JAKARTA — Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dinilai berpeluang memperkuat ekonomi masyarakat pesisir melalui perbaikan fasilitas perikanan, akses pasar, dan pengembangan usaha pengolahan hasil tangkapan. Namun, keberlanjutan program membutuhkan penguatan kelembagaan ekonomi nelayan agar manfaatnya tidak hanya dirasakan di sejumlah lokasi.

Pengamat sosial ekonomi Universitas Andalas, Rinaldi Eka Putra, mengapresiasi pelaksanaan KNMP yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Menurut dia, program tersebut dapat menjadi kesempatan untuk memperbaiki pendekatan pemberdayaan nelayan yang selama ini belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan kemiskinan di kawasan pesisir.

“Ini programnya bagus sebenarnya, ya bagus Trenggono membuat gebrakan ya,” kata Rinaldi, Sabtu (14/11/2026).

Rinaldi mengatakan, berbagai program peningkatan kesejahteraan nelayan telah dijalankan pemerintah sejak era Orde Baru. Namun, persoalan mendasar seperti keterbatasan modal, akses pasar, dan ketergantungan terhadap tengkulak masih dihadapi sebagian nelayan tradisional.

Menurut dia, hubungan nelayan dengan tengkulak telah berlangsung lama karena nelayan membutuhkan akses modal cepat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun biaya melaut. Koperasi yang dikembangkan di sejumlah kawasan pesisir belum sepenuhnya mampu menggantikan peran tersebut, antara lain karena perbedaan mekanisme pembiayaan dan kedekatan sosial dengan masyarakat.

Karena itu, Rinaldi menilai penguatan fasilitas perikanan perlu berjalan beriringan dengan pembenahan kelembagaan ekonomi masyarakat. Salah satu kebutuhan penting adalah fasilitas penyimpanan ikan atau cold storage agar nelayan tidak harus segera menjual hasil tangkapan dengan harga rendah.

Keterbatasan fasilitas penyimpanan membuat posisi tawar nelayan lemah, terutama ketika hasil tangkapan melimpah dan ikan harus segera dipasarkan. Dengan fasilitas pendingin dan akses pasar yang lebih baik, nelayan diharapkan memiliki pilihan waktu dan saluran penjualan yang lebih luas.

Selain itu, Rinaldi mendorong pengembangan industri pengolahan ikan di sekitar kawasan nelayan. Hasil tangkapan dapat diolah menjadi produk bernilai tambah, seperti abon ikan, ikan asap, ikan kering, hingga ikan kaleng.

Pengembangan usaha pengolahan juga berpotensi membuka sumber pendapatan lain bagi keluarga nelayan ketika cuaca tidak memungkinkan mereka melaut. Keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta kelembagaan lokal dinilai penting untuk mendukung kegiatan tersebut.

Salah satu perkembangan KNMP tercatat di kawasan Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berdasarkan laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada September 2026, pendapatan nelayan di kawasan tersebut meningkat sekitar 75 persen setelah fasilitas program mulai beroperasi pada Mei 2026.

Penghasilan nelayan yang sebelumnya berkisar Rp4 juta per bulan dilaporkan meningkat menjadi Rp7 juta per bulan. Kenaikan tersebut antara lain didukung perubahan harga jual ikan tuna, dari sekitar Rp25.000-Rp30.000 menjadi Rp45.000 per kilogram, serta penguatan akses pemasaran melalui koperasi.

KKP juga melaporkan pengiriman 65 ton tuna loin senilai Rp2,54 miliar ke Jakarta melalui mitra koperasi. Pada September 2026, pengiriman berlanjut sebanyak 12 ton tuna loin untuk diproses sebelum memasuki pasar ekspor.

Meski demikian, Rinaldi mengingatkan bahwa keberhasilan pemberdayaan ekonomi pesisir tidak cukup diukur dari peningkatan pendapatan di satu lokasi. Nelayan tradisional masih menghadapi kendala lain, seperti keterbatasan alat tangkap, kesulitan memperoleh bahan bakar minyak (BBM), serta ketergantungan pada musim dan kondisi cuaca.

Ia berharap pembangunan kampung nelayan juga disertai pendampingan jangka panjang, penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan industri pengolahan, dan regulasi yang melindungi wilayah tangkap nelayan tradisional.

Di tingkat nasional, sejumlah indikator sektor kelautan dan perikanan menunjukkan pertumbuhan selama beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data resmi KKP yang diumumkan pada 21 Oktober 2026, produksi perikanan nasional meningkat dari 23,56 juta ton pada 2024 menjadi 26,25 juta ton pada 2025.

Nilai ekspor produk perikanan Indonesia juga naik dari 5,95 miliar dolar AS pada 2024 menjadi 6,27 miliar dolar AS sepanjang 2025. Sementara itu, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sektor perikanan mencapai 4,95 persen pada 2025, meningkat dibandingkan 0,68 persen pada 2024. Pada kuartal II 2026, pertumbuhan sektor tersebut mencapai 6,86 persen.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas sektor perikanan dengan tetap menjaga keberlanjutan ekosistem.

“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, kami berupaya mengelola sektor ini seproduktif mungkin, tentunya tanpa mengabaikan keberlanjutan ekosistem perikanan yang ada,” ujar Trenggono dalam keterangan resmi KKP pada 21 Oktober 2026.

Selain KNMP, KKP menjalankan sejumlah agenda prioritas, antara lain penguatan budi daya perikanan, revitalisasi tambak Pantura, pembangunan kawasan industri garam nasional, serta modernisasi kapal perikanan. Program-program tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor perikanan.

Rinaldi optimistis KNMP dapat diperluas ke lebih banyak kawasan nelayan. Namun, ia menekankan pentingnya memastikan pembangunan fasilitas diikuti pengelolaan yang berkelanjutan dan peningkatan kapasitas masyarakat.

“Kita optimis dengan program itu tapi program itu betul-betul tuntas. Jadi tidak untuk beberapa desa nelayan saja tapi itu yang menjadi program nasional,” ujarnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat