JAKARTA - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) akan menggelontorkan anggaran total Rp 99 miliar untuk seluruh cabang olahraga (cabor) yang berpotensi lolos ke Olimpiade 2020 Tokyo. Menpora Zainudin Amali menegaskan, anggaran untuk cabor Olimpiade 2020 Tokyo akan langsung dikirim dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tanpa 'mampir' ke kas Kemenpora. Transfernya dari Kemenkeu langsung ke masing-masing cabor tanpa mampir ke Kemenpora," kata Zainudin di kantor Kemenpora, Selasa (11/2).

Menurut dia, Kemenpora sedang mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang serta memastikan mekanisme pencairan dana setelah MoU. Kucuran dana itu akan langsung dikirim oleh Kemenkeu melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke rekening tiap cabor.

Zainudin mengatakan, pencairan akan dilakukan dua tahap. Pertama, sebanyak 70 persen dari total anggaran akan cair lebih dulu. Selanjutnya, pada tahap kedua sebesar 30 persen dicairkan setelah minimal 80 persen dari dana tahap pertama telah digunakan dan dilengkapi lembar pertanggungjawaban (LPJ) yang wajib dilaporkan ke pihak Kemenpora.

Menpora di kantornya, Selasa, sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dana pelatnas dengan tiga cabor, yakni PBSI (bulu tangkis), PABBSI (angkat besi), dan PBVSI (voli). Pemerintah mengirimkan total anggaran Rp 32 miliar dari total Rp 99 miliar untuk ketiga cabor.

PP PBSI mendapat jatah anggaran paling besar, yakni mencapai Rp 18,6 miliar dari Rp 32,2 miliar yang diminta federasi bulu tangkis itu kepada pemerintah. PBSI menargetkan dua atlet dalam setiap nomor untuk lolos ke Olimpiade. Sementara, PB PABBSI mendapat jatah Rp 10 miliar dari Rp 11 miliar yang diajukan ke Kemenpora. Federasi angkat besi itu ingin mengirim tiga atlet ke Tokyo di Olimpiade. Sedangkan, PP PBVSI menerima Rp 3,2 miliar dari total usulan Rp 3,3 miliar.Untuk Olimpiade, tim bola voli Indonesia memiliki visi meloloskan satu tim putra.

"Kami, Kemenpora hanya memverifikasi berkali-kali dan yang lolos tahap pertama adalah tiga cabor ini. Ini soal kepatuhan, bukan kami menahan (dana), tapi ingin tertib administrasi. Kalau ada hal yang kurang, akan jadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), (dikhawatirkan) nanti yang tanggung jawab Menpora," ujarnya.

Dia juga menjelaskan, ada 10 cabor yang belum mendapatkan dana karena masih tak lengkap administrasi. Kesepuluh organisasi cabor yang belum lolos syarat administrasi, antara lain, PASI (atletik), ISSI (balap sepeda), PELTI (tenis), PERTINA (tinju), PODSI (dayung), PERBAKIN (menembak), dan PORSEROSI (sepatu roda), dan NPC Indonesia. Sementara dua cabor lainnya, yaitu PRSI (renang) dan PERPANI (panahan), belum menyerahkan program pelatnasnya untuk persiapan Olimpiade 2020 Tokyo.

Kendati begitu, Zainudin tetap memastikan penandatanganan MoU akan segera dilakukan apabila persyaratan administrasi dinyatakan lengkap. Mohon bersabar, hari ini (kemarin) kami pastikan dulu yang sudah beres langsung MoU karena menjadi pegangan untuk kami dan cabor. Patuh MoU, apa yang disepakati, penggunaannya. Jangan sampai yang disepakati penggunaan pada bulan tertentu, dananya dipakai untuk di luar bulan itu, ucapnya.

Di lokasi yang sama, Wakil Ketua PB PABBSI Djoko Pramono bahagia cabor yang diurusnya mendapatkan kesempatan pertama menandatangani MoU.Menurut dia, ini merupakan hasil perjuangan untuk para atlet.

"Tadi yang dikatakan menteri bahwa semua dilaksanakan dengan teliti. Kita menghadap ke sini saja untuk mempertanggungjawabkan (kegiatan PABBSI)2018, 2019, dan rencana 2020. Itu diteliti satu persatu," kata dia.

Menurut dia, ketelitian dari Kemenpora memacu PB PABSSI untuk semakin transparan. Selain itu, hal ini juga menjadi motivasi agar bisa bertanggung jawab dalam penggunaan dana.

"Jadi, kita bukan tambah gentar, tapi justru melihat ketelitian ini satu kemajuan bagus bahwa kementerian sekarang teliti sekali. Karena, dengan teliti ini, kita induk organisasi banyak diberi tahu apa yang boleh dan tidak. Yang lalu-lalu banyak induk organisasi bukannya mau melanggar, tapi banyak yang tidak tahu," ujarnya.

Djoko mengatakan, sejauh ini anggaran yang disediakan untuk PB PABBSI cukup ideal. Dia mengungkapkan, PB PABBSI mengajukan permohonan dana sebesar Rp 11 miliar. "Luar biasanya, kami bisa dipercaya mendapatkan Rp 10 miliar. Nah, ini harapan saya akan terus berjalan agar sistem ini akan dipertahankan menteri, sudah bagus. Dari induk organisasi juga harus memanfaatkan uang ini dan mempertanggungjawabkan," kata dia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat