Pemerintah melakukan antisipasi terhadap perkembangan penyebaran virus korona (Covid-19). Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Ahad (15/3) siang mengeluarkan pernyataan yang membebaskan pemerintah daerah untuk menentukan tingkat kedaruratan dalam menghadapi risiko penyebaran Covid-19. Termasuk, bila masing-masing daerah memutuskan untuk meminta para murid dan mahasiswa belajar di rumah, ASN bekerja dari rumah, dan imbauan beribadah di rumah.

Namun, Jokowi belum mengambil opsi pengisolasian diri atau lockdown terkait pencegahan penyebaran Covid-19. Opsi lockdown sama sekali tidak disinggung sebagai solusi oleh Presiden dalam keterangan resminya di Istana Kepresidenan Bogor.

Yang mengkhawatirkan adalah hingga Ahad (15/3), jumlah pasien yang dinyatakan positif korona di Tanah Air kembali bertambah. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan, mendapatkan 21 kasus baru korona sehingga total menjadi 117 kasus. Dari jumlah itu, 19 kasus terjadi di Jakarta dan dua di Jawa Tengah.

Kemenkes juga menyatakan bahwa sebanyak 19 kasus baru yang ada di Jakarta merupakan pengembangan tracing orang yang melakukan kontak dengan pasien yang telah dinyatakan positif korona sebelumnya. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah karena kewaspadaan masyarakat terhadap penyakit ini bisa dibilang masih rendah.

Ini terbukti dengan tetap padatnya kawasan wisata Puncak Bogor. Padahal, pusat keramaian merupakan salah satu tempat yang paling potensial untuk penyebaran virus Covid-19.

Karenanya, pemerintah harus melakukan persiapan untuk skenario terburuk. Tindakan taktis dan cepat harus dilakukan. Ini dimulai dengan menyiapkan segala kebutuhan yang terkait dengan pemeriksaan orang yang melakukan kontak dengan pasien yang telah dinyatakan positif korona sebelumnya. Dengan begitu, penyebaran virus bisa diminimalisasi dan penanganan penyakit ini bisa dilakukan dengan cepat.

Namun, alih-alih mendapatkan pelayanan yang cepat, kita seakan tidak siap dengan berbagai perkembangan yang terjadi. Pengalaman ini langsung dirasakan oleh wartawan-wartawan yang bertugas di Kompleks Istana Kepresidenan dan sempat melakukan kontak langsung dengan Menhub Budi Karya Sumadi yang telah dinyatakan positif korona.

Mereka mendatangi rumah sakit dan meminta untuk diperiksa. Tetapi, sejak tiba di rumah sakit, tidak ada dokter yang memeriksa. Tindakan rumah sakit hanya meminta para wartawan untuk mengisi form riwayat kesehatan. Pihak rumah sakit beralasan, pemeriksaan tidak bisa dilakukan pada hari itu karena belum menyiapkan fasilitas untuk lonjakan pasien.

Mekanisme seperti ini harus segera diperbaiki karena ancaman korona sudah di depan mata. Selain imbauan antisipasi, pemerintah harus menyiapkan langkah nyata untuk memastikan b,ahwa mereka yang berpotensi terjangkit mendapatkan pemeriksaan yang memadai.

Apalagi ketika awal virus ini mulai menyebar, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bisa dikatakan tidak biasa. Yaitu, alih-alih memperketat pergerakan warga untuk membatasi penyebaran virus, pemerintah justru memberikan insentif untuk mendorong sektor pariwisata.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat