ANKARA -- Penanganan gempa besar yang melanda perbatasan Turki-Suriah pada Februari lalu disebut bakal jadi titik lemah pejawat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2023. Nyatanya, Erdogan justru memperoleh kemenangan di wilayah-wilayah terdampak gempa.

Gempa dengan kekuatan 7,8 magnitudo itu adalah salah satu gempa paling parah dalam sejarah Turki. Kerusakan yang ditimbulkan mencapai area 350 ribu kilometer persegi. Di Turki, sekitar 50 ribu warga meninggal akibat bencana itu.

Pemerintah Turki mendapat kritikan soal lemahnya konstruksi bangunan-bangunan di lokasi gempa yang membuatnya mudah roboh. Tanggapan pemerintah juga sempat dinilai lamban. Asumsi-asumsi itulah yang digunakan oposisi menyerang Erdogan dalam pilpres tahun ini.

Sebelum pemungutan suara pada Ahad (14/5/2023), lembaga survei juga memperkirakan anjloknya perolehan suara Erdogan terkait isu itu. Namun hasil perhitungan cepat menunjukkan Erdogan masih bisa meraup 49.4 persen suara meski harus menjalani putaran kedua melawan pesaing utamanya Kemal Kilicdaroglu.

Partai Presiden Turki Tayyip Erdogan, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) juga menang di 10 dari 11 provinsi yang dilanda gempa. Pengamat mengatakan janji Erdogan membangun kembali kota-kota yang hancur menyakinkan kembali pemilih di provinsi-provinsi lumbung suara AKP.

Penampilan kuat partai penguasa tampil yang mematahkan ekspektasi gempa Februari lalu akan menghilangkan dukungan juga didorong keraguan terhadap kemampuan oposisi dalam memenuhi harapan pemilih. AKP juga menjadi mayoritas di parlemen usai pemilihan akhir pekan kemarin.

Sementara Erdogan meraih posisi puncak di putaran pertama pemilihan presiden. Dua kemenangan ini memberi keuntungan padanya sebelum putaran kedua pada 28 Mei mendatang.

Gempa pada 6 Februari lalu membuat jutaan orang kehilangan rumah. Bencana ini menghancurkan sekitar 11 provinsi dari Adana dekat Laut Tengah sampai Diyarbakir, wilayah Kurdi di tenggara Turki.

Meski gempa menimbulkan banyak korban dan migrasi massal tapi partisipasi pemilih masih sangat tinggi di wilayah itu. Rata-rata hampir 85 sampai 89 persen di 11 provinsi tersebut dan di atas 80 persen yang lain. Partisipasi pemilih di seluruh Turki rata-rata 88,9 persen.

Banyak warga Turki yang pulang ke wilayah itu untuk memilih. Pemilih Kurdi memberi dukungan pada pesaing utama Erdogan, Kemal Kilicdaroglu. Tapi Erdogan masih lebih unggul di delapan provinsi yang terdampak gempa.

Kilicdaroglu unggul di dua provinsi dan di provinsi yang paling terdampak gempa, Hatay. Di masing-masing provinsi ia mendapat 48 persen dukungan.

Kritikus dan penyintas gempa mengungkapkan kemarahan atas lambatnya respon pemerintah Erdogan terhadap gempa dan longgarnya penegakan peraturan pembangunan gedung yang menurut mereka menelan korban jiwa.

Orang-orang membawa jenazah saat dilakukan pemakaman di area kuburan massal di Hatay, Turki, Jumat (10/2/ 2023). - ( EPA-EFE/ERDEM SAHIN)

SHARE    

Namun orang-orang yang diwawancara usai gempa mengatakan mereka berterima kasih atas bantuan pemerintah dan pasukan keamanan meski mengeluh bantuan terlambat datang. Wawancara selanjutnya menunjukkan masalah ini tidak terlalu berdampak pada bagaimana masyarakat memilih.

Ibrahim Kadir Demir yang kehilangan putri dan cucunya di gempa mengatakan ia senang dengan layanan pemerintah. "Saya berharap Presiden kami memang telah (di putaran pertama," katanya.

Pendukung oposisi Aslihan Cengiz mengatakan ia berharap Provinsi Hatay memberi pukulan yang keras terhadap AKP. Tapi ia menambahkan masyarakat yang konservatif di wilayah itu masih membantu partai penguasa.

"(Pemilih AKP) mengatakan gempa bumi berasal dari Tuhan," kata Cengiz. Ia menambahkan distrik-distrik di Hatay yang mendukung AK Party lebih sedikit kerusakannya dibanding distrik-distrik yang mendukung oposisi.

Seorang wanita berjalan di depan bangunan yang runtuh saat tim pembongkaran bekerja setelah gempa kuat di Hatay, Turki, 17 Februari 2023. - ( EPA-EFE/SEDAT SUNA)

SHARE    

Bantah kecurangan

Sementara, Turki mengkritik laporan pemantauan penyelenggaraan pemilu presiden dan parlemen di negara tersebut yang dirilis oleh the Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE). Dalam laporannya, OSCE menyebut bahwa pemilu di Turki kurang transparan.

“Beberapa pernyataan politik serta tuduhan dalam laporan yang melampaui proses pemilu dan tidak konsisten dengan prinsip-prinsip observasi independen serta tidak memihak, disambut dengan penyesalan,” ungkap Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Turki dalam sebuah pernyataan tertulis, Selasa (16/5/2023), dikutip Anadolu Agency. 

“Tidak boleh dilupakan bahwa analisis politik dan komentar bias akan merusak keandalan misi pemantauan pemilu OSCE,” kata Kemenlu Turki menambahkan dalam keterangannya. 

Kemenlu Turki mengungkapkan, terdapat 489 pemantau pemilu internasional yang mengamati pelaksanaan pemilu parlemen dan presiden di negara tersebut pada Ahad (14/5/2023) lalu. Turki mengklaim telah menyediakan semua yang dibutuhkan pihak pemantau agar dapat menjalankan tugasnya tanpa kendala dan hambatan. 

Turki di Persimpangan - (Republika)

“Para pengamat internasional telah mengkonfirmasi dengan berbagai pernyataan bahwa pemilu di negara kami diadakan di lingkungan yang transparan, bebas, pluralistik dan adil, di mana keamanan kotak suara terjamin, serta sesuai dengan standar internasional,” kata Kemenlu Turki. 

Sebelumnya OSCE telah menyoroti kekurangan dalam penyelenggaran pemilu di Turki akhir pekan lalu. Mereka menilai, Dewan Pemilihan Tinggi Turki (YSK) memperlihatkan kurangnya transparansi. 

Temuan itu dirilis misi pengamatan bersama dari Kantor Lembaga Demokrasi dan Hak Asasi Manusia  OSCE(ODIHR), Majelis Parlemen OSCE (OSCE PA), dan the Majelis Parlemen Dewan Eropa (PACE), dalam sebuah konferensi pers di Ankara pada Senin (15/5/2023).

“Saya menyesal untuk mencatat bahwa pekerjaan administrasi pemilihan kurang transparan, serta bias yang luar biasa dari media publik dan keterbatasan kebebasan berbicara,” ungkap kepala misi pemantauan pemilihan ODIHR, Duta Besar Jan Petersen. 

OSCE mengerahkan 401 pengamat dari 40 negara untuk memantau jalannya pemilu parlemen dan presiden Turki pada Ahad pekan lalu. Isu minimnya transparansi juga diungkap dalam laporan International Election Observation Mission (IEOM). “Proses penanganan pengaduan di semua tingkat administrasi pemilu kurang transparan dan keputusan YSK yang diterbitkan umumnya tidak cukup beralasan,” kata IEOM. 

Meski mencatat adanya kekurangan transparansi dan bias pelaporan media pemerintah, OSCE tetap mengapresiasi tingginya partisipasi warga Turki dalam pemilu tahun ini. Lebih dari 64 juta warga terverifikasi berhak memberikan suaranya.

“Demokrasi Turki terbukti sangat tangguh. Pemilu ini memiliki jumlah pemilih yang tinggi dan menawarkan pilihan nyata. Namun, Turki tidak memenuhi prinsip dasar penyelenggaraan pemilu yang demokratis,” ujar ketua delegasi PACE, Frank Schawabe. 

Terkait poin demokratis yang disinggungnya, Schawabe meminta Pemerintah Turki memastikan kebebasan pers. Dia menekankan bahwa liputan yang menguntungkan petahana Presiden Recep Tayyip Erdogan dan partainya yang berkuasa oleh lembaga penyiaran negara sama dengan penyensoran.

Pemilihan presiden (pilpres) Turki dipastikan berlanjut ke putaran kedua. Sebab baik Erdogan maupun pesaing utamanya, yakni pemimpin oposisi Kemal Kilicdaroglu, tak memperoleh suara di atas 50 persen.

Erdogan menghimpun 49,51 persen suara, sedangkan Kilicdaroglu memperoleh 44,88 persen suara. Putaran kedua pilpres bakal digelar pada 28 Mei mendatang. 

Sementara itu dalam pemilu parlemen, partai Erdogan, yakni Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), berhasil memenangkan mayoritas kursi. Dari 600 kursi yang diperebutkan, AKP mengamankan 266 kursi. Sedangkan partai Kilicdaroglu, yaitu Partai Rakyat Republik (CHP), memperoleh 166 kursi.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.