Karyawan melintas di depan layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (28/2). Prayogi/Republika. | Prayogi/Republika.

Kabar Utama

06 Mar 2020, 02:00 WIB

Perbankan Diminta Turunkan Bunga

BI dinilai akan kembali menurunkan suku bunga.

 

 

 

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan mempercepat transmisi kebijakan-kebijakan stimulus yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, OJK, dan Bank Indonesia untuk menghadapi pelemahan perekonomian akibat penyebaran virus korona. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyampaikan, bank berperan penting menjadi transmisi kebijakan stimulus yang telah diterbitkan. Transmisi itu diharapkan bisa memberikan ruang gerak sektor riil untuk tetap menjalankan usaha.

“Pelonggaran GWM memberikan banyak likuiditas pada sektor perbankan sehingga penurunan suku bunga diharapkan bisa ditransmisikan dalam pricing suku bunga kredit yang lebih murah,” kata Wimboh usai menggelar pertemuan dengan direksi bank Buku 3 dan Buku 4 serta pemerintah di kantor OJK, Kamis (5/3).

Menurutnya, jika perbankan menjalankan fungsi transmisi kebijakan stimulus yang telah dikeluarkan maka diharapkan dapat meminimalisasi dampak buruk pelambatan perekonomian.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan, stimulus perekonomian yang disiapkan OJK akan segera terbit dalam bentuk POJK Ketentuan Kehati-hatian dalam rangka Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19. POJK ini berlaku bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, bank unit usaha syariah, BPR, dan BPR Syariah. Dalam pelaksanaan POJK tersebut, bank wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.

POJK tersebut akan mengatur, antara lain, relaksasi pengaturan penilaian kualitas aset kredit dengan plafon sampai dengan Rp 10 miliar. OJK juga akan merelaksasi pengaturan restrukturisasi kredit yang disalurkan kepada debitur di sektor yang terdampak penyebaran virus korona. Relaksasi pengaturan ini akan diberlakukan sampai dengan satu tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang bila diperlukan.

“Perbankan sangat mendukung kebijakan stimulus ini karena bisa memudahkan mereka memberikan kredit baru kepada debiturnya. Kita akan evaluasi dalam enam bulan ke depan. OJK juga tengah menyiapkan kebijakan lanjutan yang akan dikeluarkan jika diperlukan,” kata Heru.

Bank Indonesia (BI) dinilai masih berpotensi menurunkan suku bunga acuan pada tahun ini. Direktur Utama Mandiri Investasi Alvin Pattisahusiwa memperkirakan, pemangkasan suku bunga bahkan bisa mencapai 50 basis poin (bps). 

Langkah tersebut dinilai memungkinkan untuk mengantisipasi dampak kondisi global terhadap perekonomian dalam negeri. "Masih ada satu sampai dua kali lagi pemotongan, tergantung seberapa besar dampaknya," kata Alvin di Jakarta, Kamis (5/3). 

Menurut Alvin, penurunan suku bunga acuan dalam negeri biasanya akan mengikuti pemotongan suku bunga bank sentral AS The Federal Reserve (The Fed). Pada Rabu (4/3) The Fed telah menurunkan suku bunga hingga 50 bps. 

Untuk mengantisipasi penurunan suku bunga The Fed tersebut, Alvin memperkirakan, BI akan memotong suku bunga sebesar 25 bps. Namun, pemotongan lebih dalam berpotensi dilakukan apabila dampak virus korona baru semakin meluas.

Sektor riil

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Roeslani meminta agar pemerintah memberikan kemudahan pada dunia usaha untuk mencari substitusi pemasok bahan baku. Sebab, disrupsi produksi dari Cina akibat virus korona mengganggu ketersediaan bahan baku maupun penolong untuk industri Indonesia.

Rosan mencatat, kontribusi impor dari Cina mencapai 26 persen dari total impor Indonesia. Tiga produk teratasnya adalah bahan baku untuk elektronik, laptop, dan layar datar yang banyak digunakan untuk sektor elektronik Indonesia. "Ini kita minta untuk diberikan relaksasinya," ujar Rosan.

Rosan mengatakan, mencari negara pengganti Cina tidak mudah. Pasalnya, banyak negara yang juga mengalami kekurangan suplai akibat virus korona. Tak hanya itu, dari sisi kualitas, belum tentu bahan baku yang dihasilkan sebagus produk Cina.

Kemudahan yang dimaksud Rosan berupa penyederhanaan prosedur perizinan maupun pemberian insentif fiskal kepada industri. Dengan fasilitas ini, ia berharap, dunia usaha dalam negeri yang selama ini bergantung pada bahan baku dan penolong dari Cina dapat mencari negara lain sebagai substitusi. 

Rosan menekankan, kebijakan kemudahan impor hanya solusi jangka pendek. Untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah harus mempertimbangkan pembangunan industri yang dapat memproduksi bahan baku dan penolong. "Ini yang coba kita sampaikan ke pemerintah," katanya. n

 


×