SEMARANG -- Jawa Tengah menyiapkan sedikitnya 83 tempat pemeriksaan (check point) guna memantau pergerakan para pemudik. Hal ini untuk menindaklanjuti larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah guna mengantisipasi penyebaran pandemi Covid-19.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menjelaskan turunan aturan pelarangan mudik salah satunya adalah dengan menyiapkan tempat pemeriksaan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menyiapkan 83 check point yang tersebar di beberapa titik.

"Akhirnya kita siapkan titik-titik untuk memantau dan memonitor pergerakan pemudik tersebut di wilayah Jawa Tengah," katanya, usai rapat dengan Menteri Perhubungan, Luhut Panjaitan beserta seluruh Gubernur Jawa, Bali dan Lampung, Kamis (23/4).

Menurut Ganjar, ke-83 check point tersebut terbagi dalam dua tingkatan, yakni tempat pemeriksaan untuk melakukan pengawasan para pemudik antar kabupaten dan tempat pemeriksaan untuk pengawasan pemudik antarprovinsi.

Ada tujuh check point untuk pengawasan pemudik antarprovinsi. Untuk check point antarprovinsi berada di di terminal Kota Tegal, gerbang tol Pejagan, terminal barang di Losari Brebes, Terminal Wanareja, dan Selain itu juga ditambah tempat pemeriksaan di rest area Klonengan, Slawi, Kabupaten Tegal dan terminal Dukuh Salam, Slawi. "Kalau Surabaya Raya diberlakukan PSBB, kita tambah tiga check point lagi, di Sarangan, Cepu dan Toyogo, Sragen," katanya.

Semua check point tersebut, kata Ganjar, bakal diefektifkan mulai Jumat (24/4) sampai 2 Syawal tahun ini atau 24 Mei 2020 mendatang. Karena adanya jalinan antar daerah dengan keberadaan.

"Kita minta dinamis buka tutup jalurnya, terus kemudian umpama ada hukuman ya disuruh balik, kalau tidak mau balik dikarantina," katanya menegaskan.

Selain itu, Ganjar juga menyampaikan perbaikan yang dia lakukan juga mengenai persoalan merawat warga Jawa Tengah yang berada di luar daerah. Yaitu tentang bagaimana kelangsungan hidupnya, sampai dengan masalah konsumsi sehari-hari.

 

Semua check point tersebut bakal diefektifkan hari ini

GANJAR PRANOWO

 

SHARE    

Menurutnya, bagaimana dengan jaminan yang diberikan kepada warga Jawa Tengah yang ada di luar daerah, misalnya mereka yang ada di DKI Jakarta, dengan adanya larangan mudik dari pemerintah pusat tersebut.

"Kalau memang nanti tidak bisa dijamin, maka kami agar diberi tahu. Sehingga akan kami buat posko di Jakarta untuk dapur umum, agar mereka bisa dibantu dan itu disetujui," ujar gubernur.

Menanggapi hal ini, Menteri Perhubungan Luhut Panjaitan pun langsung mempersilakan jika seandainya Gubernur Jawa Tengah akan melakukan perbaikan, khususnya terkait dengan penyesuaian dengan daerah PSBB. Menteri Perhubungan pun meminta Direktur Jenderal Perhubungan Darat agar terus komunikasi dengan Jawa Tengah. "Kita ini kan mau selamatkan nyawa manusia," ujar Luhut.

Kamtibmas harus diperhatikan

Sementara itu, di tengah-tengah darurat penanganan pandemi Covid-19, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) harus tetap mendapatkan perhatian.

Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening mengatakan, eskalasi sejumlah aksi kejahatan jalanan, seperti begal, jambret dan pencurian kendaraan bermotor disinyalir menunjukkan peningkatan akibat kondisi masyarakat yang menjadi serba sulit. "Ini bukan hanya tanggung jawab polisi. Masyarakat juga harus ikut mengamankan daerahnya masing-masing," katanya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat