JAKARTA -- Pemerintah berjanji segera menyalurkan bantuan sosial (bansos) khusus berupa sembako dan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat lapisan bawah yang terdampak pandemi Covid-19. Bansos khusus dan BLT yang nilainya ditetapkan masing-masing sebesar Rp 600 ribu dan disalurkan mulai bulan ini. 

Menteri Sosial Juliari Batubara menjelaskan, bansos khusus paket sembako diperuntukkan masyarakat yang tinggal di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Bantuan sembako bakal disalurkan selama tiga bulan kepada keluarga penerima manfaat.   

“Bansos sembako ini adalah bansos khusus dari Presiden. Akan kami mulai salurkan dalam waktu dua pekan dari sekarang,” kata Juliari menyampaikan hasil rapat terbatas mengenai penyaluran program jaring pengaman sosial di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (7/4). 

Pemerintah akan menggunakan data keluarga penerima manfaat yang ada pada sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan data tambahan dari pemerintah daerah setempat. Saat ini, Kemensos telah mendapatkan data tambahan keluarga penerima manfaat dari Pemprov DKI. 

Namun, BLT ini belum mencakup keseluruhan keluarga yang terdampak ekonomi akibat wabah Covid-19. Para penerima BLT ini masih di luar dari para pekerja informal yang terimbas penghasilannya. 

Sembari menunggu paket sembako bansos khusus disalurkan, Kemensos mulai hari ini, Rabu (8/4), mendistribusikan 200 ribu paket sembako senilai Rp 200 ribu per keluarga. "Mulai besok didistribusikan 200 ribu paket sembako ini. Hanya untuk mengisi kekosongan sampai bansos khusus didistribusikan." 

Terkait BLT, pemerintah berencana memberikannya selama tiga bulan yang juga senilai Rp 600 ribu per keluarga. Mereka yang berhak menerima BLT adalah keluarga yang belum menerima bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BNPT), dan Kartu Prakerja. 

Berbeda dengan bansos khusus, BLT diberikan dalam lingkup nasional. Selain dari data yang dimiliki Kemensos, calon penerima BLT akan ditambah dari usulan pemerintah daerah.  "BLT juga akan mulai diberikan bulan ini. Namun, pemerintah masih harus melakukan koordinasi terkait mekanisme pembagian bantuan tuna ini," katanya. 

 

BLT juga akan mulai diberikan bulan ini. Namun, pemerintah masih harus melakukan koordinasi terkait mekanisme pembagian bantuan tunai ini

Juliari Batubara Menteri Sosial

 

SHARE    

Juliari menambahkan, pemerintah telah menambah keluarga penerima manfaat PKH dari 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga. Nilai bantuan yang diterima juga bertambah 25 persen. Sedangkan untuk BPNT, pemerintah menaikkan jumlah keluarga penerima manfaat dari 15 juta menjadi 20 juta keluarga penerima manfaat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas menginstruksikan agar program jaring pengaman sosial yang telah disiapkan didistribusikan secepat mungkin kepada masyarakat. Penyalurannya juga harus tepat sasaran kepada para penerima manfaat.

Jokowi menekankan agar data penerima manfaat akurat dengan melibatkan RT, RW dan juga pemerintah desa setempat. “Penyalurannya sesegera mungkin, secepat mungkin. Tepat dan cepat,” kata Jokowi meminta. 

Presiden juga meminta agar mekanisme penyaluran isusun seefisien mungkin dan tak menyulitkan masyarakat. Ia meminta penyaluran melibatkan pedagang pasar hingga jasa transportasi ojek. “Gunakan cara praktis tidak berbelit-belit dan menyulitkan masyarakat,” kata dia dengan nada tegas.

Menjaga ekonomi

Pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 110 triliun yang akan dialokasikan sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah yang terdampak pandemi korona. Anggaran tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat lapisan bawah dan juga menjaga daya beli.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memerinci, ada sekitar 3,7 juta jiwa yang berhak menerima bansos khusus berupa sembako senilai Rp 600 ribu di wilayah DKI Jakarta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,1 juta jiwa sudah ditangani oleh Pemprov DKI Jakarta dan sekitar 2,51 juta jiwa ditanggung pemerintah pusat. 

Bantuan sembako ini menyasar masyarakat miskin dan warga yang ekonominya terdampak Covid-19. Secara keseluruhan, bansos ini akan diberikan kepada sebanyak 2,51 juta jiwa atau 1,2 juta keluarga di wilayah DKI Jakarta dan 1,4 juta jiwa atau 576.434 keluarga untuk wilayah Bodetabek alias Kabupaten Bogor, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok. Dengan demikian, total  penerima bantuan sosial berupa paket sembako senilai Rp 600 ribu per KK sebanyak 3,91 juta jiwa atau 1,7 juta keluarga di Jabodetabek. 

"Ini yang akan mendapat bantuan sesuai arahan presiden Rp 600 ribu per keluarga per bulan untuk tiga bulan," kata Sri Mulyani yang juga mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Jokowi. 

Sementara terkait BLT, Sri menyebut pemerintah pusat masih melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Namun, ia memperkirakan jumlah penerima BLT di luar Jabodetabek tak lebih dari 9 juta keluarga.

Sri menyebut pemerintah berupaya merancang pembagian jaring pengaman sosial secara merata ke seluruh masyarakat yang ekonominya terdampak Covid-19. Fokus utama penyaluran jaring pengaman sosial adalah menjaga daya beli masyarakat, terutama dalam mengakses kebutuhan pokok.

"Dari seluruh anggaran pemerintah, ini betul-betul akan dibuat agar tidak ada rakyat yang tidak mendapatkan. Dan, kita terus memperbaiki basis datanya sehingga seluruh program bansos dan bantuan UMKM betul-betul bisa dipenuhi," ujar Sri. 

Penyusunan jaring pengaman sosial ini sebelumnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Keuangan Negara. Pemerintah menambah anggaran belanja dalam APBN 2020 untuk penanganan Covid-19 dengan nilai total Rp 405,1 triliun. Dari angka tersebut, Rp 75 triliun untuk belanja bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan serta stimulus kredit usaha rakyat, dan Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah, kata Sri, masih akan memperluas cakupan penerima jaringan sosial. Misalnya, bantuan UMKM akan diberikan di luar program kredit usaha rakyat (KUR) dan ultra mikro (UMI), serta bantuan kepada petani. "Ini yang sedang dihitung tadi dan mekanismenya akan masuk dalam Rp 110 triliun yang ada di dalam paket yang telah disampaikan Presiden," kata Menkeu. n

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat