JAKARTA -- Gas bumi memiliki peran penting dalam upaya transisi energi dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan (EBT). Gas bumi dinilai bisa dijadikan sebagai alternatif sebagai energi transisi menuju energi baru dan terbarukan.

Anggota Komite BPH Migas, Yapit Sapta, mengatakan penggunaan gas bumi perlu diakselerasi agar target emisi nol bersih bisa tercapai.

Menurut dia, gas bumi mampu menjadi alternatif energi yang bisa digunakan oleh masyarakat. Dibutuhkan kolaborasi antara PGN, BPH Migas, Kementerian ESDM, pihak swasta, dan lainnya sehingga penggunaan EBT meningkat.

"Kecenderungan masyarakat untuk menggunakan energi dari EBT makin besar, tapi kan tidak bisa langsung switch jadi gas bumi ini transisi, harus menjadi idola," kata Yapit.

Atas alasan itu, BPH Migas menyatakan akan terus mendukung peningkatan pemanfaatan gas bumi bagi masyarakat dan industri, serta siap menyongsong Indonesia Emas 2045.  “Masyarakat tumbuh, industri juga tumbuh. Itu artinya kita, termasuk BPH Migas, siap menyongsong Indonesia Emas 2045 menuju income yang lebih besar lagi,” kata Anggota Komite BPH Migas, Yapit Sapta Putra, dalam sebuah webinar, Selasa (18/7/2023).

Yapit memaparkan, melalui penerbitan regulasi dan pemberian stimulus, pemerintah mendukung badan usaha membangun infrastruktur gas bumi di Indonesia. Dukungan itu ditunjukkan dengan penerbitan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN), pemanfaatan moda pengangkutan gas selain pipa, hingga stimulus bagi badan usaha pengelola Wilayah Jaringan Distribusi (WJD).

Dalam upaya mencapai Net Zero Emisson (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat, lanjutnya, pemerintah terus membenahi regulasi agar semua aspek terlingkup dengan baik, mulai dari segi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, hingga niaga gas bumi. Tipe regulasi yang diterapkan bertujuan agar memberi manfaat bagi masyarakat juga pelaku usaha, sehingga dapat dikatakan menjadi peluang emas di hulu dan hilir migas. 

“Kami yakin regulasi yang diterbitkan pemerintah akan memberikan gairah kepada badan usaha, dan memberikan keadilan harga bagi masyarakat,” ucap Yapit.

Karyawan rumah makan Soto Medan Batam Centre memasak menggunakan fasilitas jaringan gas bumi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN). - (ANTARA FOTO)

SHARE    

Dia menambahkan, dalam proses badan usaha membangun infrastruktur gas bumi, selalu diupayakan dapat menghasilkan keuntungan yang wajar. Hal ini menjadi prioritas utama, agar badan usaha dapat membangun kegiatan gas bumi yang lain. “Jangan sampai badan usaha kapok dan tidak ingin lagi membangun infrastruktur. Misalnya ternyata hanya dapat mencukupi kebutuhan mereka selama periode satu tahun ke depan saja,” katanya.  

Direktur Utama (Dirut) Pertamina Gas Negara (PGN) Grup Arief Setiawan Handoko mengatakan industri gas untuk rumah tangga memiliki potensi bisnis yang besar sebagai energi transisi menuju net zero emission (NZE) atau emisi nol bersih. Arief menyampaikan, PGN diberikan mandat untuk mengawal transisi energi. Penggunaan gas alam dinilai menjadi alternatif untuk masa transisi antara energi konvensional menjadi energi baru terbarukan (EBT).

"Ini menjadi peluang, apakah membangun pipa, membangun LNG (gas alam cair), CNG (gas alam terkompresi) dan sebagainya. Sekarang bagaimana kita mengembangkan bisnis dan peluang baru, itu strategi kita juga untuk mengembangkan energi ritel seluruh Indonesia," ujar Arief.

Arief menjelaskan, membangun dan mengembangkan jaringan gas kota (jargas) bertujuan untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan dan meningkatkan utilisasi gas sebagai transisi menuju NZE.
Selain itu, jargas bertujuan untuk membantu dalam mengurangi beban negara dalam subsidi LPG yang telah mencapai Rp 100 triliun. LPG, khususnya yang berupa 3 kilogram pun lebih banyak diimpor dari negara lain.

"Dengan jargas untuk rumah tangga lebih banyak sehingga bisa mengurangi penggunaan LPG dan beban subsidi LPG, ini adalah tugas kita," kata Arief.

Di sektor kelistrikan, Koordinator Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Bayu Nugroho, menegaskan pihaknya mendukung transisi energi untuk mengurangi polusi dalam negeri.

"Kementerian ESDM ada komitmen terkait hal ini, kami mendukung Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030 yang pro terhadap energi bersih,” ujar Bayu.

Target pengembangan EBT 2023 - (Kementerian ESDM)

Dia menambahkan, dengan target perkembangan EBT mencapai 53 persen hingga 2030, pihaknya akan merancang program dari Just Energy Transition Partnership (JETP). Selain itu, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara akan dihilangkan secara perlahan dengan mempertimbangkan faktor energi murah, harga yang masuk akal, serta infrastruktur terkait transisi.

Sementara itu, terkait efek emisi gas rumah kaca (GRK) terhadap polusi udara, ia menyebut hal ini juga diimplementasikan dengan pasar karbon sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ada.

Adapun saat ini, pemerintah sedang membuat regulasi untuk pemanfaatan energi bersih, dan diharapkan pada tahun ini bisa selesai, yakni Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan (UU EBET).

Selain itu, kebijakan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang sudah ada akan direvisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, baik teknologi maupun kebijakan seperti target net zero emission (NZE) 2060, yang sebelumnya belum ada.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengatakan pemerintah harus mendesak perusahaan listrik untuk mengevaluasi kembali rencana mereka untuk membangun pembangkit listrik baru dan segera mengambil tindakan untuk beralih ke pembangkit energi terbarukan.

Peralihan ini akan menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, dan kesehatan yang signifikan.

Seorang warga memasak dengan menggunakan layanan jaringan gas bumi di Malaka Sari, Duren Sawit, Jakarta, Selasa (21/9/2021). - (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.)

SHARE    

Pada pertemuan puncak G-20 tahun lalu, Indonesia menandatangani pernyataan bersama JETP yang berkomitmen untuk mencapai puncak emisi sektor ketenagalistrikan pada tahun 2030, dengan nilai absolut 290 juta ton karbon.

"Untuk mencapai target ini, Indonesia harus menghentikan sekitar 9 GW pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) dalam satu dekade ini," ujarnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat