JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD akhirnya angkat bicara soal polemik kedatangan Tim Nasional Sepakbola Israel U-20 ke Indonesia. Ia menekankan, saat ini pemerintah tengah mencari solusi soal penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di Indonesia setelah adanya penolakan terhadap Timnas Israel. 

Namun demikian, Mahfud menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Ia memastikan, Indonesia tidak akan pernah melakukan hubungan diplomatik dengan Israel selama Palestina belum merdeka.

“Ya kita kita jalani proses-proses ini untuk dicari jalan keluar. Pokoknya prinsipnya Indonesia itu tidak punya hubungan diplomatik Israel dan tidak akan pernah melakukan hubungan diplomatik dengan Israel selama Palestina belum merdeka,” ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/3).

Mahfud mengatakan, prinsip tersebut telah disampaikan Bung Karno di PBB. Bagi Bung Karno, kata Mahfud, Israel adalah negara imperialis. “Itu adalah pernyataan Bung Karno di PBB, di KAA, lalu Bung Karno membuat Ganefo sendiri karena melawan imperialisme. Bagi Bung Karno Israel itu imperialis,” ucapnya.

Meski begitu, Mahfud mengatakan Indonesia juga berkeinginan untuk bergaul dengan baik di dunia internasional melalui olahraga. Karena itu, saat ini pemerintah tengah mengolah dua pandangan tersebut agar Indonesia tetap jaya dan sejahtera.

“Maju dan tetap tidak akan mendukung Israel, tetap akan mendukung kemerdekaan Palestina, dan tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel selama Palestina tidak diakui sebagai sebuah negara oleh Israel,” ujar Mahfud.

Dalam regulasi di Indonesia, aturan konstitusional itu ditafsirkan sebagai larangan pengibaran bendera Israel dan pengumandangan lagu kebangsaan negara Zionis tersebut di tanah Indonesia. Hal itu bisa bermasalah dalam pertandingan sepak bola internasional yang mensyaratkan dua hal tersebut.

Plt Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah telah mengajukan sejumlah syarat kepada FIFA terkait keikutsertaan Timnas Israel di Piala Dunia U-20. Kendati demikian, Muhadjir menyebut syarat-syarat yang diajukan tersebut tidak mendapatkan kesepakatan dari FIFA.

Lini Masa Indonesia dan Israel - (Repubika)

“Tentu saja kita sangat menyayangkan kondisi-kondisi atau syarat-syarat yang kita ajukan ke FIFA kelihatannya tidak mendapatkan kesepakatan,” kata Muhadjir di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (27/3).

Meskipun begitu, Muhadjir enggan mengungkapkan syarat-syarat apa saja yang diajukan pemerintah ke FIFA. Muhadjir hanya menjelaskan bahwa syarat yang diajukan tersebut terkait dengan kepatuhan pemerintah terhadap konstitusi.

“Pokoknya yang kita pegang itu adalah bahwa ini masalahnya bukan soal kebijakan tapi ini soal kepatuhan terhadap konstitusi. Dan konstitusi kita itu di dalam UUD alinea pertama itu bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapus karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,” jelasnya.

Karena itu, jika ada tim dari negara yang diindikasikan masuk dalam kategori tersebut, harus ada prasyarat khusus yang diajukan.

Massa dari Persaudaraan Alumni (PA) 212 menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (20/3/2023). Dalam aksinya, mereka menolak kedatangan Tim Nasional Israel U-20 dalam ajang Piala Dunia U-20. - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

“Itu yang menjadi faktor yang harus kita pegang. Karena itu, dalam ketika ada negara yang timnya kita indikasikan masuk kategori itu harus ada prasyarat-prasyarat khusus dan itulah yang kita ajukan ke FIFA. Dan kelihatannya tidak ada titik temu,” ujar Muhadjir.

Ia melanjutkan, pemerintah belum bisa memastikan apakah Indonesia bisa tetap menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 nantinya. Namun, Muhadjir mengatakan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan segera membahas bersama FIFA terkait hal ini.

“Belum sampai itu. Ini masih ada pembicaraan, saya rasa Pak Erick akan segera ke Zurich untuk konsultasi lebih lanjut dengan FIFA,” ujar dia.

Ia berharap akan segera ada titik temu dari pertemuan tersebut dan FIFA bisa memahami posisi Indonesia. “Paling tidak FIFA memahami posisi Indonesia dalam konteks ini. Jadi ini bukan soal ditolak atau diprotes, bukan itu. Tapi ini berkaitan dengan itu, konstitusi itu,” kata Muhadjir.  

AnggotaKomite Olimpiade Internasional ( IOC) Erick Thohir bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Jenewa, Swiss, Rabu (5/10/2022). - (istimewa)

SHARE    

Selain itu, Muhadjir juga menyebut bahwa pemerintah juga akan mencoba mengakomodasi berbagai macam penolakan dari dalam negeri. Pemerintah berharap masih ada perubahan sikap dari FIFA terkait hal ini.

“Kita masih berharap ada perubahan sikap dari FIFA dan kita juga akan mencoba mengakomodasi berbagai macam penolakan dari dalam,” ujarnya.

Sebelumnya, FIFA telah membatalkan drawing Piala Dunia U-20 2023 yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung di Bali pada 31 Maret 2023. Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulingga mengatakan pembatalan FIFA itu terjadi sebagai buntut dari penolakan timnas Israel oleh Gubernur Bali I Wayan Koster.

“Kemarin kami sudah mendapat informasi dari FIFA, dalam pemberitahuan memang menyebutkan bahwa drawing di Bali telah dibatalkan oleh FIFA. Jadi ini adalah informasi yang kami dapat dari FIFA,” kata Arya, Ahad (26/3). 

“Memang kami belum mendapat surat resmi dari FIFA, tetapi pesannya jelas karena adanya penolakan dari Gubernur Bali (Wayan Koster) yang menolak tim Israel sehingga dengan sendirinya drawing tidak bisa dilaksanakan tanpa seluruh peserta,” ujarnya.

I Wayan Koster yang merupakan politikus partai PDI Perjuangan telah berkirim surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang berisi penolakan terhadap kehadiran timnas Israel di Bali. Surat tertanggal 14 Maret 2023 itu menyatakan dengan tegas penolakan terhadap timnas Israel. Alasannya karena Israel menjajah Palestina dan Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana, menyatakan penentangan terhadap pemerintah Israel seharusnya tidak serta merta melarang warga Israel ke Indonesia. Menurutnya, penolakan Timnas Israel oleh sebagian masyarakat di Indonesia, sejumlah kepala daerah maupun politisi patut disayangkan. 

Penolakan tersebut seolah memandang warga Israel ataupun negara yang diwakilinya sebagai sesuatu yang haram untuk hadir di Indonesia.

Presiden Joko Widodo, Ketua DPR RI Puan Maharani dan President of the Inter Parliamentary Union (IPU) Duarte Pacheco menyapa para delegasi usai menghadiri Pembukaan The 8th G20 Parliamentary Speakers Summit (P20) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/10/2022). - (Republika/Prayogi)

SHARE    

"Padahal yang ditentang oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia seharusnya adalah kebijakan pemerintah zionis Israel yang mengambil paksa dan menduduki tanah rakyat Palestina dan mempertahankannya dengan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia," kata Rektor Universitas Jenderal A Yani ini kepada Republika, Senin (27/3).

Karena, lanjut dia, hal itulah yang diamanatkan oleh pembukaan Konstitusi Indonesia, bahwa penjajahan harus dihapus dari muka bumi. Bila suatu saat pemerintah Israel sudah mengakui kemerdekaan Negara Palestina, termasuk mengembalikan tanah Palestina kepada rakyat Palestina. "Indonesia pun tidak bisa tidak untuk mengakui negara Israel dan menjalin hubungan diplomatik. Ini karena Israel sudah tidak lagi melakukan penjajahan," imbuhnya.

Namun, ia menekankan, bila persepsi mengharamkan negara Israel dan warganya yang dibenarkan, berarti sampai kiamat pun Indonesia akan menolak hal yang berbau Israel.

"Bila demikian, apakah Indonesia tidak dapat dipersamakan dengan Hitler dengan Nazinya yang hendak menghapus ras Yahudi? Suatu hal yang justru bertentangan dengan hak asasi manusia yang seharusnya tidak berkembang di bumi Indonesia," kata dia.

 

Bila demikian, apakah Indonesia tidak dapat dipersamakan dengan Hitler dengan Nazinya yang hendak menghapus ras Yahudi?

 

 

SHARE    

Penolakan timnas Israel untuk bertanding di Indonesia seolah membuat Indonesia lebih Palestina daripada Palestina. Ini mengingat duta besar Palestina untuk Indonesia yang mewakili rakyat dan pemerintah Palestina di Indonesia telah mengatakan tidak mempunyai keberatan bila timnas Israel bertanding di Indonesia.

Terlebih lagi penolakan semakin tidak berdasar mengingat Maret 2022 lalu telah diselenggarakan Sidang Majelis Uni Inter Parlemen (IPU) ke-144 di Nusa Dua Bali yang salah satu delegasi yang hadir adalah Parlemen Israel Knesset. "Bukankan Indonesia sebagai tuan rumah tidak memiliki kendali atas siapa yang diundang oleh penyelenggara event internasional, seperti FIFA ataupun IPU?".

Maka, menurut dia, sepanjang Indonesia telah menyatakan diri bersedia menjadi tuan rumah maka Indonesia harus mengambil risiko untuk tidak menolak siapapun anggota dari penyelenggara event internasional.