JAKARTA -- Komisi VII DPR yang membidangi sektor energi menyoroti proyek pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35 ribu megawatt (MW). Megaproyek itu merupakan salah satu program utama pemerintahan Presiden Joko Widodo. 

Hal tersebut disinggung oleh anggota Komisi VII dari Fraksi PKS, Tifatul Sembiring, dalam rapat dengar pendapat bersama Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo yang digelar pada Selasa (5/7/2023). 

"Bagaimana nasib target Presiden Jokowi untuk program 35 ribu MW? Dulu asumsinya growth (pertumbuhan ekonomi) kita 7-8 persen. Tapi, ternyata realitanya berkata lain, ada pandemi Covid-19 dan sebagainya,” ujar Tifatul, Rabu (5/7/2023).

Petani beraktivitas di sekitar sumur produksi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) PT Geo Dipa Energi di dataran tinggi Dieng, Desa Kepakisan, Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah, Selasa (6/9/2022).  - (ANTARA FOTO/Anis Efizudin)

SHARE    

Menjawab sorotan tersebut, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan, dari total 35 ribu MW, saat ini telah mencapai sekitar lebih dari 22 ribu MW yang siap beroperasi. Adapun proyek 35 ribu MW awalnya dicanangkan untuk proyek jangka waktu lima tahun. Namun, seiring perkembangannya, jangka waktu diperpanjang menjadi 10 tahun. 

"Jadi, dengan adanya renegosiasi ini makanya jadwalnya kami mundurkan. Dari yang tadinya selesai di 2019, mundur menjadi tahun 2026," kata Darmawan.

Darmawan mengatakan, perpanjangan jangka waktu itu dilakukan demi memberikan ruang bagi PLN untuk kembali menyeimbangkan antara pasokan listrik dan permintaan listrik. Ia menegaskan, PLN saat ini masih mengalami oversuplai listrik nasional. Hal itu tak terlepas dari kondisi berkurangnya permintaan terhadap listrik pada masa pandemi. 

Selama pandemi, beban puncak kelistrikan mengalami penurunan cukup signifikan dari sebelumnya 38,5 GW menjadi 37,5 GW. Darmawan mengatakan, PLN pun telah melakukan renegosiasi dengan perusahaan pembangkit listrik swasta atau independent power producer (IPP). Adapun renegosiasi yang dimaksud yakni penundaan masuknya pembangkit-pembangkit listrik ke ekosistem kelistrikan nasional yang dikelola PLN. 

"Pembangkit-pembangkit ini sudah dilakukan renegosiasi dan penundaan untuk masuk ke ekosistem kami agar keseimbangan antara permintaan dan pasokan bisa dijaga," ujarnya. 

Sejumlah pekerja melakukan pengawasan dan pemeriksaan operasional di area sumur panas bumi situs Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong Unit 5-6, Tompaso, Minahasa, Sulawesi Utara, Jumat (30/7/2021). - (ANTARA FOTO/Adwit B Pramono/aww.)

SHARE    

Seiring dengan telah pulihnya aktivitas perekonomian, situasi oversuplai listrik mulai melandai. Namun, PLN sebagai produsen listrik menyatakan masih harus terus berupaya meningkatkan konsumsi listrik domestik demi mencapai keseimbangan konsumsi secara optimal. Mengutip data PLN dalam RDP di Komisi VII, tingkat reserve margin atau persentase kapasitas terpasang sistem kelistrikan secara nasional mulai pulih pada kisaran ideal 20 persen-40 persen. 

“Jadi, yang mengalami oversuplai terutama di Jawa-Bali, artinya oversuplai keandalan sistem sangat tinggi, tapi biayanya bisa lebih tinggi. Tentu kami akan dorong permintaan listrik dengan menjaga pertumbuhan pasca-Covid-19,” kata Darmawan.

Tingkat reserve margin wilayah Jawa Bali tercatat masih mencapai 44 persen. Menurut dia, kendati telah mendekati level normal, menurut PLN, itu masih cukup tinggi. Sebab, hingga 2026 mendatang akan terdapat pembangkit-pembangkit baru yang siap beroperasi dan kembali menambah produksi listrik. 

“Tentu berapa banyak (pembangkit) yang masuk dibandingkan permintaan, kami berusaha agar demand itu ditambah tentunya akan mengimbangi pasokan,” kata dia. 

Foto udara Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang di Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, NTB, Jumat (27/8/2021). - (ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/aww.)

SHARE    

Sementara menunggu jadwal operasional, Darmawan menjelaskan, PLN melakukan renegosiasi dengan pengembang untuk penundaan masuk ke ekosistem kelistrikan nasional. “Misalnya, ada 2 gigawatt (GW) yang ditunda dua tahun, jadi kami ada napas,” katanya menambahkan. 

Terkait kinerja, PLN sepanjang 2022 mencatatkan pertumbuhan penjualan listrik sebesar 6 persen, yakni 274 terawatt-hour (TWh), lebih tinggi 16,1 TWh atau setara Rp 22,2 triliun dari tahun 2021 sebesar 257 TWh. “Jadi, kami terus melakukan program-program agar peningkatan permintaan listrik bisa berjalan dengan baik. Salah satunya ada SPKLU dan juga kampanye penggunaan kendaraan listrik, kami juga ada program electrifying agriculture,” ujarnya. 

Anggota Komisi VII DPR, Lamhot Sinaga, meminta agar PLN berfokus mengatasi oversuplai listrik yang terjadi. Pasalnya, oversuplai yang berkepanjangan secara langsung bakal mengganggu kinerja keuangan PLN yang dapat memberikan dampak negatif.

"PLN kalau masih dihantui bayang-bayang oversuplai tentu ini tidak baik dan tidak sehat secara korporasi. Dari waktu ke waktu kita harus berupaya turunkan oversuplai," ujarnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat