JAKARTA – Aparat keamanan Indonesia sejauh ini masih terus mengecap kelompok separatis di Papua sebagai kelompok kriminal bersenjata (KKB). Penggunaan istilah itu dinilai menghambat penuntasan konflik di Papua.

Kelompok bersenjata di Papua menamakan diri mereka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang merupakan sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM). Status TPNPB sebagai KKB membuatnya sebagai kelompok kriminal yang penanganannya dipimpin kepolisian.

Sementara, pihak TNI kerap menggunakan cap kelompok separatis teroris (KST). Penerapan kata “teroris” itu saat ini masih disidangkan di pengadilan. Dalam praktiknya, penanganan terhadap kelompok itu dilakukan kepolisian dan TNI sekaligus. 

Meski begitu, penyerangan oleh TPNPB pada Sabtu (15/4/2023) mengindikasikan bahwa satuan Kostrad dan Kopassus dari TNI AD bergerak juga secara mandiri. Dalam serangan itu, satu anggota TNI dipastikan gugur. Sementara total korban masih simpang siur. TNI menyatakan empat prajurit masih hilang, sementara TPNPB bersikeras bahwa mereka berhasil membunuh 15 tentara Indonesia. 

Tentara separatis TPNPB-OPM pelaku penembakan pesawat di Kabupaten Puncak, Jumat (14/4/2023). - (Dok Republika)

SHARE    

“Dalam laporannya Perek Kogeya mengatakan bahwa mereka telah melakukan serangan dan dalam serangan ini mereka berhasil tembak mati 15 anggota militer Indonesia dan enam mayat yang mereka tembak mati pada tanggal 15 April 2023 itu sudah membusuk dan sembilan mayat yang mereka tembak mati tanggal 16 April 2023 juga mulai membusuk,” kata Juru Bicara TPNPB Sebby Sambom dalam keterangannya Rabu (19/4/2023).

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku prihatin dengan gugurnya prajurit TNI Pratu Miftahul Arifin atas aksi penyerangan KKB di Papua dalam misi penyelamatan pilot Susi Air yang masih disandera KKB. Hasto merekomendasikan kepada pemerintah untuk tidak sekadar menganggap eksekutor Miftahul sebagai KKB, melainkan separatis.

"Kami sangat prihatin terutama korban dari TNI, bagaimanapun mereka pahlawan bangsa karena tugas TNI memang menjaga kedaulatan wilayah, keutuhan NKRI, dan keselamatan bangsa di atas segalanya. Kami juga merekomendasikan kepada pemerintah bahwa mereka bukan lagi kelompok bersenjata," ujar Hasto dalam siaran persnya, Rabu (19/4/2023).

Hasto menilai, perubahan status KKB menjadi separatis membuat negara bisa bergerak serius menanggulangi kekerasan di Papua. Sebab, menurutnya, gerakan tersebut tidak hanya kriminal biasa, tetapi sudah separatisme.

"Mereka adalah gerakan separatisme yang seharusnya negara kemudian jauh lebih serius menggunakan seluruh instrumen negara. Baik melakukan diplomasi internasional untuk memotong akses mereka ke luar negeri, kemudian melakukan pendekatan ke kalangan masyarakat, tokoh tokoh masyarakat, ke gereja, kemudian kelompok adat," ujar Hasto.

Karena itu, dia mendukung langkah pemerintah lebih serius menangani keamanan di Papua dan mengurangi berbagai korban dalam misi keamanan di Papua. Hasto melanjutkan, sehingga pemerintah bisa melanjutkan pembangunan Papua lebih komprehensif untuk mengatasi berbagai ketidakadilan, melindungi hak hak wilayah atas tanah adat di Papua.

"Integrasi Papua ke Indonesia sudah sifat yang final dan tidak boleh ada negara manapun dan pihak manapun yang mengganggu kedaulatan kita dan di luar itu kami percaya bahwa Presiden Jokowi akan memimpin dan memberikan instruksi yang sangat khusus untuk melawan berbagai bentuk gerakan melawan kedaulatan negara," ujar Hasto.

"Kami meyakini Presiden Joko Widodo bersama dengan menteri pertahanan, panglima TNI, dan seluruh kepala staf serta seluruh komponen bangsa, akan lebih serius menangani keamanan di Papua dan mengurangi berbagai korban dan melakukan suatu operasi yang bersifat khusus dalam mengatasi berbagai tindakan separatisme dan kami sebagai partai politik akan memberikan dukungan," ujarnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan operasi di Papua menjadi siaga tempur menyusul tewasnya Pratu Miftahul dalam misi penyelamatan Pilot Susi Air.

"Tentunya dengan kondisi seperti ini, khususnya di daerah tertentu kita ubah jadi operasi siaga tempur," kata Yudo di Lanud Yohanis Kapiyau, Timika, Papua, Selasa (18/4).

Prajurit TNI dari Satgas Yonif R 321/GT Pratu Miftahul Arifin meninggal dunia seusai diserang KKB di wilayah Mugi-Mam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu (15/4/2023).

Saat itu, satgas tengah berupaya menyelamatkan pilot Susi Air Kapten Philips Mehrtens yang disandera KKB sejak awal Februari lalu. Pratu Miftahul dilaporkan terjatuh ke jurang dengan kedalaman sekitar 15 meter. Kemudian, ketika Pratu Arifin sedang dievakuasi, tiba-tiba KKB kembali menembak personel TNI lainnya.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda (Laksda) Julius Widjojono menegaskan siaga tempur di Papua hanya digelar di daerah-daerah yang dinilai rawan serangan dan teror KKB.

Laksda Julius, sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, menjelaskan siaga tempur perlu dilakukan karena aksi KKB/kelompok separatis teroris (KST) yang semakin agresif dan mengancam keselamatan masyarakat, prajurit, juga kedaulatan NKRI.

“Siaga tempur dilakukan hanya di daerah-daerah rawan, daerah yang ditandai sebagai pusat-pusat operasi mereka (kelompok kriminal bersenjata, red.). Adapun secara fisik kekuatan alutsista dan persenjataan tidak ada perubahan,” kata Kapuspen TNI.

Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono di Timika, Papua, Selasa, mengumumkan siaga tempur di daerah-daerah rawan di Papua setelah KKB menyerang pasukan TNI yang tengah menyisir lokasi di Mugi-man, Nduga, Sabtu (15/4), untuk mencari pilot Susi Air, Phillips Mehrtens.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, tengah, berbicara kepada media saat konferensi pers di Mimika, Provinsi Papua, Indonesia, Selasa (18/4/2023). - (AP Photo/Saldi Hermanto)

SHARE    

Akibat serangan itu, satu prajurit, Pratu Miftahul Arifin dari Satuan Tugas (Satgas) Batalyon Infanteri (Yonif) Raider 321/Galuh Taruna, gugur, tiga prajurit kena luka tembak dan satu prajurit luka-luka karena terjatuh. Empat prajurit yang luka-luka telah dievakuasi, Selasa.

"Di daerah-daerah tertentu (yang rawan--Red) kami ubah menjadi operasi siaga tempur. Di Natuna itu ada operasi siaga tempur laut, di sini ada operasi siaga tempur darat. Artinya, ditingkatkan, dari yang tadinya soft approach, dengan menghadapi serangan seperti yang terjadi pada 15 April lalu tentunya kami tingkatkan menjadi siaga tempur? kata Laksamana Yudo di Papua, Selasa.

Panglima TNI menjelaskan naluri tempur para prajurit harus diperkuat sehingga mereka siaga dan siap saat berhadapan dengan kelompok separatis/kelompok kriminal bersenjata.

Anggota TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Cartenz mengevakuasi sejumlah warga Kampung Alama Nduga, Nduga, Papua Pegunungan, dengan menggunakan helikopter saat tiba di Bandara Timika, Papua Tengah, Papua, Senin (20/02/2023). - (ANTARA FOTO/Humas Ops Damai Cartenz)

SHARE    

“Taktik tempur mereka (kerap) dengan menggunakan ibu-ibu dan anak-anak untuk tameng dan merebut senjata TNI,” kata Laksda Julius.

Oleh karena itu, dia kembali menegaskan pendekatan halus (soft approach) dan pendekatan humanis, terus dilakukan oleh TNI yang bertugas di Papua, di samping siaga tempur.

“Patut dicatat, metode-metode dengan pendekatan soft approach, pendekatan hukum sudah dan terus dilakukan. Pemisahan penduduk dan kelompok separatis juga dilakukan,” kata Kapuspen TNI Laksda Julius.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat