Antisipasi penyebaran virus corona di MRT Jakarta | Republika
04 Mar 2020, 21:18 WIB

Protokol Covid-19 Diluncurkan

Pembangunan RS khusus di Batam dimatangkan.

JAKARTA – Setelah hampir empat bulan mewabah di dunia, pemerintah akhirnya menyusun protokol penanganan kasus penyebaran virus korona baru atau Covid-19. Protokol yang berisi sejumlah instruksi penanganan dan pencegahan ini kemudian akan dijalankan oleh sejumlah kementerian.


Rapat koordinasi pembentukan protokol di Istana Kepresidenan itu dihadiri beberapa menteri, di antaranya Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Jhonny G Plate, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi, Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Dr Anung Sugihantono, dan Koordinator Staf Khusus Presiden Ary Dwipayana. "Ini merupakan instruksi Presiden. Kita serius, kita siap, dan kita mampu tangani Covid-19," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam keterangannya, kemarin.


Di antara protokol itu terkait penanganan terhadap orang dalam pemantauan (ODP) hingga sehat kembali. ODP adalah mereka yang kedapatan sakit selepas mengunjungi negara endemik atau diketahui melakukan kontak dengan pasien positif Covid-19.


Pemerintah juga membentuk protokol penanganan orang-orang yang masuk dari luar negeri di 135 pintu masuk. Warga negara asing (WNA) yang akan mengunjungi Indonesia nantinya harus mempersiapkan diri membawa surat pernyataan sehat dan riwayat perjalanan.

Terkait


Khususnya, WNA yang berasal dari empat negara episentrum virus, yakni Korea Selatan, Italia, Iran, dan Jepang. Moeldoko menjelaskan, sertifikat kesehatan yang dibawa oleh WNA tersebut harus dikeluarkan oleh otoritas kesehatan resmi.


Protokol selanjutnya yang disusun adalah protokol komunikasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. "Ini yang harus kita atur, jangan sampai berbeda ucapan dari gubernur atau wali kota. Jangan sampai nanti kayak kejadian di pengalaman kemarin. Ini Mendagri dan Menkominfo yang membuat agar nanti biar satu," kata Moeldoko.


Kemudian, pembentukan protokol pendidikan oleh Kementerian Agama (Kemenag) atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud). "Pengalaman dari Korea kemarin, itu dari tempat ibadah munculnya. Maka ini para menteri juga harus me-reference itu, menjadi concern apa yang harus dilakukan di pendidikan," ujar dia. Selain itu, disiapkan juga protokol bagi Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai guna mengatasi kelangkaan bahan baku impor masker.


Wabah Covid-19 mengemuka sejak terjadi penularan di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, pada akhir tahun lalu. Meski begitu, penularan di Indonesia baru diumumkan pemerintah pada Senin (2/3) lalu. Dua pasien yang dinyatakan positif tersebut saat ini tengah diisolasi di RSPI Sulianto Saroso, Jakarta Utara, dan dilaporkan dalam keadaan baik.


Selain protokol tersebut, pemerintah juga tengah mematangkan pembangunan rumah sakit khusus penanganan penyakit menular. Lokasi tersebut berada di Pulau Galang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah melakukan pengecekan lokasi pendirian rumah sakit itu, kemarin. "Untuk melihat secara langsung lokasi dan bangunan-bangunan yang bekas dijadikan tempat para pengungsi Vietnam pada waktu mulai tahun 1979 sampai 1996," kata Hadi dalam keterangannya, Rabu (4/3).


Hadi menjelaskan, bangunan-bangunan yang sudah ada di lokasi tersebut akan direhabilitasi menjadi rumah sakit yang berkapasitas kurang lebih 1.000 pasien. Fasilitasnya akan dibuat sesuai dengan aturan atau protokol kesehatan yang dikeluarkan Badan Kesehatan Dunia (WHO). Fasilitas-fasilitas itu seperti bekas pos Brimob, Rumah Sakit PMI I, Rumah Sakit PMI II, serta Barak Kuning yang ada di Pulau Galang.


Pemilihan Pulau Galang dilakukan dengan pertimbangan hanya membutuhkan sekitar sejam perjalanan darat dari Bandar Udara Internasional Hang Nadim, Batam. Pulau itu juga sudah mempunyai fasilitas, di antaranya air bersih, listrik, dan bangunan-bangunan. Pulau Galang selama ini telah dijadikan lokasi wisata oleh warga Batam. Di lokasi tersebut juga berdiri sebuah wihara besar yang kerap dijadikan lokasi sembahyang umat Buddha di Batam.

Tambah anggaran
Menteri Keuangan Sri Mulyani membuka kemungkinan penambahan anggaran untuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Rencana ini guna mencegah dan mengantisipasi penyebaran Covid-19 di Indonesia. "Kita siap untuk memberikan kebutuhan dalam rangka penanganan," ujarnya ketika ditemui di gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Rabu (4/3).


Sampai hari ini, ia masih terus berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk membahas kebutuhan tim penanganan virus korona. Berdasarkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, Kemenkes mendapatkan anggaran Rp 57,4 triliun sepanjang tahun.


Menurut Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Arif Baharuddin, pemerintah masih memiliki ruang fiskal agak longgar hingga dapat melebarkan defisit jika memang diperlukan untuk mengantisipasi dampak penyebaran Covid-19.


×