JAKARTA -- Komisi X DPR menyatakan telah menyepakati penundaan pelaksanaan ajang multicabang pamungkas di Indonesia, Pekan Olahraga Nasional (PON) XX/2020 di Papua. Kesepakatan itu muncul setelah mereka mendengarkan paparan pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam rapat jarak jauh pada Selasa (14/4).

"Kami menyepakati PON ditunda karena pandemi Covid-19 ini. Terkait hingga kapan penundaannya, tanggal, bulan, dan tahunnya, kita serahkan Menpora berkonsultasi dengan Presiden," ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda dalam keterangan yang diterima //Republika// pada Rabu (15/4).

Menurut Huda, berdasarkan keterangan yang disampaikan Menpora Zainudin Amali dalam rapat tersebut, ada sejumlah alasan untuk menunda pelaksanaan PON XX yang seharusnya digelar pada 20 Oktober-2 November 2020 tersebut.

Pertama, belum ada tanda-tanda pandemi Covid-19 akan berakhir sehingga akan mengganggu seluruh tahapan persiapan. Huda mencontohkan, pengadaan alat olahraga yang seharusnya tahapan pelaksanaan lelang dilakukan pada bulan ini dan tuntas pada Juni-Juli 2020, hal itu tidak bisa dilaksanakan.

"Sebab, ada negara-negara pembuat peralatan olahraga sekarang tidak siap karena pandemi Covid-19 juga. Mungkin ada yang harus dibeli di Eropa, Cina, atau Jepang, praktis mereka enggak bisa, padahal PON tinggal lima bulan lagi sebenarnya," kata juru bicara DPP PKB tersebut.

Selanjutnya, kesiapan atlet juga terganggu akibat wabah Covid-19, termasuk kesiapan arena juga dinilai cukup berat karena di Papua sudah dilakukan pembatasan pergerakan orang sejak sebulan lalu. "Pengiriman barang dan lain-lain juga mengalami delay semua," papar Huda.

Petugas mengukur suhu pekerja sebelum beraktivitas di Venue Aquatic Kampung Harapan, Sentani, Jayapura, Papua, Rabu (01/4/2020). - (ANTARA FOTO)

SHARE    

Dengan kondisi saat ini, tidak hanya PON XX, Kemenpora juga memperkirakan tidak ada ajang olahraga nasional maupun internasional apa pun hingga Juli 2020. Jika kondisi segera membaik, ajang olahraga nasional dan internasional diharapkan bisa mulai digelar secara bertahap pada Agustus-Desember 2020.

Seluruh kegiatan diharapkan kembali normal pada 2021 dengan konsekuensi waktunya saling berdekatan, mulai dari ASEAN Para Games di Filipina, PON dan Peparnas 2021 di Papua, Piala Dunia FIFA U-20, ASEAN School Games 2021 di Filipina, Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo 2020, SEA Games di Hanoi, Popnas dan Papernas 2021, serta MotoGP 2021 di Mandalika. 

Huda mengatakan, hasil rapat juga menyepakati bahwa pembangunan arena tetap harus jalan. Selama ini, kata Huda, sebenarnya pembangunan arena tetap berjalan, tetapi tidak maksimal.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali menyatakan, sejauh ini belum ada keputusan mengenai penyelenggaraan PON XX maupun Peparnas di Papua. "Ada yang bilang Kemenpora sudah memutuskan penundaan PON. Saya nyatakan, belum ada keputusan Menpora menunda PON," kata Menpora dalam konferensi video dengan wartawan, Kamis (15/4) sore. 

Menpora menyampaikan, kepastian ditunda atau tidaknya PON dan Peparnas harus ditetapkan melalui mekanisme rapat khusus kabinet dengan Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, ia menegaskan, yang berhak memberi keputusan hanyalah Presiden. "Saya sudah minta rapat khusus kabinet dengan Presiden membicarakan PON untuk dijadwalkan," ujarnya. 

Di sisi lain, ia mengakui, persiapan PON sangat terganggu oleh wabah Covid-19. Sebab, katanya, banyak pekerja di lokasi yang tidak dapat bekerja optimal karena pembatasan aktivitas yang diatur Pemprov Papua. "Memang banyak pihak yang meminta penundaan PON, mulai dari KONI, (pengurus) cabang olahraga, bahkan awak media," ucapnya. 

Pekerja menyelesaikan pembangunan pagar lapangan hoki di Kampung Doyo Baru, Kabupaten Jayapura, Papua, Kamis (9/1/2020). - (ANTARA FOTO)

SHARE    

Dari Papua, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Alexander Kapisa sebelumnya menyatakan, menyerahkan keputusan pelaksanaan PON Papua ke pusat. Ia mengeklaim telah berkomunikasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). "Dalam waktu dekat atau pekan ini ada ratas membahas soal jadwal PON ini. Saya dengar dari internal Kemenko PMK akan dibahas dan ditentukan oleh presiden setelah hari Paskah," kata Kapisa akhir pekan lalu.

Di tengah bayang-bayang penundaan PON Papua, Kapisa mengaku pihaknya terus melaporkan progres dan situasi terkini terkait persiapan dan arena kejuaraan empat tahunan itu. Kapisa tak menampik bahwa pandemi Covid-19 telah membuat persiapan PON menjadi terganggu. Apalagi, Pemprov Papua juga telah menerapkan kebijakan karantina wilayah. 

"Ini mengganggu persiapan. Kami selalu melaporkan ke Menko PMK hingga saat ini progres masih 85-90 persen dan ini akan dipertimbangkan oleh Presiden nantinya," katanya menambahkan. Papua sebagai tuan rumah PON 2020, menurut dia, akan tetap mengikuti semua keputusan pemerintah pusat soal nasib pelaksanaan pekan olahraga nasional empat tahunan itu. 

Gubernur Papua Lukas Enembe juga telah menyepakati untuk memperpanjang masa status tanggap darurat di Papua dari 9 April menjadi 6 Mei. "Kami akan mengikuti keputusan Presiden. Sambil menunggu, pembangunan venue tetap berjalan meski agak lambat karena Covid-19," tuturnya.

Sedangkan, Gubernur Papua Lukas Enembe juga sebelumnya telah meminta Presiden Jokowi mempertimbangkan jadwal penyelenggaraan PON 2020. Hal itu ia sampaikan dalam surat Gubernur Papua ke Jokowi dengan Nomor 06/SUS-GUBPAPUA/IV/2020 tertanggal 7 April 2020. 

Lukas Enembe menyampaikan dalam surat itu bahwa persiapan PON Papua dan Peparnas 2020 sedianya berjalan dengan baik. Pembangunan arena juga telah mencapai 85-90 persen. Meski begitu, terus meningkatnya penularan Covid-19 membuatnya tak bisa memastikan keberlangsungan persiapan itu. Terlebih, sejak 9 April lalu, Pemprov Papua telah memperpanjang status kedaruratan Covid-19 hingga Mei nanti.

Pada Rabu (15/4), tercatat ada 75 kasus positif Covid-19 di Papua dengan lima orang sembuh dan tiga meninggal dunia. Wilayah Jayapura, yang menjadi lokasi pelaksanaan PON 2020, mencatatkan lebih dari 10 kasus.

 

Keselamatan atlet bagi kami nomor satu, performa atlet nomor dua, dan prestasi nomor tiga.

Wakil Ketua KONI Jawa Timur M Nabil

 

SHARE    

Papua saat ini adalah satu-satunya wilayah yang menerapkan pembatasan pergerakan manusia antarkabupaten/kota dan antarprovinsi. Pembatasan itu dilakukan pada jalur laut, jalur darat, dan jalur udara. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Papua dr Silwanus Sumule menyatakan, hal itu dilakukan mengingat keterbatasan fasilitas kesehatan di Papua. 

“Tentu kami melakukan pembatasan sudah dengan pertimbangan. Utamanya pertimbangan soal infrastruktur. Di Papua, infrastruktur kesehatannya ada tiga masalah. Soal jumlah tenaga medis, kemudian distribusi tenaga medis, dan kompetensi,” kata dia kepada Republika.

Penundaan PON Papua juga mendapatkan dukungan dari daerah lain. Salah satunya dari KONI Jawa Timur. "Kalau saya bilang sih ditunda karena situasinya tidak memungkinkan. Artinya, kalau memang keselamatan (atlet) tidak terjamin, ya, ditunda," kata Wakil Ketua KONI Jawa Timur M Nabil pekan lalu.

Menurut dia, penundaan PON 2020 juga perlu dilakukan mengingat persiapan para atlet di pemusatan latihan daerah (pelatda) menjadi terganggu hingga bisa memengaruhi performa atlet seandainya PON tetap diselenggarakan tahun ini. "Keselamatan atlet bagi kami nomor satu, performa atlet nomor dua, dan prestasi nomor tiga," kata Nabil menegaskan. n 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat