OLEH Feryanto (Koordinator Mata Kuliah Pembangunan dan Politik Agribisnis, serta Pengajar Mata Kuliah Pembiayaan Agribisnis, Departemen Agribisnis FEM IPB University), Indah Maharani (Pengajar Mata Kuliah Pembiayaan Agribisnis, Departemen Agribisnis FEM IPB University)

Kredit mikro sejak lama dipandang sebagai “obat mujarab” untuk mengatasi kemiskinan. Sejak Muhammad Yunus memperkenalkan Grameen Bank di Bangladesh pada tahun 1970-an, ide memberikan pinjaman kecil kepada masyarakat miskin tanpa agunan segera menyebar ke seluruh dunia. Kredit mikro dijanjikan mampu membuka akses keuangan bagi mereka yang sebelumnya terpinggirkan oleh sistem perbankan formal, memberikan modal untuk memulai usaha kecil, serta menjadi pintu keluar dari kemiskinan struktural.

Dalam konteks pembangunan, kredit mikro digadang-gadang sebagai instrumen keuangan inklusif yang bukan hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkuat posisi sosial penerimanya. Pertanyaan penting muncul setelah lebih dari empat dekade implementasi: apakah kredit mikro masih efektif dan benar-benar berdampak pada pembangunan serta pengentasan kemiskinan?

Di Indonesia, kredit mikro memiliki peran yang signifikan. Berdasarkan definisi Bank Indonesia, kredit mikro ditujukan untuk pelaku usaha produktif, baik individu maupun kelompok, dengan plafon maksimal Rp 50 juta. Kredit ini secara khusus diarahkan pada usaha mikro dan kecil yang jumlahnya mencapai 99 persen dari total usaha nasional serta menyerap lebih dari 60 persen tenaga kerja.

Dengan kontribusi sebesar itu, logis jika pemberdayaan UMK melalui akses kredit diyakini mampu memperkuat basis ekonomi nasional sekaligus mengurangi kemiskinan. Namun, pengalaman di lapangan menunjukkan realitas yang lebih kompleks.

Penelitian Feryanto (2020) menemukan bahwa meskipun kredit mikro memiliki dampak positif terhadap omzet dan penyerapan tenaga kerja, kontribusinya relatif kecil. Lebih jauh lagi, kredit ini tidak terbukti secara signifikan meningkatkan aset usaha rumah tangga. Temuan ini menantang asumsi klasik bahwa kredit otomatis akan mengangkat kesejahteraan.

Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa kredit mikro lebih bermanfaat bagi usaha yang sudah mapan, terutama yang beroperasi lebih dari satu tahun. Usaha baru justru kesulitan memanfaatkan kredit karena keterbatasan pengalaman, manajemen, dan jaringan pasar. Bahkan, bagi sebagian rumah tangga miskin, kredit dapat menjadi beban jika usaha gagal berkembang dan kewajiban cicilan tetap berjalan.

Temuan ini sejalan dengan studi di berbagai negara. Angelucci et al. (2015) di Meksiko, Crépon et al. (2015) di Maroko, dan Banerjee et al. (2018) dalam proyek evaluasi besar di India semuanya menemukan bahwa dampak kredit mikro terhadap konsumsi, aset, atau kesejahteraan jangka panjang cenderung kecil dan tidak signifikan. Kredit memang membantu mereka yang sudah memiliki usaha berjalan, tetapi tidak cukup efektif bagi rumah tangga yang sangat miskin tanpa pengalaman wirausaha.

Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa kredit mikro juga menghadirkan cerita sukses. Di Bangladesh, Grameen Bank dan BRAC berhasil mengangkat jutaan perempuan dari jerat rentenir dan memberi mereka ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan rumah tangga.

Di India, program Self-Help Group (SHG) menunjukkan dampak besar terhadap pemberdayaan sosial perempuan, meningkatkan rasa percaya diri dan partisipasi dalam komunitas. Di Kenya dan Uganda, integrasi kredit mikro dengan layanan keuangan digital seperti mobile money membuat akses pinjaman jauh lebih mudah, biaya transaksi rendah, dan fleksibilitas pengelolaan arus kas meningkat.

Di sini, kredit mikro menjadi bagian dari ekosistem inovasi keuangan yang lebih luas, bukan berdiri sendiri.

Mengapa hasilnya beragam? Pertama, literasi keuangan menjadi kunci. Banyak penerima kredit di negara berkembang belum memiliki kemampuan mengelola usaha. Alhasil, dana pinjaman sering dialihkan untuk konsumsi harian atau kebutuhan mendesak, bukan investasi produktif. Kondisi ini diperparah oleh minimnya pendampingan dan akses informasi bisnis yang memadai.

Dalam beberapa kasus, pinjaman yang seharusnya menjadi modal usaha justru berubah menjadi utang konsumtif yang kemudian meningkatkan risiko gagal bayar.

Kedua, keterbatasan pasar juga berperan. Kredit sering digunakan untuk membuka usaha serupa, misalnya warung atau usaha makanan, sehingga persaingan ketat dan margin keuntungan tipis. Kondisi ini disebut market saturation ketika sebuah pasar sudah “penuh” dengan produk atau layanan sejenis sehingga permintaan tidak lagi tumbuh secepat penawaran dan masing-masing hanya memperoleh pangsa yang kecil.

Ketiga, faktor gender dan struktur sosial memengaruhi pemanfaatan kredit. Meski kredit kepada perempuan meningkatkan pemberdayaan sosial, hal itu tidak selalu disertai peningkatan pendapatan karena masih ada hambatan akses ke pasar dan budaya patriarki.

Keempat, risiko usaha juga menjadi tantangan besar. Petani, misalnya, bisa memanfaatkan kredit untuk membeli benih atau pupuk, tetapi jika panen gagal karena cuaca ekstrem, kredit justru menjadi beban baru. Tanpa asuransi pertanian atau mekanisme perlindungan risiko, kredit tidak efektif mengurangi kerentanan.

Indonesia memiliki pengalaman menarik melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan bunga rendah dan prosedur yang lebih sederhana, KUR mampu memperluas akses UMKM terhadap pembiayaan formal.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan penyaluran KUR terus meningkat dari tahun ke tahun dengan tingkat kredit macet (NPL) relatif rendah. Pada tahun 2024, penyaluran total mencapai Rp 280,28 triliun—memenuhi dan sedikit melampaui target yang ditetapkan—dengan cakupan sekitar 4,92 juta debitur, mayoritas berasal dari sektor riil dan usaha produktif.

Tingkat NPL yang hanya sekitar 2,19 persen, lebih rendah dari NPL UMKM umum, menunjukkan kualitas risiko yang terjaga. Jika dilihat dalam periode lebih panjang sejak 2015 hingga Oktober 2024, total penyaluran mencapai Rp 1.827,2 triliun dan telah menyentuh hampir 48 juta debitur.

Apa yang membuat program ini efektif? Salah satunya adalah desain kebijakan—subsidi bunga yang signifikan sehingga memberi daya ungkit hingga 10,6 kali lipat dibandingkan besarnya subsidi. Fokus penyaluran ke sektor produktif sekitar 60 persen juga lebih memprioritaskan usaha yang berpotensi tumbuh.

Ditambah data Mei 2025 menunjukkan kualitas masih terjaga, dengan penyaluran Rp 96,75 triliun kepada 1,7 juta debitur dan NPL hanya 2,03 persen, maka dapat disimpulkan bahwa desain dan implementasi KUR sangat efektif dalam mencapai inklusi keuangan dan mendukung UMKM.

Hal ini menunjukkan bahwa desain kebijakan yang tepat dapat meningkatkan efektivitas kredit mikro. Namun, KUR juga menghadapi kritik: distribusinya masih terkonsentrasi di Jawa, sementara daerah luar Jawa dengan angka kemiskinan lebih tinggi justru kurang terjangkau.

Hal ini sejalan dengan temuan Feryanto (2020) bahwa kredit mikro di Indonesia memang lebih banyak dinikmati oleh usaha di Jawa.

Belajar dari pengalaman global, sejumlah inovasi bisa membuat kredit mikro lebih efektif. Pertama, integrasi dengan teknologi digital terbukti memperluas jangkauan. Kenya melalui M-Pesa berhasil menciptakan ekosistem keuangan inklusif berbasis ponsel yang memungkinkan masyarakat desa melakukan transaksi, menabung, hingga mengakses kredit kecil tanpa perlu bank.

Kedua, diversifikasi produk keuangan penting untuk melengkapi kredit. Tabungan mikro, asuransi mikro, dan skema perlindungan risiko dapat membantu rumah tangga menghadapi guncangan tanpa terjebak utang.

Ketiga, pendampingan usaha tidak kalah penting. Kredit sebaiknya diiringi pelatihan manajemen, pemasaran, hingga pemanfaatan teknologi. Tanpa ini, modal hanya menjadi uang habis pakai.

Keempat, peran kelembagaan lokal seperti koperasi, kelompok tani, atau self-help group sangat krusial. Lembaga ini dapat menjadi perantara yang lebih dekat dengan masyarakat, memahami kebutuhan, dan mengurangi risiko gagal bayar.

Maka, apakah kredit mikro masih relevan dalam pembangunan dan pengentasan kemiskinan? Jawabannya: masih, tetapi dengan catatan. Kredit mikro tidak bisa lagi dipandang sebagai satu-satunya solusi. Ia harus menjadi bagian dari strategi komprehensif yang mencakup literasi keuangan, pendampingan, perlindungan risiko, dan penguatan kelembagaan.

Kredit mikro akan efektif jika diarahkan pada usaha yang sudah berjalan, dilengkapi dukungan kapasitas, dan dipadukan dengan instrumen keuangan lain. Sebaliknya, jika hanya disalurkan sebagai pinjaman tanpa pendampingan, kredit mikro berpotensi menjadi beban baru yang justru memperparah kerentanan masyarakat miskin.

Kesimpulannya, kredit mikro masih memiliki tempat penting dalam pembangunan. Ia membuka pintu akses keuangan bagi mereka yang terpinggirkan, mendorong inklusi, dan memberi peluang usaha. Tetapi efektivitasnya tidak universal. Dampaknya sangat bergantung pada desain kebijakan, kapasitas penerima, kondisi pasar, serta dukungan kelembagaan.

Dengan pendekatan yang lebih holistik—menggabungkan pendampingan, literasi keuangan, perlindungan risiko, dan inovasi teknologi—kredit mikro dapat tetap menjadi instrumen pembangunan yang relevan di era modern. Namun, jika tidak ada reformasi dan inovasi, kredit mikro hanya akan menjadi ilusi pembangunan: memberi harapan besar, tetapi dengan hasil yang minim.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat