Terdakwa kasus perintangan penyidikan Hendra Kurniawan bersiap menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (3/11/2022). | Republika/Thoudy Badai

Nasional

Survei: Ada Persaingan Antarjenderal di Polri

Akuntabilitas lembaga penegak hukum, khususnya Polri sedang diuji.

JAKARTA -- Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkait kinerja lembaga penegak hukum di mata publik. Terkait Polri, terdapat temuan di mana 37,3 persen setuju adanya persaingan antarjenderal di internal kepolisian.

"Sebanyak 37,3 persen dari 2,8 persen sangat setuju dan 34,5 persen setuju," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi lewat rilis daringnya, Ahad (27/11).

Sedangkan, 23,0 persen kurang setuju adanya persaingan antara para jenderal di internal Polri. Kemudian, 9,5 persen lainnya tidak setuju sama sekali terhadap kabar tersebut. Sedangkan 30,2 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Indikator Politik Indonesia juga merilis survei kinerja lembaga penegak hukum di mata publik. Dari 12 lembaga negara yang ditanyakan kepada publik, Polri berada di urutan ke-11 dengan kepercayaan publik sebesar 60,5 persen.

Indikator Politik Indonesia kemudian mengerucutkannya menjadi empat lembaga penegak hukum. Dari empat lembaga tersebut, Polri berada di peringkat terbawah dengan kepercayaan publik sebesar 58,1 persen.

"Sebanyak 35,9 persen kurang percaya, 4,2 persen tidak percaya sama sekali," ujar Burhanuddin.

Urutan pertama adalah Kejaksaan Agung dengan tingkat kepercayaan publik sebesar 77,4 persen. Selanjutnya adalah pengadilan (73,7 persen) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (69,8 persen).

Burhanuddin menjelaskan, efektivitas dan legitimasi penegakan hukum mensyaratkan dukungan dan kepercayaan publik kepada lembaga penegak hukum. Dukungan dan kepercayaan ini bersifat dinamis, tergantung dari kinerja lembaga penegak hukum.

Saat ini, akuntabilitas lembaga penegak hukum, khususnya Polri sedang diuji. Hal tersebut merupakan dampak dari kasus kriminal yang melibatkan perwira tinggi kepolisian Ferdy Sambo dan perintangan proses hukum yang melibatkan puluhan anggota kepolisian.

photo
Terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, Ferdy Sambo bersiap menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (1/11/2022). - (Republika/Thoudy Badai)

"Publik menunggu penyelesaian kasus-kasus tersebut untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada kepolisian. Kegagalan penyelesaian kasus-kasus tersebut berpotensi membahayakan efektivitas dan legitimasi penegakan hukum yang pada gilirannya mengganggu legitimasi pemerintah dan demokrasi," ujar Burhanuddin.

Indikator Politik Indonesia melakukan survei pada 30 Oktober hingga 5 November 2022. Jumlah responden sebanyak 1.220 orang, di mana penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling.

Kesalahan atau margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

Anggota Komisi III DPR Taufik Basari menilai, kebijakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk kembali meningkatkan kepercayaan publik sudah baik. Namun, ia menilai instruksi tersebut tak dijalankan oleh seluruh anggotanya hingga ke tingkat bawah.

photo
Survei Indikator Politik Indonesia pada 30 Oktober hingga 5 November 2022. - (Indikator Politik Indonesia)

"Tak berjalannya perintah Kapolri kepada jajarannya di tingkat bawah sehingga tak sesuai dengan yang diharapkan," ujar Taufik, Ahad (27/11).

Jarak dari Kapolri hingga anggotanya di tingkat bawah sangatlah jauh, hingga membuat sebuah kebijakan tak berjalan dengan semestinya. Inilah yang membuat banyak terjadinya kesalahan dari anggota kepolisan di jajaran tingkat bawah.

Padahal, jajaran tingkat terbawah itu menjadi peran terpenting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri. Pasalnya, merekalah yang bersinggungan langsung dengan aktivitas masyarakat.

"Masyarakat masih menunggu, apakah instruksi itu hanya sekadar instruksi ataukah instruksi terealiasi," ujar Taufik.

photo
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kanan) meninjau pasukan yang bertugas untuk operasi pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 saat meninjau Posko Brimob di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, Sabtu (12/11/2022). - (ANTARA FOTO/Media Center G20 Indonesia/Fikri )

Karenanya, ia berharap adanya perubahan kultur di Polri dari tingkat teratas hingga terbawah. Instruksi Kapolri harus benar-benar dijalankan tanpa pandang bulu jika memang terbukti bersalah. "Jangan permisif terhadap kawan tersebut, meskipun itu kawan. Jadi ada pengawasan di tingkat bawah saling mengawasi satu sama lain," ujar politikus Partai Nasdem itu.

Aneka tudingan

Sebelumnya, terdakwa kasus penghalangan hukum terkait pembunuhan pembunuhan Brigadir Yoshua Hutabarat, Hendra Kurniawan membenarkan dugaan penerimaan uang setoran tambang batu bara ilegal senilai Rp 6 miliar kepada Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Agus Andrianto, dan sejumlah petinggi di Mabes Polri lainnya.

Hendra mengungkapkan, dari hasil penyelidikan yang pernah dilakukan, adanya kesimpulan tentang dugaan tindak pidana yang dilakukan sejumlah pejabat di Polri dengan para ‘pemain’ tambang ilegal di Kalimantan.

“Faktanya seperti itu,” kata Hendra saat ditemui wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Kamis (24/11).

Hendra Kurniawan adalah mantan kepala Biro Pengamanan Internal (Karo Paminal) Divisi Propam Polri. Dugaan uang setoran ke Kabareskrim tersebut, bermula dari pengakuan Ismail Bolong, seorang mantan anggota Polres Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim).

photo
Survei Indikator Politik Indonesia pada 30 Oktober hingga 5 November 2022. - (Indikator Politik Indonesia)

Pengungkapan tersebut menambah panjang daftar dugaan kongkalikong para petinggi Polri dalam berbagai tindakan kriminal kelas kakap di Indonesia yang terungkap setelah kasus pembunuhan Brigadir Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat pada Agustus 2022 lalu. yang pertama mencuat setelah kasus itu adalah dugaan Ferdy Sambo sebagai kadiv Propam Polri yang 'bermain' di bisnis judi online. 

Bagan struktur Konsorsium 303, dan Kerajaan Sambo betebaran di dunia maya, dan dikirimkan oleh nomor-nomor asing ke para pewarta yang meliput kasus kematian Brigadir J. Terlepas bantahan Sambo, Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebelumnya menyampaikan pembentukan Tim Gabungan Khusus (Timsus) bersama Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengusut Konsorsium 303.

Kepolisian juga menangkap bandar judi online kelas kakap, Apin BK, di Malaysia. Nama Apin BK masuk dalam bagan Konsorsium 303 sebagai salah satu bandar judi yang menyetor dana ke petinggi Polri.

Selepas heboh Konsorsium 303 tersebut, terungkap juga peran petinggi Polri dalam peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang. Polda Metro Jaya pada 14 Oktober 2022 menetapkan Kapolda Sumatra Barat Irjen Teddy Minahasa sebagai tersangka peredaran narkoba.

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil menyampaikan bahwa pengungkapan kasus keterlibatan Teddy Minahasa dalam peredaran gelap narkoba berawal dari laporan masyarakat kepada Polres Metro Jakarta Pusat.

KH Ibrahim, Penjaga Api Muhammadiyah

Kemahirannya dalam ilmu agama, terutama Alquran, tak terlepas dari didikan keluarga.

SELENGKAPNYA

Menjaga Tubuh Tetap Bugar

Setiap orang seharusnya tidak malas beraktivitas fisik selama pandemi demi menjaga kebugaran tubuhnya. 

SELENGKAPNYA

Optimal Menyehatkan Kulit

Stres dapat mempengaruhi kesehatan kulit, termasuk membuat kulit menjadi sensitif. 

SELENGKAPNYA