Menuju Kemandirian Pertahanan | Republika
29 Jan 2020, 20:56 WIB

Menuju Kemandirian Pertahanan

Tiga satuan khusus baru TNI butuh kelengkapan alutsista.

Pada Januari 2015 atau tepat lima tahun lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke sentra produksi kapal milik negara yang dioperasikan oleh PT Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia (Persero). Itu adalah kunjungan perdana Jokowi ke PT PAL sebagai presiden. Dalam lawatan singkatnya saat itu Jokowi menginstruksikan dua hal bagi PT PAL, yakni membentuk spesialisasi produk dan melakukan perbaikan manajemen di internal perusahaan.

Tentang permintaan agar PT PAL membentuk spesialisasi produk, Jokowi punya penjelasan. Saat itu, PT PAL dilaporkan belum mendapat pesanan produk yang konsisten. Kadang mendapatkan permintaan, kadang tidak. Kondisi itu membuat PAL, disebut Jokowi, mau menerima pesanan atas berbagai produk. Bahkan, yang bukan bidang keahliannya pun diterima oleh PT PAL. Berdasarkan kondisi itu, Jokowi menugaskan PT PAL fokus mencari pasar dan membangun citra perusahaan yang baik di pasar dunia.

Terkait

Sayangnya, presiden tidak menjelaskan lebih perinci mengenai instruksinya yang kedua, yakni permintaan agar PT PAL melakukan pembenahan manajemen. Saat itu, ia hanya menyampaikan bahwa pesanan yang konsisten bisa didapat bila manajemen perusahaan diperbaiki. Itu saja pesan Jokowi saat itu.

Lima tahun kemudian, Senin (27/1), Presiden Jokowi kembali menengok sentra produksi kapal yang dimiliki PT PAL. Kali ini, Jokowi secara khusus meninjau satu unit kapal selam yang berhasil dibuat PT PAL bekerja sama dengan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) dari Korea Selatan. Kapal selam itu diberi nama KRI Alugoro-405.

Baru dalam kunjungan kerjanya kali ini, Jokowi blakblakan mengenai instruksi yang sempat ia sampaikan lima tahun lalu tentang perbaikan manajemen. Sebelum memimpin rapat terbatas bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya, Jokowi sempat menceritakan nostalgia yang ia alami saat berkunjung ke lokasi yang sama, lima tahun lalu.

"Saya ingat, saya masuk PT PAL di 2015, mohon maaf saya harus ngomong apa adanya. Saya masuk, saya melihat kelihatan tidak ada manajemennya di pabrik ini, di workshopini. Mesin-mesin berceceran," ujar Jokowi yang duduk tepat di samping panel overhaul kapal selam KRI Cakra-401 yang masih dalam konstruksi.

Jokowi melanjutkan, saat itu dirinya langsung memerintahkan Menteri BUMN saat itu, Rini Soemarno, untuk mengawal pembenahan internal di PT PAL. Setidaknya, pembenahan dilakukan terhadap pabrik yang 'berantakan'. Sebagai bentuk dukungan pemerintah, PT PAL pun mendapat suntikan modal berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 1,5 triliun. Jokowi meminta guyuran modal dari pemerintah benar-benar digunakan untuk melakukan perbaikan di banyak sisi.

"Saya sangat senang, masuk ke sini lagi berarti lima tahun setelah itu, kelihatan sekali ada perubahan manajemennya. Saya ini orang pabrik. Begitu masuk ruangan, kelihatan ada manajemennya atau tidak," ujar Jokowi lagi.

Pembenahan memang benar-benar terjadi. Hanggar produksi kapal selam milik PT PAL Indonesia saat ini terlihat lebih rapi. Seluruh jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju pun mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Jokowi di dalam hanggar ini. Tak hanya itu, PT PAL juga mulai memperluas pasar atas produknya.

photo

Tak hanya itu, PT PAL juga menjalin transfer teknologi dalam pembuatan kapal selam. Untuk kapal selam perdana buatan anak negeri ini, PT PAL mengirim lebih dari 206 teknisinya ke Korea Selatan untuk belajar. Begitu kembali ke Tanah Air, mereka siap memproduksi lebih banyak lagi kapal selam dengan ilmu yang sudah didapat.

Kini Indonesia berhasil menjadi satu- satunya negara di Asia Tenggara yang mampu membangun kapal selamnya sendiri. Kapal Selam berjenis Diesel Electric Submarine U209/1400 (KSDE U209 Chang Bogo Class)pesanan TNI Angkatan Laut ini memiliki panjang keseluruhan 61,3 meter dengan kecepatan mencapai 21 knot. Ketika berada dibawah air, mampu membawa 40 kru dengan kemampuan jelajah hingga 50 hari. Kapal ini juga didesain dengan life time mencapai 30 tahun. Bobot total kapal selam tersebut sebesar 1.460 ton saat muncul di permukaan dan 1.596 ton ketika menyelam dibawah permukaan.

Awal kemandirian

Produksi kapal selam bekerja dengan Korea Selatan ini diharapkan menjadi awal kemandirian Indonesia dalam membuat alat utama sistem persenjataan (alutsista). Jokowi berharap transfer teknologi antara Indonesia dan Korea Selatan bisa dioptimalkan. "Kita harap pada satu titik kita bisa mandiri mengerjakan semuanya oleh anak-anak bangsa sendiri," kata Jokowi. Menyangkut industri pertahanan, presiden juga berpesan kepada jajaran menterinya untuk bisa memperluas pasar bagi produk- produk pertahanan buatan dalam negeri.

Menurutnya, produksi alutsista dan alat pertahanan harus beralih dari product driven ke market driven. Maksudnya, industri harus mencari pasar terlebih dulu sebelum akhirnya memproduksi barang yang dibutuhkan pasar. Pasar pun bervariasi, bisa dalam negeri atau luar negeri. "Sehingga kita bisa memproduksi bukan hanya untuk kepentingan militer, tetapi alat- alat pertahanan dan produk nonmiliter, sampai pada mendorong lebih banyak pesanan order dari dalam negeri," kata Jokowi.

Presiden Jokowi juga meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mengadopsi perkembangan teknologi pertahanan dunia ke dalam industri pertahanan nasional. Produsen alutsista dan alat pertahanan seperti PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia diharap bisa berkolaborasi dengan BUMN lain dan produsen luar negeri. Jokowi menekankan agar industri pertananan nasional up to date dengan perkembangan dunia dan memiliki target pasar yang menguntungkan.

"Saya minta pengembangan alutsista kita mampu menyerap dan adopsi pengembangan militer terkini yang serba digital. Harus mampu mengatasi lompatan teknologi militer dalam jangka waktu 20, 30, 50 tahun ke depan," kata Jokowi.

Dalam rapat pimpinan Kemhan 2020 di Kemhan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1), Prabowo menyatakan pembangunan sistem pertahanan akan bersumber pada sumber daya nasional. "Tema ini mengajak kita untuk turut serta membangun sistem pertahanan yang kuat dengan memanfaatkan sumber daya nasional," ujar Prabowo.

Sementara itu, APBN Indonesia mengalokasikan Rp 127 triliun untuk belanja pertahanan pada 2019. Kementerian Pertahanan menyatakan, akan menggunakan anggaran tersebut untuk penguatan dan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista). Hal tersebut ada kaitannya dengan kunjungan luar negeri yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, berapa waktu terakhir. "Salah satunya yang penting adalah penguatan dan moderniasasi alutsista," ujar Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak.

TNI adaptif

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, TNI telah membentuk tiga satuan baru dalam beberapa tahun tersakhir.Hal itu mendandakan TNI sebagai organisasi yang adaptif, sehingga mampu menghadapi berbagai kompleksitas ancaman.

"Mewujudkan organisasi TNI yang adaptif dan mampu menghadapi berbagai kompleksitas spektrum ancaman dihadapkan pada luasnya wilayah tanggung jawab secara geografis," ujar Hadi dalam rapim Kemenhan tersebut.

Ketiga satuan itu yakni Komando Operasi Khusus (Koopssus), Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan), dan Pusat Informasi Maritim (Pusinfomar). Menurut Hadi, ketiganya masih dalam proses pemenuhan alutsista. "Ketiga satuan TNI tersebut saat ini masih dalam proses pembangunan sarana prasarana, pemenuhan alutsista, pemenuhan sarana pendukung maupun personel," kata Hadi.

Ia menjelaskan, pembentukan Koopssus TNI dilakukan seiring dengan maraknya aksi radikalisme dan terorisme. Sedangkan Kogabwil han TNI untuk mengatasi setiap potensi ancaman dan trouble spot di wilayah tanggung jawab masing-masing. "Markas Kogabwilhan I berkedudukan di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kogabwilhan II di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dan Kogabwilhan III di Biak, Papua," ujarnya.

Membangun Alugoro-405, Mentransfer Teknologi

Punggung Alugoro-405 kadang tampak, lalu hilang lagi di balik perairan antara Selat Bali dan Banyuwangi, Jawa Timur, pada Selasa, 21 Januari 2020. Setelah melalui proses pembuatan sejak 2018, kapal selam buatan PT PAL itu tengah melakukan uji coba pertama kali, yaitu tahapan penyelaman di kedalaman nominal (NDD) yang merupakan bagian dari 53 jenis uji kelautan atau sea acceptance test/SAT. Alugoro pun berhasil menyelam hingga kedalaman 250 meter.

Pengetesan akan dilakukan hingga Juni 2020 dan selanjutnya PT PAL akan menyerahkan kepada Kementerian Pertahanan untuk digunakan oleh TNI AL pada Desember 2020. Nama "Alugoro" diambil dari kisah pewayangan yang merupakan senjata berupa gada berujung runcing milik Prabu Baladewa. Harapannya, Alugoro-405 siap melaksanakan tugas sebagai senjata dengan daya rusak dan penghancur yang besar.

Sebelumnya nama Alugoro juga pernah dipakai sebagai nama kapal selam yang dibeli dari Uni Soviet yakni Alugoro-406 kelas Whiskey Class. Sementara untuk Alugoro-405 yang dibangun bersama oleh PT PAL dengan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) Korea Selatan adalah kapal selam kelas Nagapasa atau Chang Bogo KSDE U209.

Kapal Selam Alugoro-405 memiliki panjang 61,3 meter dengan bobot 1.460 ton di permukaan dan 1.596 ton di bawah permukaan air. Dengan dilengkapi mesin diesel electric, Alugoro-405 mampu melesat dengan kecepatan maksimal saat menyelam yakni 21 knot, sementara kecepatan maksimal permukaan mencapai 12 knot.

Kapal selam berkelir hitam itu dapat memuat 40 kru, dengan kemampuan jelajah selama 50 hari dan masa pakai selama 30 tahun. Peluncuran Alugoro-405 dilakukan pada 11 April 2019 di Dermaga Kapal Selam PT PAL di Surabaya, Jawa Timur.

Presiden Joko Widodo saat meninjau langsung kapal selam KRI Alugoro-405 pada Senin (27/1), mengapresiasi kerja sama baik yang dilakukan antara PT PAL dengan DSME. Bahkan, Presiden melakukan rapat terbatas di PT PAL Indonesia (Persero), tepat di depan lambung Alugoro-405.

Mantan gubernur DKI Jakarta dan wali kota Solo itu menilai, industri pertahanan harus dikelola dan di jalankan sesuai tata kelola yang baik agar dapat meningkatkan efisiensi operasi. Industri pertahanan juga perlu berfokus kepada pasar sehingga diharapkan tidak hanya memproduksi keperluan militer, tetapi juga produk nonmiliter.

"Saya juga perlu menyampaikan mengenai belanja pertahanan dalam APBN kita sebesar Rp 127 triliun itu agar diarahkan ke industri pertahanan kita, paling tidak 15 tahun industri strategis pertahanan kita harus memiliki pesanan sehingga bisa dibangun sebuah rencana panjang yang baik dan investasinya bisa menjadi terarah,"kata Jokowi.

Diharapkan dengan kemampuan membuat kapal selam mandiri, Indonesia dapat memimpin industri kemaritiman di kawasan ASEAN. Keuntungan lain tentu saja ditambah dengan meningkatnya daya gentar Indonesia melalui kemampuan penjagaan kawasan perairan Indonesia melalui "senjata-senjata selam"dalam air.

Transfer teknologi

Perakitan Alugoro-405 dilakukan di galangan kapal PT PAL dalam rangka kerja sama transfer teknologi. Alugoro-405 merupakan kapal selam ketiga dari batch pertama kerja sama tersebut. Sebelum Alugoro-405, Indonesia telah menerima Nagapasa- 403 dan Ardadedali-404 yang dibuat di Korea Selatan.

Kapal selam Nagapasa-403 telah diserahkan kepada Kementerian Pertahanan pada 2017, sementara kapal selam Ardadedali-404 diserahkan pada 2018. Sebanyak 206 anak bangsa telah mempelajari proses transfer teknologi itu di "Negeri Ginseng" dan mempraktikannya dalam perakitan Alugoro-405 di PT PAL Indonesia.

Penyerahan Alugodo-405 merampungkan kontrak gelombang pertama Indonesia-Korsel dalam pembuatan kapal selam. Menurut Kantor Berita Korea, Yonhap, nilai kerja sama antara Kementerian Pertahanan dan DSME dalam pembuatan tiga kapal selam kelas Nagapasa gelombang pertama itu mencapai 1,1 miliar dolar AS atau setara Rp 15 triliun (kurs 1 dolar setara Rp13.618).

Kerja sama manis kedua negara pun akan dilanjutkan dengan penanda tanganan kontrak pembangunan tiga kapal selam kelas 1.400 ton senilai 1,02 miliar dolar AS atau setara Rp 13,9 triliun pada Jumat (12/4/2019).


×