KABUL – Puluhan dosen pria di Universitas Kabul, Afghanistan, dilaporkan telah mengundurkan diri dari posisinya sebagai pengajar. Hal itu merupakan bentuk protes mereka atas kebijakan Taliban yang melarang perempuan di sana berkuliah.

“Saya tidak ingin terus bekerja di suatu tempat di mana ada diskriminasi terorganisir terhadap gadis-gadis tak bersalah dan berbakat di negara ini oleh mereka yang berkuasa," kata Obaidullah Wardak, seorang profesor di Universitas Kabul, dilaporkan laman Al-Arabiya, Jumat (23/12).

Menurut Wardak, kebijakan Taliban melarang perempuan Afghanistan berkuliah tidak adil dan tidak bermoral. Sementara itu, pada Kamis (22/12), sejumlah perempuan anak perempuan di Kabul menggelar aksi unjuk rasa memprotes aturan larangan berkuliah oleh Taliban. Dalam aksinya mereka meneriakkan slogan “pendidikan untuk semua”.

Media lokal melaporkan, pasukan Taliban membubarkan aksi unjuk rasa itu dengan cara memukuli mereka menggunakan tongkat dan cambuk. Lima peserta aksi dan dua jurnalis ditangkap oleh Taliban.

Pelajar perempuan Afghanistan meninggalkan Kabul University di Kabul, Afghanistan, Rabu (21/12/2022). - (EPA-EFE/STRINGER)

Pada Selasa (20/12) lalu, Kementerian Pendidikan Tinggi Afghanistan yang dikelola Taliban memutuskan menangguhkan akses bagi kaum perempuan di sana untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Menteri Pendidikan Tinggi Taliban Nida Mohammad Nadim mengatakan, larangan itu diperlukan guna mencegah percampuran gender di universitas. Dia meyakini beberapa mata kuliah yang diajarkan di kampus melanggar prinsip-prinsip Islam.

“Para perempuan belajar tentang pertanian dan teknik, tetapi ini tidak sesuai dengan budaya Afghanistan. Anak perempuan harus belajar, tetapi tidak di bidang yang bertentangan dengan Islam dan kehormatan Afghanistan," kata Nadim dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi Afghanistan, Kamis lalu.

Dia menjelaskan, pemerintahan Taliban sedang berusaha mengatur ulang hal tersebut. Jika pengaturan baru sudah tersedia, kaum perempuan di Afghanistan akan diizinkan kembali untuk berkuliah.

Nadim pun menolak kecaman yang telah dilayangkan sejumlah negara terkait pelarangan berkuliah bagi perempuan yang kini tengah diterapkan, termasuk dari sejumlah negara Muslim. Ia mengatakan, pihak asing harus berhenti mencampuri urusan dalam negeri Afghanistan.

Sejumlah negara Muslim seperti Arab Saudi, Qatar, Pakistan, Turki, termasuk Indonesia, telah mengkritik langkah Taliban melarang kaum perempuan Afghanistan berkuliah. “Larangan ini tidak Islami atau manusiawi,” kata Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu saat mengomentari tentang hal tersebut.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengatakan, dilarangnya perempuan Afghanistan berkuliah bertentangan dengan prinsip pemberian hak hukum penuh pada kaum perempuan di sana. “Terutama adalah hak atas pendidikan yang berkontribusi untuk mendukung keamanan, stabilitas, pembangunan serta kemakmuran bagi Afghanistan dan saudara-saudaranya,” kata Kemenlu Arab Saudi, Rabu (21/12) lalu, dilaporkan Saudi Press Agency.

Qatar pun menyuarakan keprihatinan serupa atas kebijakan Taliban. “Negara Qatar mengungkapkan keprihatinan dan kekecewaan yang mendalam atas keputusan pemerintah sementara Afghanistan untuk menangguhkan pendidikan anak perempuan dan perempuan di universitas-universitas Afghanistan,” kata Kemenlu Qatar dalam sebuah pernyataan.

Perempuan Afghanistan belajar di Pusat Belajar Ekhlas di Kabul, Afghanistan, pada November 2022 - ( EPA-EFE/STRINGER )

SHARE    

“Sebagai negara Muslim di mana perempuan menikmati semua haknya, terutama pendidikan, Negara Qatar menyerukan kepada pemerintah sementara Afghanistan untuk meninjau kembali keputusannya sejalan dengan ajaran agama Islam tentang hak-hak perempuan,” kata Kemenlu Qatar menambahkan.

Indonesia pun menyatakan keprihatinan mendalam atas keputusan Taliban melarang kaum perempuan Afghanistan berkuliah. Indonesia meyakini partisipasi perempuan dalam seluruh aspek masyarakat penting untuk mencapai Afghanistan yang damai, stabil, dan sejahtera.

“Indonesia sangat prihatin dan kecewa dengan keputusan Taliban menangguhkan akses pendidikan universitas bagi perempuan di Afghanistan,” kata Kementerian Luar Negeri lewat akun Twitter resminya, Rabu (21/12) malam.

Indonesia menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar bagi pria dan wanita. “Indonesia terus mendesak Taliban untuk memberikan akses pendidikan tanpa gangguan bagi perempuan,” tulis Kemenlu.

Sedangkan negara anggota G-7 mengatakan, perlakuan Taliban terhadap perempuan dan anak perempuan Afghanistan bisa dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal itu disampaikan setelah Taliban memberlakukan larangan bagi perempuan di Afghanistan untuk berkuliah.

“Kebijakan Taliban yang dirancang untuk menghapus perempuan dari kehidupan publik akan berdampak pada bagaimana negara kami terlibat dengan Taliban,” kata para menteri luar negeri (menlu) negara anggota G-7 setelah melakukan pertemuan virtual, Kamis (22/12).

Sebelum baru-baru ini menerapkan larangan berkuliah bagi perempuan Afghanistan, Taliban juga sempat melarang anak perempuan bersekolah di sekolah menengah pada Maret lalu. Para menlu negara anggota G-7 mendesak agar Taliban membatalkan kedua keputusan itu tanpa penundaan.

“Penganiayaan gender dapat menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan di bawah Statuta Roma, di mana Afghanistan menjadi negara pihak,” kata mereka, mengacu pada Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag.

“Anggota G7 mendukung semua warga Afghanistan dalam tuntutan mereka untuk menggunakan hak asasi manusia mereka sesuai dengan kewajiban Afghanistan di bawah hukum internasional,” kata para menlu negara anggota G-7.