SOLO -- Heri Purwanto (66 tahun) salah seorang calon jamaah haji asal Kismorejo, RT 02, RW 10, Mojosongo, Jebres, Kota Solo, Jawa Tengah, mengaku lega. Dia tak harus membayar biaya tambahan berkisar Rp 10 juta karena sudah melunasi biaya perjalanan ibadah haji (bipih) pada 2020.

Berdasarkan penetapan pemerintah dan Komisi VIII DPR pada Rabu (15/2/2023), biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 disepakati berkisar Rp 90,050 juta. Dari jumlah tersebut, jamaah harus menanggung bipih senilai Rp 49,8 juta. Nilai tersebut naik Rp 10 juta dari bipih sebelumnya yakni Rp 39,8 juta. Hanya saja, pemerintah dan DPR sepakat, BPIH 2023 tidak berlaku bagi jamaah lunas tunda 2020. Jumlah mereka sekitar 84 ribu orang.

Untuk itu, Heri mengaku sangat bersyukur karena tidak dikenakan biaya tambahan. "Alhamdulillah, ya, bersyukur lah kalau yang lunas tahun 2020 ndak tambah. Saya sudah lunas sejak 2020," kata Heri ketika dihubungi Republika, Kamis (16/2).

 

Bersyukur lah kalau yang lunas tahun 2020 ndak tambah. Saya sudah lunas sejak 2020.

HERI PURWANTO Jamaah Lunas Tunda 2020

 

SHARE    

Ketika ditanya mengenai reaksi jamaah lainnya, apakah dirasa ada yang keberatan atau mengundurkan diri, jamaah yang sudah menunggu selama 11 tahun tersebut mengaku tidak tahu-menahu. "Saya belum tahu, soale belum ketemu teman-teman, kan baru kemarin juga digedoknya soal biaya kenaikan haji itu. Besok kalau manasik, saya coba tak tanya-tanya ke teman yang belum lunas pembayarannya," kata dia.

Heri sebenarnya dijadwalkan berangkat pada 2020. Namun, pemberangkatannya harus ditunda karena pandemi Covid-19. Dua tahun berselang, Heri kembali tidak bisa kembali menunaikan ibadah di Tanah Suci karena pembatasan usia yang diberlakukan oleh Arab Saudi. Pasalnya, usia Heri mencapai 65 tahun saat penyelenggaraan ibadah haji 2022.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka menjelaskan, sebanyak 84.609 orang calon jamaah haji yang yang berstatus lunas tunggu pada 2020 tak perlu lagi membayar biaya tambahan agar bisa beribadah ke Tanah Suci pada 2023.

"Tidak usah membayar lagi itu tahun 2020 sebanyak 84.609 jamaah haji, tidak usah membayarkan tambahan uang pelunasan," ujar Diah kepada wartawan, Kamis (16/2).

Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai PDI Perjuangan Diah Pitaloka (kanan). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nz - (GALIH PRADIPTA/ANTARA FOTO)

SHARE    

Panitia kerja (Panja) Komisi VIII DPR dan pemerintah sendiri sepakat bahwa rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 1444 H atau 2023 sebesar Rp 90.050.637,26 dari semula Rp 98.893.909. Adapun biaya perjalanan ibadah haji (bipih) yang ditanggung calon jamaah haji sebesar Rp 49.812.700,26.

"Selisih antara bipih 2023 dengan 2020 memakai nilai manfaat haji yang dikelola BPKH, sehingga calhaj tidak perlu lagi menyetor uang tambahan demi berangkat ke Tanah Suci. Kan luar biasa, ya, ini pakai nilai manfaat yang terakumulasi di BPKH karena dua tahun sebelumnya tidak digunakan," ujar Diah.

Dia melanjutkan, calon jamaah haji yang berstatus lunas tunggu pada 2022 sebanyak 9.864 orang. Mereka hanya perlu membayar Rp 9,4 juta demi berangkat haji pada 2023.

 

Selisih antara bipih 2023 dengan 2020 memakai nilai manfaat haji yang dikelola BPKH, sehingga calhaj tidak perlu lagi menyetor uang tambahan.

DIAH PITALOKA Anggota Komisi VIII

 

SHARE    

Ia mengatakan, keputusan calon jamaah haji 2020 tidak membayar tambahan setoran dan calon jamaah haji 2022 yang hanya menambah Rp 9,4 juta menjadi salah satu fokus Panitia Kerja (Panja) Haji Komisi VIII. Tujuannya agar jamaah bisa menunaikan ibadah yang menjadi rukun kelima Islam itu.

"Kami berharap keputusan yang diambil oleh Panja Haji Komisi VIII DPR RI ini bisa meringankan beban jamaah yang sejauh ini banyak orang khawatir tidak bisa berangkat haji," ujar Diah.

Ketua DPR Puan Maharani memimpin mengikuti rapat paripurna ke-10 masa persidangan II tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2022). 

Republika/Prayogi. - (Republika/Prayogi)

SHARE    

Sosialisasi

Ketua DPR Puan Maharani dalam pidatonya mengatakan, biaya haji menjadi salah satu perhatian khusus lembaganya. DPR lewat Komisi VIII disebutnya berhasil merasionalisasi kenaikan biaya haji menjadi lebih rendah dari biaya yang diusulkan Kementerian Agama (Kemenag).

Awalnya, pemerintah mengusulkan ongkos naik haji yang dibayar oleh calon jamaah sebesar Rp 69,19 juta, naik hingga 70 persen. Namun, setelah negosiasi di tingkat panitia kerja, DPR berhasil menekan biaya ibadah haji yang ditanggung calon jamaah menjadi Rp 49,8 juta.

Angka itu setara dengan 55,3 persen dari total rata-rata BPIH Rp 90.050.637. Menurut dia, hasil tersebut menunjukkan bahwa DPR memperhatikan aspirasi masyarakat mengenai biaya ibadah haji.

"Terkait penyelenggaraan ibadah haji, DPR RI menaruh perhatian pada biaya haji reguler yang mengalami peningkatan pada tahun ini sehingga akan sangat membebani jamaah," ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang membacakan pidato Puan di Rapat Paripurna DPR ke-17 Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023, Kamis (16/2).

Ia juga mengingatkan, perlu kerja sama dan koordinasi antarkementerian, lembaga, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat dalam proses penyelenggaraan haji, termasuk menyosialisasikan biaya tersebut. "Sosialisasi dan komunikasi publik yang baik perlu ditingkatkan agar kebijakan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat dipahami oleh seluruh masyarakat," ujar Dasco.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat