Iqtishodia
Strategi Bantuan Sosial dan Rekomendasi Kebijakan
Bansos dapat menjadi instrumen yang sangat efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
OLEH Prof Bambang Juanda, Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB
Di berbagai negara, termasuk di Indonesia, ada suatu fenomena dimana keputusan pengeluaran anggaran oleh pemerintah cenderung dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, terutama dalam konteks pemilihan umum atau pilpres. Fenomena ini dikenal dengan siklus anggaran politik (political budget cycle) yang bertujuan untuk mengoptimalkan dukungan elektoral pemerintah dan partai politik inkumben, atau perolehan suara kandidat presiden yang didukung pemerintah.
Political budget cycle akan menciptakan berbagai tantangan dan risiko bagi kestabilan fiskal, efisiensi pengeluaran publik, dan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Di Indonesia, belanja bantuan sosial (bansos) sering kali menjadi sorotan dalam dunia politik, terutama di masa-masa menjelang pemilihan umum karena besarannya cenderung meningkat menjelang pemilu.
Di balik niat baik dari bansos, yaitu untuk membantu rakyat yang membutuhkan, praktik penggunaan bansos sebagai alat politik sering kali menghadirkan tantangan yang kompleks, termasuk potensi terjadinya "pork barrel politics", yang merupakan bagian tak terpisahkan dari permainan politik di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia.
“Pork barrel politics” merujuk pada praktik politik di mana para politisi menggunakan anggaran pemerintah untuk mendanai proyek-proyek atau program-program yang bertujuan membangun basis dukungan politik mereka di antara konstituen atau pemilih tertentu.
Dalam sidang Sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) yang sedang berlangsung, dibahas juga suatu contoh “pork barrel politics” yaitu tentang pendistribusian bansos secara selektif kepada kelompok-kelompok yang sangat potensial untuk menambah perolehan suara paslon tertentu.
Yang dipertanyakan di antaranya adalah ada 15 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang dikunjungi Presiden dari total 30 kunjungannya di kab/kota di Indonesia. Sejak pemilu dan pilpres dipilih secara langsung oleh penduduk pemilih, belanja perlindungan sosial atau bansos, seperti pemberian sembako, bantuan tunai, program-program pengentasan kemiskinan, dan proyek-proyek infrastruktur dianggap sebagai cara yang efektif untuk memperoleh dukungan politik.
Namun meskipun sudah disetujui DPR, praktik ini sering kali memunculkan masalah etika dalam cara pemberiannya dan menimbulkan risiko penyalahgunaan anggaran publik. Tidak bisa dipungkiri bahwa bansos dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun, ketika bansos digunakan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan politik, hal ini dapat mengaburkan batas antara kepentingan publik dan kepentingan politik individual.
Dalam banyak kasus, dana bansos yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat malah digunakan untuk memperkuat posisi politik tertentu.
Paling tidak ada tiga tantangan dan risiko dalam bansos. Pertama adalah penyalahgunaan dana publik. Penggunaan bantuan sosial untuk tujuan politik sering kali mengarah pada penyalahgunaan dana publik. Dana yang seharusnya digunakan untuk membantu rakyat yang membutuhkan, dapat dialokasikan secara tidak efisien atau bahkan diarahkan untuk kepentingan politik tertentu.
Kedua, ketidakmerataan dan diskriminasi. Praktik penggunaan bantuan sosial sebagai instrumen politik dapat menyebabkan ketidakmerataan dalam distribusi sumber daya dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang tidak mendukung pemerintah atau partai politik tertentu.
Ketiga, pemborosan anggaran. Alokasi dana publik untuk proyek-proyek atau program-program yang tidak didasarkan pada kebutuhan riil atau manfaat umum dapat mengakibatkan pemborosan anggaran dan penggunaan yang tidak efisien dari sumber daya publik.
Rekomendasi kebijakan
Untuk memastikan bahwa bantuan sosial tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik, ada beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya
1. Transparansi dan akuntabilitas
Belanja bansos adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial atau meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat.
Penting bagi Indonesia untuk punya satu data kemiskinan sebagaimana dalam tulisan penulis yang berjudul Urgensi Kebijakan Satu Data Kemiskinan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dan distribusi bantuan sosial. Semua informasi terkait dengan program bantuan sosial harus mudah diakses oleh publik dan dilaporkan secara terbuka.
2. Pendekatan berbasis kebutuhan
Program-program bantuan sosial harus didesain berdasarkan analisis yang komprehensif terhadap kebutuhan masyarakat dan bukan berdasarkan pertimbangan politik semata. Pemetaan dan pemilihan penerima bantuan harus didasarkan pada kriteria yang jelas dan objektif.
3.Partisipasi masyarakat
Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program bantuan sosial dapat membantu memastikan akuntabilitas dan keberlanjutan program tersebut. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan umpan balik tentang efektivitas program.
4. Independensi lembaga pengawas
Memperkuat peran lembaga pengawas independen dalam memantau pelaksanaan program-program bantuan sosial dan mengawasi penggunaan dana publik, dengan memberikan otoritas yang cukup untuk melakukan investigasi dan penegakan hukum.
5. Edukasi politik
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak politik mereka, serta dampak praktik "pork barrel politics" terhadap demokrasi dan kesejahteraan masyarakat, melalui pendidikan politik yang inklusif dan informatif.
6. Penegakan hukum
Penting untuk menegakkan hukum dan memberlakukan sanksi bagi mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan dana bantuan sosial untuk kepentingan politik atau pribadi. Ini akan menjadi sinyal yang kuat bahwa praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan dana publik tidak akan ditoleransi.
Kesimpulannya, bansos dapat menjadi instrumen yang sangat efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, ketika bantuan sosial disalahgunakan untuk kepentingan politik, hal ini tidak hanya merugikan kepentingan publik, tetapi juga melemahkan integritas demokrasi.
Oleh karena itu, perlu adanya komitmen yang kuat dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa bantuan sosial dikelola secara transparan, akuntabel, dan berdasarkan pada kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Hanya dengan cara ini, bantuan sosial dapat benar-benar menjadi instrumen yang efektif dalam memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
Login Gmail
Login Facebook