
Ekonomi
Inflasi Terkendali, Ekonomi Terjaga
Laju inflasi global diprediksi sudah melewati masa puncaknya.
JAKARTA -- Pemerintah Indonesia diharapkan dapat bekerja lebih keras dalam mengendalikan tingkat inflasi. Sebab, pengendalian inflasi menjadi salah satu kunci untuk menjaga momentum pertumbuhan.
PwC Indonesia memproyeksikan ekonomi Indonesia sedikit melambat pada tahun ini daripada tahun lalu. Menurut proyeksi tersebut, ekonomi 2023 bakal tumbuh di angka 4,8 persen, lebih rendah dari 2022 yang mencapai 5,31 persen.
Head of Economic and Research PwC Indonesia Denny Irawan mengatakan, penurunan disebabkan tekanan inflasi yang masih berlanjut. Laju inflasi sepanjang 2022 tercatat sebesar 5,51 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya (yoy). Sedangkan, inflasi pada Februari 2023 sebesar 5,47 persen (yoy).
“Ekspektasi inflasi yang tinggi dan pengetatan kebijakan moneter yang agresif berpotensi menurunkan konsumsi rumah tangga dan menggerus profitabilitas dunia usaha pada 2023,” kata Denny saat webinar PwC Indonesia Economic Update, Kamis (9/3).

Denny berharap pemerintah terus menjaga konsumsi dari dampak inflasi global. Hal itu bisa dilakukan dengan memberikan berbagai subsidi, termasuk bahan bakar, listrik, dan bantuan sosial. Menurut dia, laju inflasi sudah melewati puncaknya secara global dan bank sentral di dunia tetap berhati-hati.
“Kami perkirakan konsumsi domestik Indonesia akan tetap kuat. Upaya terkoordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter sangat penting untuk mempertahankan daya beli,” ucapnya.
Selain itu, Denny menyebut perlambatan pertumbuhan ekspor sangat mungkin terjadi seiring perlambatan pertumbuhan global. Kendati demikian, ekspor sejumlah komoditas utama Indonesia, seperti batu bara, minyak sawit, dan nikel akan tetap terjaga selama perang Rusia-Ukraina berlanjut.
“Risiko penurunan, termasuk lemahnya permintaan global, arus keluar modal, tekanan mata uang, dan kondisi keuangan global yang ketat di jangka menengah berpotensi menghambat momentum pertumbuhan dari 2025 dan seterusnya,” ucapnya.
Denny menekankan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Harga komoditas yang saat ini masih terbilang tinggi memiliki dampak ganda terhadap fiskal pemerintah. Denny mencontohkan, tingginya harga minyak dunia berdampak negatif karena pemerintah perlu membayar lebih banyak subsidi.
Namun, di sisi lain, tingginya harga sejumlah komoditas membawa pemasukan tambahan bagi pemerintah karena ekspor Indonesia masih didominasi batu bara dan kelapa sawit.
“Kami memperkirakan anggaran pemerintah akan tetap kuat pada 2023. Kami melihat pemerintah akan sanggup melanjutkan program pro pertumbuhan dan pro penciptaan lapangan kerja serta melanjutkan subsidi untuk melindungi konsumsi dan mengendalikan inflasi,” ucapnya.

PwC Indonesia Investment Director Julian Smith menambahkan, Pemerintah Indonesia tampak siap memitigasi potensi dampak buruk dari ketidakpastian ekonomi. Hal itu terlihat dari komitmen pemerintah dalam mendorong investasi dan keberhasilan menjaga daya beli masyarakat dari inflasi global dengan berbagai subsidi, termasuk BBM dan listrik, dikombinasikan dengan kebijakan moneter yang akomodatif.
“Kontributor pertumbuhan ekonomi yang paling signifikan berasal dari konsumsi yang tetap bertumbuh pada 2022 dan secara konsisten menyumbang lebih dari 50 persen PDB Indonesia selama 10 tahun terakhir,” ucapnya.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Bambang Brodjonegoro memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 masih akan berada di kisaran 5 persen atau hanya sedikit melemah dari pertumbuhan pada 2022 sebesar 5,31 persen.
“Pertumbuhan ekonomi kita 2023 mungkin masih sekitar 5 persen yang merupakan rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam 10 tahun terakhir. Dengan ini, pada dasarnya kita telah kembali ke jalur dan keluar dari dampak Covid-19,” ucapnya.
Inflasi pada 2023 diperkirakan lebih rendah daripada 2022, salah satunya karena harga komoditas yang mulai menurun. Meskipun demikian, moderasi harga komoditas juga bisa memengaruhi nilai tukar dan pendapatan negara yang berasal dari ekspor komoditas.
Korpri Desak Evaluasi Sistem Penggajian ASN Kemenkeu
Korpri mengusulkan komite sistem penggajian secara nasional yang ditetapkan presiden.
SELENGKAPNYAKPU Ajukan Banding Putusan Penundaan Pemilu Hari Ini
Kecil kemungkinan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memberikan izin eksekusi.
SELENGKAPNYASri Mulyani: Angka Rp 300 Triliun dari Mana?
Menkeu pertanyakan angka transaksi mencurigakan yang disebut tembus Rp 300 triliun.
SELENGKAPNYA