Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai banyak pemerintah daerah (pemda) saat ini menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat. Kondisi tersebut membuat sebagian daerah harus melakukan penyesuaian anggaran di tengah kebutuhan pembiayaan pelayanan publik yang terus meningkat, termasuk untuk pembayaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Menurut Trubus, tantangan fiskal yang dihadapi daerah tidak bisa dilepaskan dari kondisi kemampuan keuangan masing-masing wilayah yang berbeda-beda. Ada daerah yang sudah relatif mandiri karena memiliki sumber pendapatan kuat, namun ada pula daerah yang masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Ia menjelaskan, daerah yang paling merasakan tekanan saat ini umumnya merupakan daerah hasil pemekaran. Wilayah-wilayah tersebut sejak awal memang belum memiliki basis pendapatan asli daerah (PAD) yang memadai sehingga operasional pemerintahannya sangat bertumpu pada transfer anggaran.

“Nah, yang sekarang jerit-jerit itu yang pemekaran itu. Mereka menangis,” kata Trubus kepada Republika pada Jumat (8/5/2026).

Menurut dia, persoalan tersebut merupakan konsekuensi dari banyaknya kebijakan pemekaran wilayah sejak awal era Reformasi. Saat itu, pemekaran daerah dilakukan di berbagai wilayah, tetapi tidak semuanya disertai kesiapan ekonomi dan kapasitas fiskal yang kuat.

“Karena, kita dulu juga salah. Salah kebijakan di era Pak Jokowi atau di era Pak SBY, Pak Harto. Itu banyak sekali memekarkan daerah,” ujarnya.

Trubus mengatakan, sebagian daerah hasil pemekaran pada akhirnya belum mampu membangun sumber pendapatan yang stabil. Akibatnya, ketika ruang fiskal menyempit atau transfer anggaran mengalami penyesuaian, daerah langsung menghadapi kesulitan pembiayaan.

“Jadi, sekarang daerah-daerah hasil pemekaran itu ujung-ujungnya cuma minta dana transfer daerah,” katanya.

Ia menambahkan, kondisi tersebut kemudian berdampak pada kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan aparatur. Dalam situasi anggaran terbatas, PPPK menjadi kelompok yang paling rentan terdampak karena statusnya berbasis kontrak kerja.

Trubus mencontohkan kasus di Nusa Tenggara Timur (NTT), ketika ribuan PPPK terdampak penyesuaian anggaran pemerintah daerah.

“Nah, PPPK-nya ini akhirnya, karena anggarannya enggak ada, pada diberhentikan. Seperti yang terjadi di NTT itu, ada sembilan ribu yang diberhentikan,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintah daerah relatif lebih mudah melakukan penyesuaian terhadap PPPK dibanding pegawai negeri sipil (PNS) yang statusnya permanen.

“Kalau PNS, kan enggak bisa. PPPK yang diberhentikan. Jadi, kontraknya mereka diperpendek,” kata Trubus.

Meski demikian, Trubus menilai kondisi tersebut masih dapat diatasi apabila pemerintah daerah mulai melakukan inovasi dalam pengelolaan keuangan dan sumber pendapatan. Ia menegaskan, daerah tidak bisa terus bergantung sepenuhnya pada transfer anggaran dari pemerintah pusat.

Karena itu, ia mendorong pemda untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru sesuai karakteristik dan potensi daerah masing-masing. Salah satu yang disorotinya ialah optimalisasi penerimaan dari sektor iklan.

“Solusinya, ya daerah harus mencari sumber-sumber pendanaan lain. Misalnya, meningkatkan penerimaan daerah dari sektor iklan,” ujarnya.

Trubus menilai, selama ini masih banyak peluang pendapatan daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Ia bahkan menyebut sektor iklan rokok sebenarnya memiliki potensi penerimaan cukup besar bagi daerah.

“Sebenarnya, pengiklan paling besar ini iklan rokok. Sayangnya, pemda-pemda terjebak pada larangan atau perda kawasan tanpa rokok. Itu menjerat dia sendiri sekarang. Padahal, kan pemasukannya besar untuk iklan rokok,” katanya.

Selain sektor iklan, Trubus juga menilai pengembangan pariwisata dapat menjadi salah satu solusi untuk memperkuat fiskal daerah. Menurut dia, banyak daerah memiliki potensi wisata yang belum digarap secara optimal sehingga kontribusinya terhadap PAD masih rendah.

“Mengoptimalkan wisata, misalnya. Nah, itu ditekankan,” ucapnya.

Untuk daerah yang memiliki sumber daya alam, Trubus mendorong pemerintah daerah memaksimalkan potensi tersebut secara lebih efektif. Namun, ia mengakui tidak semua daerah memiliki keunggulan sumber daya alam ataupun sektor ekonomi unggulan yang sama.

“Kalau tingkat daerah yang punya potensi sumber daya alam, larinya ke sumber daya alam. Kalau enggak punya, wah,” ujarnya.

Di sisi lain, Trubus juga menyoroti pentingnya efisiensi birokrasi sebagai bagian dari solusi jangka panjang. Menurut dia, struktur organisasi perangkat daerah (OPD) di sejumlah wilayah masih terlalu besar dan menyerap anggaran cukup tinggi.

Ia menilai kondisi tersebut terutama terjadi di tingkat pemerintah provinsi yang memiliki banyak OPD dengan belanja birokrasi besar.

“Nah, yang repot itu provinsi. Provinsi itu anggaran OPD-nya besar sekali. Itu OPD-nya terlalu banyak,” katanya.

Karena itu, Trubus mendorong adanya perampingan OPD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar belanja daerah dapat lebih efisien dan fokus pada pelayanan publik.

“OPD kabupaten/kotanya juga diringkas, dinas-dinas yang enggak penting, disatukan saja,” ujar dia.

Selain perampingan birokrasi, Trubus juga melihat digitalisasi pelayanan publik sebagai solusi penting untuk mengurangi beban anggaran daerah. Menurut dia, pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) perlu diperluas, terutama di daerah hasil pemekaran yang memiliki keterbatasan jumlah aparatur dan kemampuan fiskal.

Ia menilai pelayanan publik tidak selalu harus dilakukan dengan jumlah pegawai besar apabila sudah didukung sistem digital yang memadai.

“Misalnya, apakah pelayanannya diganti dengan pelayanan memakai IT, memakai digital saja? Pakai SPBE,” katanya.

Dengan sistem pelayanan digital, kata dia, kebutuhan pegawai di tiap dinas juga bisa ditekan sehingga anggaran daerah menjadi lebih efisien.

“Jadi, dinas itu pelayanannya pakai elektronik saja. Satu dinas, misalnya, pegawainya cukup lima orang. Per dinasnya untuk daerah pemekaran,” tutur Trubus.

Ia menambahkan, pemerintah daerah perlu duduk bersama dengan pemerintah pusat untuk mencari formulasi terbaik dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah tanpa mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat. Menurut dia, penguatan inovasi pendanaan, efisiensi birokrasi, serta digitalisasi pelayanan menjadi langkah penting agar daerah tetap mampu menjalankan program pembangunan secara berkelanjutan.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat