BANDUNG – Fraksi Gerindra Persatuan DPRD Provinsi Jabar menyampaikan sejumlah aspirasi untuk dituangkan dalam Rancangan APBD (R-APBD) Provinsi Jabar tahun anggaran 2024. Seluruh aspirasi Fraksi Gerindra Persatuan tersebut ditujukan agar APBD 2024 mengakomodir kepentingan masyarakat.

Beberapa aspirasi tersebut tertuang dalam naskah pandangan Fraksi Fraksi Gerindra Persatuan yang sempat disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Jabar tentang Pandangan Umum Fraksi terhadap R-APBD Provinsi Jabar 2024, pekan lalu.

Anggota Fraksi Gerindra Persatuan Hj Tina Wiryawati SH menyebutkan, pandangan umum fraksinya merupakan penjewantahan dari aspirasi masyarakat Jabar. Selama ini, pihaknya kerap melakukan jaring aspirasi ke massyarakat.

 

"Kami turun ke masyarakat, dan mendengar kebutuhan masyarakat."

 

Hj Tina Wiryawati SH

 

SHARE    

"Kami turun ke masyarakat, dan mendengar kebutuhan masyarakat," ujar Tina kepada Republika, Selasa (31/10/2023). Sebagai wakil rakyat, tegas dia, berkewajiban menindaklanjuti aspirasi masyarakat untuk dituangkan dalam APBD. Anggota dewan dari daerah pemilihan Jabar 13 itu menuturkan, seluruh aspirasi Frakasi Gerindra Persatuan sangat penting untuk dituangkan dalam APBD 2024. 

Berikut di antaranya masukan-masukan yang dituangkan dalam pandangan umum Fraksi Gerindra Persatuan: 

1.     Fraksi Gerindra Persatuan mengusulkan agar target penerimaan PAD perlu disikapi dengan peningkatan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah untuk memudahkan akses system pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah.

2.     Terkait pengembangan program desa, perlu adanya perbaikan infrastruktur dan kelengkapan desa yang tujuannya mengembangkan dan mendukung program perdesaan.

3.     Sesuai janji Gubernur menjadikan desa digital di Provinsi Jawa Barat maka perlu adanya dukungan pembiayaan yang memadai dan mencukupi dari berbagai sumber tidak hanya APBD saja untuk mengentaskan desa blank spot.

4.     Fraksi Partai Gerindra Persatuan merekomendasikan khususnya dalam bidang pertanian, untuk penambahan dan penganggaran ketahanan pangan minimal dua persen dari APBD untuk menjadikan Jawa Barat sebagai lumbung produksi benih.

5.     Masih banyaknya Kawasan pemukiman kumuh harus segera diselesaikan seperti masalah sanitasi dan fasilitas lainnya yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat.

6.     Program rumah tidak layak huni (RUTILAHU) harus tetap menjadi prioritas sebab program tersebut bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.

7.     Terkait masalah jalan tambang, kami berharap agar dari DLH dan DESDM untuk ikut membantu dan berkoordinasi antar pihak.

8.     Terkait penanggulangan sampah di Bandung raya, hingga saat ini masih belum ada sebuah progress yang meyakinkan bagi masyarakat. Untuk menyelesaikan permasalahan sampah terutama di Bandung raya tidak hanya pembakaran sampah saja, tetapi juga bagaimana membuat sebuah rencana dengan cara menyelesaikan masalah terlebih dahulu tanpa mendatangkan masalah yang baru.

9.     Harus dipadukan kesiapan Legok Nangka dan Lulut Nambo juga. Penanganan sampah regional ini masih sangat jauh progresnya.

10.  Biaya pengelolaan sampah Sarimukti hanya Rp 50 ribu per ton, dan seharusnya yang diperlukan Rp 500 ribu per ton.

11.  Perlunya penambahan anggaran untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) termasuk lahan sekolah baru. Selain itu, diperlukan juga program bantuan sekolah untuk masyarakat tidak mampu, yang tercatat sebagai Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM).

12.  Fraksi Partai Gerindra Persatuan mendesak pemerintah Provinsi Jawa Barat turut melindungi warga peserta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang bukan menjadi peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Masih banyak warga JABAR yang saat ini bukan peserta BPJS Kesehatan dan masih tercatat sebagai penerima manfaat SKTM, mengingat pentingnya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) di luar BPJS Kesehatan pada RSUD milik Pemprov.

13.  Stunting mesti menjadi salah satu program prioritas Pemprov Jabar, karena dampaknya yang berkepanjangan sehingga diperlukan keterlibatan seperti BAPPEDA, DINKES, DP3AKB, DPMDESA, BIRO KESRA, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dan PUPR Jawa Barat serta Leading Sector yang terkait, untuk menurunkan angka stunting di Jawa Barat dibutuhkan kerja sama yang berkelanjutan.

Demikian sejumlah masukan yang disampaikan Fraksi Gerindra Persatuan dalam pembahasan R-APBD 2024. Total masukan dari Fraksi Gerindra Persatuan dalam pandangan umum fraksinya sebanyak 38 catatan.  

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat