JAKARTA — Pihak Susi Air menyatakan tidak akan melepaskan tanggung jawab dalam misi menyelamatkan pilotnya, Kapten Philips Mark Marthen, yang sampai saat ini dalam penyanderaan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Organisasi Papua Merdeka (OPM). Namun, Susi Air menyatakan tidak akan merealisasikan permintaan uang oleh KKB jika diminta.

Pengacara Susi Air, Donald Fariz, mengatakan, usaha pihaknya mendapatkan informasi lebih perinci tentang proses maju misi pembebasan Kapten Philips oleh TNI maupun Polri pun tak ada yang signifikan. Namun, Susi Air sudah mendapatkan kepastian terkait status Kapten Philips yang memang masih dalam penguasaan badan oleh KKB. Akan tetapi, Donald memastikan, sampai saat ini tak ada komunikasi ataupun tuntutan serta permintaan langsung dari KKB kepada pihak Susi Air terkait dengan Kapten Philips.

“Satu hal yang pasti, kelompok penyandera tidak mencoba atau tidak melakukan komunikasi apa pun kepada perusahaan (Susi Air). Jadi, zero komunikasi antara kelompok penyandera dengan kami. Sehingga tidak ada permintaan-permintaan tertentu yang lazimnya kelompok penyandera itu sering lakukan,” ujar Donald di Jakarta, Rabu (1/3).

Kondisi pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Mark Marthen yang disandera separatis Papua di Nduga, Papua Pegunungan, sejak Selasa (7/2). - (Dok Republika)

SHARE    

Susi Air belakangan memang mendengar tuntutan ajuan KKB dari hasil negosiasi dengan sejumlah tokoh lokal. Tuntutan tersebut, kata Donald, berupa desakan KKB kepada Pemerintah Indonesia untuk menukar Kapten Philips dengan senjata dan amunisi serta sejumlah uang. “Tetapi, (tuntutan itu) bukan disampaikan kepada kami (Susi Air). Dan tidak mungkin juga Susi Air memenuhi tuntutan itu. Karena Susi Air juga bukan perusahaan yang memproduksi senjata,” ujar dia.

Sementara, adanya permintaan uang, jika dimintakan kepada Susi Air, juga tak dapat direalisasikan. Donald memastikan, bukan karena Susi Air lepas dari tanggung jawab sehingga tak mungkin memenuhi tuntutan sejumlah uang tersebut. Akan tetapi, kata Donald, permintaan uang tebusan dari KKB itu pun tak layak direalisasikan melihat kerugian materiel yang dialami perusahaannya karena aksi-aksi sepihak gerombolan bersenjata Egianus Kogoya tersebut.

“Kami tidak tahu berapa jumlah uang yang dimintakan. Tetapi, juga itu tidak mungkin minta uang ke Susi Air, sementara pesawatnya dibakar,” kata Donald. Dari kalkulasi kerugian materiel yang dialami Susi Air dalam penyerangan dan pembakaran oleh KKB itu, mencapai lebih dari Rp 20 miliar. “Nilai harga pesawat yang dibakar itu saja, sudah 2 juta dolar (Amerika). Dan itu tidak bisa diganti (yang baru) karena sudah tidak ada produksinya lagi,” ujar Donald.

Perusahaan penerbangan perintis sipil tersebut tak punya perpanjangan tangan agar dapat berkomunikasi langsung dengan para separatisme bersenjata itu. Pihak KKB pun tak pernah mengajukan langsung tuntutan maupun permintaan kepada Susi Air sebagai barter kebebasan Kapten Philips. 

Karena itu, Susi Pudjiastuti, selaku pemilik dan manager Susi Air, memercayakan aksi-aksi lapangan yang dilakukan otoritas resmi Pemerintah Indonesia, dalam usaha membebaskan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu. “Saya sampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat (Indonesia), Bapak-Bapak TNI dan Polri, tokoh-tokoh yang berusaha dan mengupayakan, berupaya, dengan negosiasi dengan segala cara untuk bisa membebaskan Kapten Mark Marthens,” ujar Susi.

Susi mengatakan, tanggung jawab pihaknya sebagai korporasi sejauh ini hanya dapat melakukan komunikasi dengan Pemerintah Indonesia dan Selandia Baru. Itu dilakukan untuk memastikan keberadaan maupun keselamatan, juga kondisi hidup dari Kapten Philips. Akan tetapi, kata dia, pihaknya, pun tak dapat melakukan langkah yang lebih jauh dari itu. “Jadi, kita ya menunggu,” ujar Susi.

“Tidak ada jalur lain untuk berkomunikasi tentang keberadaan atau status kejadian ini selain dari TNI dan Polri. Karena susahnya dan keterbatasan jalur komunikasi. Saya dengar pemerintah daerah juga terus melakukan soft approach (pendekatan persuasif), TNI-Polri juga melakukan persiapan-persiapan untuk penjemputan dan lain-lain. Itu saja yang kita ketahui. Kita tidak bisa tahu lebih banyak lagi,” kata Susi melanjutkan.

Pembakaran pesawat maskapai Susi Air di Lapangan Udara Paro, Nduga, Papua Pegunungan pada Selasa (7/2). - (Dok Republika)

Sampai saat ini, Rabu (1/3), terhitung sudah 22 hari Kapten Philips dalam penguasaan badan oleh KKB. Usaha pembebasan melalui komunikasi dan negosiasi yang dilakukan otoritas resmi Indonesia dengan KKB melalui tokoh-tokoh adat serta agamawan lokal belum berhasil membebaskan pilot asal Selandia Baru itu.

Kapolda Papua Inspektur Jenderal (Irjen) Mathius Fakhiri pekan lalu pernah mengatakan, negosiasi terakhir berujung pada tuntutan KKB untuk menukar Kapten Philips dengan senjata, amunisi, dan sejumlah uang. Akan tetapi, kata Kapolda, otoritas keamanan Indonesia menolak tuntutan tersebut.

Sementara Juru Bicara Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TPNPB) OPM Sebby Sambom, pernah mengatakan tentara pro kemerdekaan tak akan melepaskan Kapten Philips sebelum Indonesia dan internasional mengakui kemerdekaan dan hak bernegara sendiri masyarakat Papua. “Kami TPNPB Kodap III Ndugama, Derakma, tidak akan pernah kasih kembali atau kasih lepas pilot yang kami sandera ini. Kecuali NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) mengakui, dan lepaskan Papua dari negara kolonialnya,” kata Sebby.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat