BAKU — Beberapa waktu belakangan, ada yang tak biasa di kampus-kampus di Baku, Azerbaijan. Terlihat wara-wiri para pejabat dari Israel. 

Para pejabat-pejabat zionis itu, sejak beberapa tahun ini menjadikan ruang-ruang pendidikan sebagai salah satu target infiltrasi doktrin untuk penghapusan nuansa-nuansa Islam di negara tersebut. “Sudah banyak kampus-kampus di sini yang bekerja sama dengan Israel,” kata seorang warga Indonesia di Azerbaijan kepada Republika.

“Memang saat ini Azerbaijan dengan Israel itu lagi mesra-mesranya,” ujar sumber yang tak bersedia ditulis namanya karena alasan keamanan tersebut. Padahal, selama ini, kata dia, Azerbaijan menjadi salah satu negara yang bersaudara dengan Turki. “Bahkan presidennya itu pernah menyampaikan Turki sebagai saudara. Tetapi sekarang mereka renggang,” kata dia.

Hubungan Azerbaijan dengan Israel menjadi kontroversi tersendiri, terutama bagi masyarakat Muslim yang menaruh perhatian besar terhadap konflik Palestina.

Azerbaijan dan Israel membangun kemitraan strategis yang bertumpu pada perdagangan energi, kerja sama pertahanan, dan kepentingan keamanan regional. Azerbaijan merupakan pemasok minyak penting bagi Israel, sedangkan Israel menjadi salah satu pemasok utama persenjataan modern bagi militer Azerbaijan.

Laporan Associated Press (AP) pada Oktober 2023 mengungkap pengiriman senjata Israel ke Azerbaijan menjelang operasi militer Azerbaijan di Nagorno-Karabakh pada September tahun tersebut. Berdasarkan data pelacakan penerbangan dan keterangan sejumlah pejabat serta pakar, pesawat kargo Azerbaijan beberapa kali terbang ke pangkalan udara Ovda di Israel sebelum operasi berlangsung.

Kerja sama tersebut bukan hubungan yang muncul secara tiba-tiba. Israel memiliki kepentingan strategis terhadap Azerbaijan, termasuk akses energi dan kemitraan keamanan di kawasan yang berbatasan dengan Iran. 

Sebaliknya, Azerbaijan memperoleh akses terhadap drone, rudal, dan sistem pertahanan yang memperkuat kemampuan militernya.

Kontroversi muncul karena persenjataan Israel dilaporkan memainkan peran penting dalam operasi Azerbaijan merebut kembali Nagorno-Karabakh. Operasi pada September 2023 itu memicu eksodus lebih dari 100 ribu warga etnis Armenia dari wilayah tersebut. Armenia menyebut peristiwa itu sebagai pembersihan etnis, tuduhan yang dibantah Azerbaijan.

Kian mesranya Azerbaijan dengan Israel juga berbarengan dengan ramainya isu pelarangan hijab di negara tersebut. Mahasiswi Indonesia di Azerbaijan terancam dengan aturan di negara tersebut yang saat ini melarang penggunaan hijab ataupun pakain-pakain Islami lainnya di sekolah-sekolah dan kampus-kampus. 

Satu siswa keturunan Indonesia, tercatat ada yang sudah sudah menjadi korban dari larangan penggunaan jilbab di negara tersebut. Seorang mahasiswa Indonesia di Baku menyampaikan kepada Republika, larangan jilbab di sekolah-sekolah itu sebetulnya sudah lama direncanakan. “Baru pada 20 September 2026 kemarin sekolah-sekolah mengumpulkan orang tua para siswa untuk penerapan aturan itu,” kata mahasiswa tersebut saat dihubungi Republika dari Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Kata dia, pada 15 September 2026 memang dimulai tahun ajaran baru. Siswi-siswi yang masuk kelas menggunakan jilbab diminta untuk menanggalkan, atau keluar dari kelas. “Pilihannya cuma ada dua mengikuti aturan (menanggalkan jilbab), atau mereka tidak sekolah,” ujar dia. Aturan pelarangan jilbab bagi para siswa itu tak dapat dilawan. Karena guru-gurunya juga terikat aturan yang sama.

“Aturan itu juga berlaku untuk guru-gurunya juga,” kata sumber tersebut. Pelarangan penggunaan jilbab itu, sementara ini berlaku pada sekolah negeri dari mulai sekolah dasar sampai jenjang menengah atas. Kata sumber tersebut, para orang tua yang masih mempertahankan agar putri-putrinya berjilbab saat bersekolah banyak yang tak menerima aturan itu. Tetapi para orang tua, maupun murid-murid yang menolak aturan itu, seperti dipaksa menerima pelarangan jilbab itu.  

“Kalau yang berasal dari keluarga yang dia memiliki uang, dia akan memindahkan putrinya untuk ke sekolah swasta,” kata sumber tersebut. Namun di sekolah-sekolah swasta, pun menurut sumber itu hanya tinggal menunggu waktu akan pelarangan hal serupa. Karena sumber tersebut meyakini, sampai saat ini kampanye negara atas pelarangan jilbab itu mulai menyasar ke institusi-institusi pendidikan lain. Bahkan sampai ke level universitas, dan perguruan-perguruan tinggi.

Di Azerbaijan, 96 persen masyarakatnya adalah muslim. Sumber itu mengatakan kontur keberagaman di negara tersebut dengan komposisi sekitar 20 persen bermazhab Sunni, dan 80 persen berpaham Syiah. Akan tetapi, pemerintahan di negara yang dipimpin oleh Presiden Ilham Aliyev itu punya mazhab politik yang mengarah ke paham sekularisme dengan partai politiknya Yeni Azerbaycan Partiyasi atau Azerbaijan Baru. 

Jadi korban dan perlawanan

Sumber tersebut mengatakan, sejak pelarangan jilbab di Azerbaijan itu menjadi sorotan dunia, warga negara Indonesia pun sebetulnya sudah ada yang menjadi korban. Kata sumber tersebut, ada seorang warga yang beribukan Indonesia, namun ayahnya berasal dari negara itu terkena larangan berjilbab tersebut. “Sudah ada satu anak Indonesia, usianya 12 tahun, kalau nggak salah dia itu kelas tujuh, atau SMP. Dia itu berjilbab tetapi terkena larangan itu,” kata sumber tersebut.

Dan di kampus-kampus, kata sumber tersebut hingga kini juga pihak rektorat atas perintah otoritas negara sudah mulai mendata tentang anak-anak didik yang mengenakan jilbab. Kampus tempat sumber Republika itu menimba ilmu, pun tak luput dari pendataan. “Dan yang didata itu juga mahasiswi-mahasiswi berjilbab dari negara-negara lain. Ya termasuk juga kami dari Indonesia,” kata sumber tersebut.

Murid-murid mengucapkan perpisahan pada guru yang diberhentikan karena berhijab di salah satu sekolah di Azerbaijan. - (Media Sosial)

SHARE    

Kata sumber itu, di kampus tempatnya menempa diri ada sekitar 13 mahasiswa Indonesia. “Dan semua mahasiswi dari Indonesia itu memakai hijab,” kata sumber tersebut. Jika aturan pelarangan berjilbab itu meluas sampai ke level universitas atau perguruan-perguruan tinggi, para mahasiswa diaspora itu, pun bakal terikat aturan itu. 

“Realitasnya sudah seperti itu. Yang kasat mata, ya memang itu (pelarangan jilbab) itu yang terjadi dan dialami di sini,” ujar sumber tersebut. “Dan aturan itu memang saat ini tidak bisa diprotes,” kata dia.

Sejak aturan pelarangan jilbab itu diterapkan, kata sumber tersebut memang belum ada reaksi masyarakat yang masif turun ke jalanan melakukan aksi protes. Di pusat-pusat kota, kata sumber tersebut, masyarakatnya walaupun tak terima dengan pelarangan jilbab di sekolah-sekolah tersebut, tetapi baru sebatas menjadikan aturan itu sebagai bahan pembicaraan dan emosional pribadi. 

“Saya memang mendengarkan sikap-sikap masyarakat di sini yang tidak terima (dengan aturan pelarangan jilbab). Tetapi, belum ada reaksi yang masif,” kata dia

Situasi di kampus-kampus, para kelompok terpelajar memang sudah ada yang menyampaikan sikap-sikap protes. Namun, kata dia aksinya baru sebatas di internal. Dan protes itu, kata dia bukan tanpa konsekuensi. 

Karena otoritas pemerintahan yang melakukan pengawasan melabel sikap protes itu sebagai pembangkangan terhadap aturan negara. “Mereka yang protes itu ada. Tetapi dicap pemerintah sebagai pengkhianat negara. Dan ada beberapa yang kami dengar itu ditangkap, dan baru dibebaskan kalau dia sudah menerima aturan itu,” kata sumber tersebut.

Sedangkan pemberitaan pelarangan jilbab yang sudah antar benua itu, pun tak membuat media-media lokal punya keberanian penuh menayangkan tentang korban-korban anak-anak sekolah. “Kami ada mendengar satu jurnalis yang kritis tentang pelarangan jilbab itu menghilang sudah lebih dari 1x24 jam,” kata sumber tersebut. Dan pemerintah sejak pekan lalu, sudah melakukan pemblokiran total atas akses ke media-media sosial (medsos).

Sumber tersebut, pun menyampaikan masyarakat saat ini sebetulnya masih menunggu reaksi dari para pemimpin agama di negara tersebut. “Di sini masyarakat Islam-nya berharap Mufti Kaukasus menyampaikan pendapatnya tentang aturan pelarangan jilbab ini. Tetapi sampai sekarang, Mufti Kaukasus belum menyampaikan pendapatnya,” ujar sumber tersebut.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat