jabodetabek, di mana potensi mudik sangat didominasi mudik lintas provinsi, juga ditemui di Kartamantul (Yogyakarta Raya), Pekansikawan (Pekanbaru Raya), Batam Raya dan Samarinda Raya. Dalam derajat yang lebih rendah, mudik dari metropolitan ini juga berpotensi meningkatkan eskalasi penyebaran wabah lintas wilayah.
Kedua, peningkatan intensitas penyebaran wabah dari daerah perkotaan ke daerah pedesaan. Berbeda dengan pola mudik Jabodetabek, pola mudik metropolitan non-Jabodetabek secara umum lebih didominasi oleh mudik jarak dekat (intra provinsi). Pola ini sangat kuat terlihat di metropolitan Jawa Timur, yaitu Gerbangkertasusila (Surabaya Raya) dan Malang Raya, serta di metropolitan Sumatra Utara, yaitu Mebidangro (Medan Raya).
Dari potensi 1,5 juta pemudik di Gerbangkertasusila, tiga per empat di antaranya adalah pemudik yang menuju kabupaten-kota lain di Jawa Timur. Hal serupa ditemui di Mebidangro. Dari potensi 0,7 juta pemudik di Mebidangro, tiga per empat di antaranya adalah pemudik yang menuju kabupaten-kota lain di Sumatra Utara.
Meningkatnya intensitas penyebaran wabah dari kota ke desa melalui mudik ini menjadi semakin krusial karena akan mempengaruhi sektor pertanian: benteng terpenting perekonomian menghadapi pandemi.
Dengan perannya yang tidak tergantikan dalam memproduksi pangan, sektor pertanian harus dilindungi secara serius, terutama di Jawa. Daerah pedesaan Jawa hingga kini masih menampung lebih dari 14 juta orang tenaga kerja sektor pertanian, terutama Jawa Timur (6,4 juta), Jawa Tengah (4,1 juta), dan Jawa Barat (2,9 juta).
Tanpa kesadaran warga dan restriksi yang ketat, potensi penyebaran Covid-19 dari mudik adalah keniscayaan: dari episentrum wabah ke penjuru negeri dan dari daerah perkotaan ke daerah pedesaan. Jika potensi eskalasi penyebaran wa bah dari tradisi di Bulan Suci ini tidak dicegah secara optimal, kita terancam akan memasuki Idul Fitri dengan lonjakan kasus Covid-19.
Mencegah eskalasi
Keputusan pemerintah pada 21 April 2020 yang akhirnya melarang mudik adalah melegakan dan patut diapresiasi. Namun larangan mudik bukanlah akhir, tapi justru harus menjadi awal dari upaya besar bangsa yang lebih tegas dan cepat menanggulangi pandemi. Cukup sudah waktu dan kesempatan yang selama ini terbuang sia-sia.
Covid-19 meski memiliki case fatality rate (CFR) yang rendah, tapi sangat menular. Dengan besarnya populasi yang terinfeksi secara eksponensial dalam waktu singkat, sistem kesehatan dipastikan akan tumbang sehingga CFR akan meningkat. Korban jiwa bisa menjadi sangat besar. Tak terkontrolnya pandemi akan dibayar sangat mahal.
Dengan keterbatasan sistem kesehatan, satu-satunya cara mengatasi Covid-19 dalam jangka pendek adalah menurunkan tingkat penularan, dengan cara menurunkan interaksi dan mobilitas sosial. Dengan demikian, menurunnya kinerja ekonomi dalam pandemi adalah tidak terhindarkan. Fokus kebijakan adalah mengatasi pandemi secepatnya agar perekonomian dapat dipulihkan segera. Semakin lambat upaya mencegah eskalasi pandemi, semakin suram prospek perekonomian.
Respons kebijakan jangka pendek yang sangat mendesak dilakukan adalah melokalisasi Covid-19 di episentrum wabah. Lebih dari setengah kasus Covid-19 yang terdeteksi terkonsentrasi di Jakarta dan sekitarnya. Metropolitan Jawa lainnya juga menjadi zona merah pandemi dengan kasus yang semakin masif. Eskalasi pandemi akan membesar dan menjadi tak terkendali di Jawa jika respons kebijakan masih berfokus pada ekonomi.
Stimulus fiskal secara jelas meningkatkan aktivitas ekonomi, sedangkan penanggulangan pandemi mengharuskan penurunan interaksi sosial. Maka, dalam situasi pandemi, mempromosikan ekonomi sama dengan membunuh nyawa lebih banyak.
Sebagai pusat ekonomi nasional, mengkarantina Jabodetabek dan metropolitan utama Jawa lainnya dipastikan akan menurunkan perekonomian nasional secara signifikan. Namun menyelamatkan nyawa sebanyak mungkin adalah prioritas kebijakan tertinggi yang tidak dapat ditawar. Dengan sistem kesehatan semakin menuju batas kapasitasnya, maka menurunkan interaksi sosial secara drastis di episentrum wabah secepatnya menjadi keharusan.
Kami juga mendorong ditetapkannya PSBB secara merata di seluruh wilayah Indonesia, dengan derajat lebih kuat di Jawa dan derajat lebih longgar di luar Jawa.
Dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi, Jabodetabek di kisaran 11.100 jiwa per km persegi, Bandung Raya 8.500 jiwa per km persegi, dan Gerbangkertasusila 3.400 jiwa per km persegi, penyebaran Covid-19 dapat terjadi secara eksponensial. Dibutuhkan akselerasi dan penguatan kebijakan karantina di metropolitan utama Jawa demi melindungi lebih dari 150 juta penduduk Jawa. PSBB saja tidak mencukupi.
Dalam jangka pendek kami juga mendorong intervensi yang lebih kuat dari PSBB untuk metropolitan yang lebih kecil di Jawa dan metropolitan utama luar Jawa. Meski memiliki kasus positif Covid-19 yang jauh lebih rendah dari Jabodetabek, tapi wilayah metropolitan ini memiliki tingkat kepadatan penduduk yang sama tingginya, sehingga berpotensi besar menjadi episentrum wabah berikutnya, seperti Kartamantul (Yogyakarta Raya) di kisaran 5.800 jiwa per km persegi, Solo Raya 2.600 jiwa per km persegi, Mebidangro (Medan Raya) 3.600 jiwa per km persegi, dan Mamminasata (Makassar Raya) 2.400 jiwa per km persegi.
Dalam waktu yang berdekatan kami juga mendorong ditetapkannya PSBB secara merata di seluruh wilayah Indonesia, dengan derajat lebih kuat di Jawa dan derajat lebih longgar di luar Jawa. Meski kepadatan penduduk luar Jawa rendah, tapi karena penyebaran wabah telah merata di seluruh wilayah, tetap dibutuhkan pembatasan sosial berskala besar untuk menekan penyebaran wabah. Hal ini perlu ditekankan karena menanggulangi wabah ini akan menjadi percuma jika tidak dilakukan secara serentak. Tingkat penyebaran wabah harus ditekan di semua wilayah secara serentak.
Semakin cepat tindakan tegas dilakukan, semakin rendah biaya menanggulangi pandemi. Mengkarantina episentrum wabah adalah mahal tapi masih terjangkau dan lebih rendah dari biaya jika pandemi menjadi tak terkontrol. Semakin banyak waktu berlalu, dan wabah semakin menyebar, semakin mahal biaya karantina. Untuk karantina wilayah Jabodetabek, kami melakukan estimasi, untuk biaya kebutuhan pangan warga per hari dibutuhkan setidaknya Rp 1,3 triliun. Jika karantina dilakukan dua pekan, maka dibutuh kan Rp 17,8 triliun untuk kebutuhan pangan 34 juta penduduk Jabodetabek.
Jika subsidi pangan berfokus pada penduduk miskin dan hampir miskin saja, maka biaya kebutuhan pangan untuk karantina dua pekan adalah Rp 6,3 triliun. Semakin lambat karantina dilakukan, semakin panjang waktu yang dibutuhkan dan semakin besar biaya karantina.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
TERBARU
Kabar Utama | Berlangganan
Israel Mengancam, Apa yang akan Dilakukan Iran?
TERPOPULER
Kabar Utama | Berlangganan
IAEA Khawatir Israel Serang Fasilitas Nuklir Iran
Kabar Utama | Berlangganan
Amukan Pemukim Ilegal Yahudi di Tepi Barat berlanjut
Login Gmail
Login Facebook