MANADO - Pengembangan industri halal di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tidak hanya menyasar para pengusaha Muslim, tetapi juga dari kalangan non-mMuslim. Salah satu contohnya Grandi Kaparang, seorang pelaku UMKM es potong asal Manado yang telah menerima sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Agama.

Seusai acara pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Sulut, Grandi menceritakan bahwa saat ini dirinya tengah mengembangkan usaha es potong dengan nama Eis Cool Lin.

“Yang saya kembangkan itu dari mulai tahun 2022. Jadi semenjak Covid-19 kita kembangkan usaha es krim, es potong. Saat ini kami baru (menjangkau) kawasan Sulut saja, terus kami dibantu oleh Bank Indonesia dalam pengembangan, terutama sertifikasi halal,” kata Grandi di Kota Manado, Sulut, Kamis (4/4/2024).

Grandi menyebut dengan adanya sertifikat halal, ia berharap produknya akan semakin berkembang dan dikenal banyak orang, serta dapat menjangkau berbagai daerah lain di seluruh Indonesia. Karena dengan label halal, pasar bagi produknya kian luas.

“Terima kasih banyak kepada bapak Wapres, Bank Indonesia, yang sudah memfasilitasi kami pelaku UMKM, apalagi saya dari kalangan non-Muslim, kemudian saya mendapatkan sertifikasi halal, sehingga bisa sangat membantu produk-produk saya untuk berkembang menjadi lebih baik lagi, ke daerah-daerah bisa lebih aman,” ucap Grandi. 

Grandi menceritakan bahwa proses sertifikasi halal ini sangat mudah dan hanya memakan waktu tiga bulan. “Sama sekali tidak terbebani karena dibantu semuanya, mulai dari data-data, dan kalau kita punya kendala dibantu oleh BI dan BPJPH sendiri,” ujarnya. 

Grandi merasa sertifikasi halal terhadap produknya sangat berkah dan bermanfaat. Ia pun berharap UMKM seperti usahanya ini dibantu dari segi kelegalannya, permodalannya, sehingga produk UMKM di wilayah Sulut dapat terus berkembang ke seluruh pelosok Tanah Air.

Pada saat pengukuhan KDEKS Sulut, Wapres menyampaikan apresiasinya kepada Pemprov dan KDEKS Provinsi Sulut yang telah mengembangkan ekonomi syariah, mulai dari sertifikasi halal bagi UMKM, juru sembelih dan rumah potong hewan, hingga pengembangan Zona KHAS (Kuliner Halal, Aman, dan Sehat), serta adanya rantai nilai halal berbasis pondok pesantren. 

“Sulawesi Utara juga menjadi salah satu lokasi sebaran pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Selama tahun 2013 hingga 2023, terdapat 86 proyek infrastruktur senilai 2,4 triliun bersumber dari SBSN,” kata Wapres. 

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengatakan, ekonomi syariah mengusung keadilan, inklusivitas, pemerataan kesejahteraan, dan perhatian terhadap keberlangsungan lingkungan. Bahkan nilai-nilai kebaikan dan maslahatnya dapat diterima semua umat manusia, tak terbatas hanya bagi kalangan umat Islam. 

“Saya mendapat laporan, beragam pengembangan ekonomi syariah telah dilakukan di wilayah ini, mulai dari sertifikasi halal bagi UMKM, juru sembelih dan rumah potong hewan, hingga pengembangan Zona KHAS dan rantai nilai halal berbasis pondok pesantren,” ucapnya. 

Sulut, tambah Wapres, juga menjadi salah satu lokasi sebaran pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Menurutnya, selama tahun 2013 hingga 2023, terdapat 86 proyek infrastruktur senilai 2,4 triliun yang bersumber dari SBSN. Salah satunya, pembangunan Bandara Bolaang Mongondow yang baru diresmikan. Ini adalah bentuk kontribusi pembiayaan berbasis syariah untuk memacu pertumbuhan ekonomi regional. 

Selain itu, letak strategis Sulut menjadikannya pintu gerbang ekspor di Kawasan Timur Indonesia menuju negara ASEAN dan Asia Pasifik, dan berpotensi memberikan kontribusi bagi kerja sama ekonomi kawasan.

“Rencana pengembangan Pelabuhan Bitung akan memperkuat jaringan transportasi laut internasional dan meningkatkan konektivitas, serta diharapkan memberi efek berganda bagi sektor industri dan pariwisata,” ujar Wapres.

Oleh sebab itu, Wapres meminta KDEKS bersama dengan Pemprov Sulut untuk mengkapitalisasi dan mensinergikan berbagai potensi dan keunggulan tersebut dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, sehingga menjadi sumber pertumbuhan baru wilayah hingga nasional.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat