Seorang pengunjung saat snorkeling di taman laut Olele, Kabupaten Bonebolango, Gorontalo, Selasa (1/9). ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin | ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin
09 Mar 2020, 02:00 WIB

Tarik Ulur Insentif Turis Asing

Wacana insentif pariwisata dinilai tidak tepat sasaran.

 

 

 

Industri pariwisata memasuki masa suram karena terimbas wabah virus korona baru atau Covid-19 yang menyebar secara global. Kondisi pariwisata dalam negeri juga semakin terancam setelah Indonesia dinyatakan terpapar virus korona pada pekan lalu.

Terkait

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Keuangan memutar otak untuk bisa melindungi dan menjaga sektor pariwisata demi dapat bertahan di tengah ancaman kelesuan pasar. Hasil dari rapat berhari-hari memutuskan memberikan stimulus bagi pelaku bisnis dalam ekosistem pariwisata.

Stimulus itu berupa insentif yang diperuntukkan bagi maskapai penerbangan dalam dan luar negeri, biro perjalanan wisata, termasuk para influencer yang dinilai bisa membantu promosi wisata. Khusus untuk promosi wisata, nilai insentifnya mencapai Rp 298,5 miliar. Anggaran itu dapat digunakan agar maskapai hingga agen perjalan bisa memberikan keringanan harga paket wisata. Termasuk di dalamnya untuk biaya promosi di luar negeri menggunakan jasa influencer.

Selain itu, pemerintah juga telah menugaskan PT Angkasa Pura I dan II (Persero) untuk memangkas tarif pelayanan jasa penumpang udara sebesar 20 persen di 10 destinasi pariwisata prioritas. Nilainya sekitar Rp 265,5 miliar. PT Pertamina turut diminta untuk memberikan diskon avtur di wilayah yang sama selama tiga bulan ke depan yang nilainya sekitar Rp 265,5 miliar.

Namun, setelah Indonesia dinyatakan positif Covid-19, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio menyatakan akan meninjau ulang insentif pariwisata khusus yang diperuntukkan untuk mendorong kedatangan turis asing.

"Untuk beberapa negara yang terdampak virus korona, kita tunda. Baik untuk promosi maupun yang lainnya. Kita review semuanya," kata Wishnutama di Jakarta, pekan lalu.

Awalnya, pemerintah berharap agar insentif itu minimal bisa mendatangkan 700 ribu turis asing. Nilai devisa yang bisa diraup ditaksir mencapai Rp 13 triliun dari rata-rata potensi average spending per arrival (ASPA).

Wishnutama menuturkan, Kemenparekraf untuk sementara lebih fokus pada penanganan turis yang masuk. Dia mengaku, pihaknya punya tugas yang lebih penting yakni menjaga keberlanjutan sumber daya, meningkatkan kualitas kesehatan dan kebersihan destinasi, serta membenahi keselamatan dan keamanan.

"Kita lebih baik fokus pada wisatawan nusantara (lokal) saja dan insentif-insentif untuk wisnus akan terus berjalan," tuturnya.

Pemerintah, menurut Wishnutama, harus hati-hati dalam menentukan kebijakan dalam situasi seperti sekarang. Sebab, sektor pariwisata amat rentan terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kesehatan dan keamanan. Oleh sebab itu, langkah lanjutan yang harus disiapkan adalah pemulihan industri pariwisata usai wabah Covid-19 mereda.

Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) Azril Azahari mengatakan, pemerintah terlihat gamang dan gagap menghadapi situasi ini. Menurut dia, pemberian insentif tersebut justru menunjukkan pemerintah tidak menangkap esensi industri pariwisata.

"Pemerintah seperti bingung apa yang mau dilakukan karena target-target kunjungan wisman tidak akan tercapai. Pariwisata bukan hanya soal uang," kata Azril.

Ia menyarankan, dana-dana insentif yang telah dianggarkan dialokasikan untuk menambah biaya perbaikan destinasi yang saat ini kurang berdaya saing. Hal itu baik untuk 10 destinasi prioritas maupun lima destinasi superprioritas yang telah ditetapkan.

Perbaikan yang dimaksud, terutama dari sisi kesehatan dan kebersihan berbagai fasilitas umum di setiap destinasi. Selanjutnya, memperbaiki keselamatan dan keamanan para turis.

Dia menilai, pemberian insentif akan sulit mendongkrak tingkat kunjungan karena saat ini merupakan masa low season.

"Tolong fokus di daya saing dan daya tarik. Pariwisata bukan bergantung dari murahnya tiket. Murah tapi tidak menarik untuk apa?" ujarnya.

Pada tahun ini, pemerintah menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 18 juta orang atau naik sekitar 11,8 persen dari capaian 2019 sebanyak 16,1 juta kunjungan. Azril menilai, target itu tidak akan tercapai akibat adanya wabah covid-19.

Bahkan, menurut dia, jika wabah Covid-19 bertahan hingga akhir tahun dapat menjadi masalah dan membuka peluang mengalami minus dari tahun lalu. Oleh sebab itu, diperlukan fokus dari pemerintah untuk konsisten pada perbaikan destinasi. Sebab, hanya lewat daya tarik, upaya penyelamatan pariwisata bisa membuahkan hasil.

Sementara itu, pakar pariwisata dari Universitas Andalas, Sari Lenggogeni, meminta pemerintah untuk menahan diri dalam melakukan intervensi. Menurut dia, stigma global untuk berwisata tengah lesu. Sikap pemerintah yang tetap memaksakan wisatawan untuk berwisata justru menjadi sentimen yang buruk bagi Indonesia.

Ia pun tak menampik kontribusi pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi akan merosot. Namun, masih banyak peluang yang bisa dilakukan jika situasi kembali kondusif. Sari menegaskan, pemerinah harus menyiapkan strategi pemulihan secara cepat mulai saat ini. n 


×