Pekerja menata beras untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di gudang Perum Bulog Subdivisi Regional (Divre) Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Rabu (30/10/2019). | SYIFA YULINNAS/ANTARA FOTO

Tajuk

Menjaga Harga Kebutuhan Pokok

 

Tak sampai satu setengah bulan lagi, bulan suci Ramadhan akan tiba. Seperti tahun-tahun sebelumnya, permintaan kebutuhan bahan pokok menjelang Ramadhan dan Idul Fitri diperkirakan akan naik.

Permintaan yang tinggi tersebut mau tidak mau akan menyeret harga sejumlah kebutuhan bahan pokok. Tahun ini harga bahan pokok juga diperkirakan akan mengalami lonjakan memasuki Ramadhan. Apalagi, beberapa bulan menjelang Ramadhan sejumlah harga bahan pangan sudah mengalami lonjakan, seperti gula dan bawang putih.

Tugas pemerintah dalam menjaga harga kebutuhan bahan pokok bulan Ramadhan tahun ini diperkirakan akan jauh lebih berat dibanding pada tahun-tahun sebelumnya. Wabah korona yang mengguncang ekonomi dunia sangat memberi andil dalam ekonomi Indonesia. Tidak itu saja, arus ekspor-impor mengalami gangguan karena wabah penyakit yang bermula dari Cina tersebut ikut memengaruhi segala sektor perekonomian dunia, termasuk transportasi.

Adanya hambatan dari laju barang ekspor-impor tersebut memberi andil yang tidak kecil terhadap harga sejumlah komoditas yang dikonsumsi oleh masyarakat kita. Terutama beberapa bahan pokok yang produksi di dalam negeri belum mencukupi. Sebut saja gula atau bawang putih yang selama ini masih bergantung pada impor.

Tantangan lainnya adalah ketika instansi di pemerintah kurang tepat dalam menghitung produksi di dalam negeri. Ketergantungan impor sejumlah bahan pokok memerlukan perhitungan yang valid dari jumlah produksi dan masa panen agar kekurangan yang ada dapat dipenuhi impor. Ketika impor terlambat direalisasikan, sedangkan produksi di dalam negeri tidak mencukupi, saat itulah harga kebutuhan pokok melambung sangat tinggi.

Kadin menyarankan, pemerintah memperbaiki koordinasi dan birokrasi administrasi terkait izin impor pangan yang dibutuhkan di dalam negeri. Kadin Indonesia menilai, koordinasi antarkementerian lambat dan mempersulit stabilisasi harga pangan yang butuh tambahan impor. Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, pihaknya menyoroti birokrasi tiga kementerian, yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian.

Koordinasi yang belum optimal di antara instansi pemerintah membuat izin-izin impor agak terlambat yang akhirnya, eksekusinya juga ikut tersendat. Masalahnya, kondisi seperti itu berulang dan terjadi bukan kali ini saja. Jika saat ini harga gula melambung sangat tinggi karena tidak adanya stok di pasar akibat produksi di dalam negeri tidak mencukupi, melonjaknya harga komoditas beras sekitar tiga tahun lalu, juga terjadi akibat kalkulasi produksi beras yang kurang tepat sehingga realisasi impor menjadi terlambat.

Ke depannya, kita ingin pemerintah memiliki satu data terkait produksi komoditas pangan di dalam negeri. Tidak ada lagi ego sektoral yang membuat satu instansi lebih mementingkan impor sehingga harga komoditas petani jatuh. Tapi, kita juga tidak ingin hanya karena ingin menolong petani supaya harga komoditas mereka dibeli dengan harga tinggi, tetapi di sisi lain masyarakat harus merogohkan koceknya lebih besar untuk berbelanja kebutuhan pokok akibat harga di pasar melambung tinggi setelah pasokan yang tidak mencukupi.

Dalam jangka pendek, pekerjaan rumah terbesar pemerintah adalah menjaga agar harga sejumlah kebutuhan bahan pokok tidak mengalami gejolak yang memberatkan masyarakat. Untuk itu, pemerintah harus melancarkan jalur distribusi di dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga harus memberi edukasi kepada masyarakat tidak panik menghadapi wabah korona yang sudah menyebar ke berbagai negara.

Pemerintah harus berhasil meyakinkan masyarakat bahwa stok kebutuhan pokok dalam negeri untuk menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri sangat mencukupi. Masyarakat pun tidak perlu membeli dalam jumlah besar untuk disimpan. Sebab, panic buying masyarakat akan menyeret harga kebutuhan pokok merangkak naik. Pada gilirannya, masyarakat sendiri yang menanggung kerugiannya karena harus membeli kebutuhan pokok dengan harga tinggi. n

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat