PANGKALPINANG -- Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengusulkan pembentukan bank umat Islam dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VII di Bangka Belitung, Kamis (27/2). Bank umat disebut bisa menjadi salah satu strategi menurunkan tingkat kesenjangan dengan mengoptimalkan besarnya potensi dana umat Islam dan meningkatkan akses permodalan. 

Din mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini dikuasai satu persen kelompok terkaya. Sementara, umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas, tak sedikit yang berada di bawah garis kemiskinan. 

Ia menekankan, permasalahan kesenjangan mesti terus dicarikan solusinya. Salah satu cara mengatasi persoalan ini, kata dia, umat Islam harus mau membenahi diri dalam bidang ekonomi. 

"Sudah waktunya ada bank yang secara khusus dikelola umat Islam untuk kepentingan ekonomi umat Islam. Karena saya tahu persis permasalahan umat Islam dalam bidang ekonomi tidak punya akses ke dunia perbankan," kata Din dalam sidang pleno KUII ke-VII yang mengangkat tema "Strategi Perjuangan Umat Islam untuk Mewujudkan NKRI yang Maju, Adil, dan Beradab". 

Saat berbincang dengan Republika seusai sidang pleno, Din menjelaskan konsep bank umat Islam yang ia usulkan adalah bank yang dimiliki dan dikelola oleh umat Islam atau organisasi-organisasi Islam. Tentu, kata dia, bank ini berdasarkan prinsip syariah. 

"Bank umat Islam juga bisa bekerja sama dengan bank-bank syariah yang ada. Terutama bank-bank syariah yang berkomitmen pada pemberdayaan ekonomi umat," ujar Din menjelaskan. 

Mantan ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu bersyukur bank-bank syariah makin banyak dan membantu umat Islam. Kendati demikian, kata dia, kekuatan dana umat seperti zakat, infak, dan sedekah, termasuk dana haji dan umrah, harus lebih dimaksimalkan. 

Namun, Din tidak memaparkan lebih perinci perihal apa perbedaan signifikan antara bank umat Islam yang diusulkan untuk dibentuk dengan bank syariah yang kini menjamur di Indonesia. Begitu pun soal permasalahan bagaimana porsi kue bank syariah nasional yang sejak awal berdirinya terlihat kesulitan mengejar bank konvensional. 

Din sangat berharap KUII VII bisa menjadi menghasilkan keputusan-keputusan strategis oleh umat Islam untuk Indonesia. Berbagai masalah umat yang dihadapi dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan politik harus disepakati jalan keluarnya.

 

Dalam bidang ekonomi, saya berpendapat harus segera diatasi kesenjangan ekonomi yang menimpa Indonesia

Din Syamsuddin

 

 

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir yang turut menjadi pembicara mengatakan, umat Islam harus memiliki kekuatan ekonomi. Dalam kesempatan itu, ia sempat menukil pepatah arab yang berbunyi faaqid asy-syaiy la yu'thi, yang artinya pihak tidak memiliki sesuatu maka tidak mungkin memberi sesuatu. 

 

Tangan di atas, bukan di bawah. Dalam teori oligarki politik Jeffry Winters, siapa yang menguasai sumber daya ekonomi maka merekalah yang menguasai politik dan negara.

Haedar Nashir

 

SHARE    

Menurut dia, umat Islam meski secara jumlah merupakan mayoritas, masih menjadi minoritas dari sisi kualitas. Salah satu faktor dan kelemahan utamanya adalah dhuafa dalam ekonomi. 

Ia juga sempat menyampaikan ucapan yang sering dilontarkan mantan wakil presiden Jusuf Kalla dalam sejumlah kesempatan bahwa dari 100 orang kaya, hanya sekitar 10 yang merupakan orang Islam.

"Sebaliknya, dari 100 orang miskin terdapat 90 orang Islam, umat Islam tidak akan kuat secara politik dan budaya maupun peran strategis lainnya jika lemah secara ekonomi," ujarnya.

Terkait masalah kesenjangan, Haedar berpandangan kelompok kecil yang menguasai sumber daya dan kekuatan ekonomi di Indonesia perlu diajak berdialog dan bersinergi dengan mayoritas yang lemah secara ekonomi. 

Haedar menyarankan kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi mengayomi kelompok yang lemah. Sebaliknya, kelompok yang lemah ekonominya harus mau berinteraksi dengan yang kuat ekonominya. "Nah, yang besar itu mengayomi yang kecil dan yang kecil juga mau berinteraksi dan berintegrasi dengan yang besar," kata Haedar. 

Untuk memperkuat kelompok masyarakat ekonomi lemah, negara harus membuat kebijakan-kebijakan imperatif yang lebih berani. Sementara umat Islam dan kekuatan-kekuatan civil society mesti mendukung kelompok kecil. Ia mengatakan, hal inilah yang dimaksud oleh Bung Hatta sebagai ekonomi terpimpin yang semangatnya adalah semangat kebersamaan.

Kelompok kaya raya tidak boleh menguasai hajat hidup rakyat dan ekonomi negara atau kekayaan negara. "Tapi, tidak boleh juga umat yang mayoritas, rakyat yang mayoritas ini, kemudian konfrontasi benci terhadap kelompok kecil yang sukses, negara harus punya peran di sini maka disebut ekonomi terpimpin," katanya.

Ia menambahkan, pemerintah juga sebaiknya tak membiarkan proses ekonomi diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Sebab, hal ini dapat membuat kelompok mayoritas yang lemah secara ekonomi, tidak akan pernah berdaya sampai kapan pun. Mereka yang mayoritas akan kalah bersaing dengan kelompok kecil yang menguasai ekonomi.

"Nah, yang besar yang menguasai (ekonomi) tentu juga dia tidak boleh merasa terancam (oleh kelompok mayoritas), di situlah pentingnya dialog dan sinergi," ujarnya.

Haedar menambahkan, ekonomi Islam atau ekonomi syariah semestinya juga bisa mengangkat martabat ekonomi umat. Ekonomi syariah mesti memiliki kontribusi signifikan terhadap penguatan ekonomi umat secara progresif. Menurut dia, dari ekonomi Islam semestinya tumbuh kegiatan-kegiatan ekonomi dan bisnis umat, menggairahkan kewirausahaan, memperbanyak pengusaha atau saudagar Muslim. "Sehingga, ke depan bisa melahirkan para konglomerat Muslim papan atas," ujarnya. n

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat