
Nasional
ASN Pindah ke IKN Dapat Insentif, Sekolah Anak dan Rumah Disiapkan
Pada tahap pertama, akan ada sekitar 1.200 hingga 3.200 ASN yang akan pindah ke IKN.
JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Anas mengatakan, pemerintah telah menyiapkan simulasi untuk pemindahan para aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Insentif bagi ASN yang pindah ke IKN juga terus dimatangkan.
Proses pemindahan ASN tersebut akan dilakukan secara bertahap mulai Maret, Juli, dan Agustus 2024. “Untuk ASN ke IKN, kita telah membuat simulasi-simulasi untuk bulan Maret, Juli, dan Agustus. Kita sudah membuat beberapa simulasi,” kata Azwar Anas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/11/2023).
Selain itu, pemerintah telah menyiapkan rumusan insentif bagi ASN yang akan pindah ke IKN. Insentif yang akan diberikan tersebut, termasuk insentif untuk keluarga dan anak yang akan ikut tinggal di IKN dan juga indeks kemahalan serta kepindahan ASN.
“Kita nanti akan sesuaikan untuk mereka yang pindah, termasuk Presiden sudah memerintahkan untuk dibuatkan rumusan insentif bagi mereka yang akan pindah ke IKN, termasuk insentif untuk keluarga-anak yang akan tinggal di sana, termasuk indeks kemahalan dan kepindahan ASN,” ungkap Azwar.

Presiden, kata Azwar, juga telah memerintahkan untuk mempercepat penyediaan sekolah bagi anak-anak ASN yang ikut pindah. Pendidikan yang akan disiapkan dari TK hingga SMA dengan standar nasional dan internasional.
“Dari Presiden menambahkan lagi untuk segera dimatangkan terkait dengan insentif teman-teman yang ada di sana, termasuk percepatan sekolah. Jadi, sekolah TK, SD, SMP, dan SMA yang berstandar nasional dan internasional segera akan disiapkan sehingga ketika ada PNS yang pindah ke sana, putra-putrinya sudah siap sekolah."
Pada tahap pertama, akan ada sekitar 1.200 hingga 3.200 ASN yang akan pindah ke IKN. Namun, jumlah tersebut akan disesuaikan dengan penyelesaian pembangunan gedung di IKN. Sedangkan, bagi ASN lajang, akan disediakan tempat tinggal untuk bersama atau dengan sistem sharing.
“Ada gedung-gedung yang kalau belum nikah bisa sharing, tapi yang nikah dibuatkan nanti, sedang kita rencanakan,” kata dia.
Ia menjelaskan, hampir di setiap kementerian ada posisi jabatan yang akan pindah ke IKN dan ada juga yang tidak. Azwar juga menegaskan, pemindahan akan mulai dilakukan setelah gedung siap digunakan.
Azwar menilai pemindahan ASN di IKN akan sangat menyenangkan karena lingkungan kantor sangat mendukung dan ASN juga akan mendapatkan insentif dari pemerintah. Selain itu, penggunaan sistem pemerintah berbasis elektronik di IKN nantinya akan membuat sistem kerja menjadi jauh lebih efisien.
“Menurut saya, sangat menyenangkan karena lingkungan kantornya juga oke, akan ada insentif, dan nanti SPBE, sistem pemerintah berbasis elektronik, nanti bisa langsung dikerjakan di sana. Apalagi, sekarang sudah beresin tentang smart ASN sehingga penilaian kinerja nanti tidak harus banyak sekali aplikasi, platform tunggalnya, insya Allah, akan segera selesai,” ujar dia.

Mengenai investasi, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyampaikan, terdapat sembilan perusahaan dalam negeri maupun luar negeri yang tengah memprakarsai investasi dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk proyek properti di Nusantara.
Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan, sembilan perusahaan tersebut telah masuk pada tahap studi kelayakan proyek yang akan digarap. Sebagian perusahaan bahkan telah menyelesaikan studi kelayakan untuk selanjutnya dievaluasi oleh Kementerian Keuangan.
“Awalnya ada 10 investor jadi sembilan, ini ada yang mundur dari investor dalam negeri karena dia tidak bisa memenuhi batas waktu untuk studi kelayakan, jadi gugur dengan sendirinya,” kata Agung dalam konferensi pers virtual, Senin (20/11/2023).
Dari sembilan investor, enam di antaranya berasal dari dalam negeri, yakni Summarecon untuk proyek enam rumah susun (rusun) ASN, Trintiland yang menggarap delapan rusun ASN, serta Nindya karya yang siap mengerjakan delapan menara.
Selain itu, ada Intilan untuk 109 proyek townhouse, Ciputra untuk proyek 10 menara dan 20 townhouse, serta RockFields yang mau menggarap tiga menara dan 30 unit rumah tapak di Nusantara.
Adapun sisanya tiga perusahaan asing, yakni satu perusahaan asal Cina, Citic Construction, yang berencana membangun 60 tower kementerian. Kemudian, dua perusahaan asal Malaysia, yakni IJM akan menggarap 20 tower hunian ASN dan Maxim untuk proyek 10 tower hunian ASN.
“Ini menunjukkan bahwa investor asing sudah masuk ke sektor hunian, bahkan sebagian dari mereka sudah selesai studi kelayakan,” kata Agung.
Bila mengacu pada proses tahapan investasi di IKN yang diatur oleh Badan Otorita, sedikitnya ada delapan tahapan investasi dari mulai penyerahan surat pernyataan minat (LOI) hingga kesepakatan. Studi kelayakan merupakan tahap ketujuh sebelum masuk pada kesepakatan.

Hanya saja, lanjut Agung, lantaran skema investasi yang digunakan kesembilan perusahaan itu adalah KPBU, Kementerian Keuangan juga perlu melakukan penilaian terhadap proyek-proyek yang akan digarap para investor itu. Proyek tak akan berjalan tanpa ada restu dari Kemenkeu karena uang negara akan dipakai dalam proyek tersebut.
Meski demikian, OIKN berharap proses investasi skema KPBU ini akan berjalan mulus sehingga pembangunan rusun serta perumahan bisa dilaksanakan segera. “Kita targetkan di awal tahun depan (mulai proyek), tapi ini sangat tergantung proses di pemerintah,” ujar Agung.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.