Tenaga Kesehatan bersiap melakukan tes Covid-19 kepada warga di Jakarta, Jumat (11/11/2022). | Republika/Putra M. Akbar

Kabar Utama

Covid-19 Melonjak, Opsi Pengetatan Jelang Nataru Menguat

Pemerintah saat ini masih memberlakukan PPKM Level 1 di seluruh daerah di Tanah Air.

TANGERANG SELATAN – Kenaikan kasus sekaligus angka kematian akibat Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir membuat pemerintah mempertimbangkan opsi pengetatan. Pemerintah kini terus mengevaluasi data penularan dan segera mengambil kebijakan sebagai langkah antisipasi menghadapi libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023.

Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mengatakan, data kenaikan kasus Covid-19 beberapa waktu terakhir kini dianalisis secara cermat. Hasilnya nanti akan dijadikan acuan untuk pengambilan mengambil kebijakan.

Menurutnya, setiap perayaan maupun libur panjang akan diikuti dengan pergerakan masyarakat yang masif. Kondisi ini biasanya lantas disertai dengan peningkatan kasus Covid-19.

Nah, itu akan kita evaluasi apakah akan ada ketentuan-ketentuan khusus seperti yang kita lakukan (tahun lalu), seberapa dampak, belum menghitung dampak yang sekarang ini, kenaikannya eksponensialnya seperti apa,” ujar Kiai Ma’ruf, di Masjid At Taqwa, di Pondok Cabe Udik, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (11/11).

Wapres menjelaskan, pemerintah saat ini masih memberlakukan PPKM Level 1 di seluruh daerah di Tanah Air. Namun demikian, kata dia, jika tingkat kenaikan kasus Covid-19 terus melonjak secara cepat, opsi pengetatan kemungkinan akan dilakukan. Apalagi, saat ini terdapat subvarian Omicron XBB yang dinilai menjadi pemicu kenaikan kasus.

photo
Tenaga Kesehatan menunjukan hasil tes Covid-19 di Jakarta, Jumat (11/11/2022). Satgas Covid-19 mencatat kasus Covid-19 meningkat dua kali lipat dalam enam minggu terakhir yakni dari sebelumnya berkisar 17.000-24.000 menjadi 37.000 kasus aktif. Republika/Putra M. Akbar - (Republika/Putra M. Akbar)

“Kita lihat, pemerintah akan mengevaluasi seberapa tingkat kenaikannya ini dan kebahayaannya daripada varian baru ini. Belum diambil langkah, kita akan koordinasi lagi,” ujar dia.

Dalam beberapa pekan terakhir, kasus melonjak cukup signifikan. Bahkan kemarin, kasus harian telah menyentuh 6.247 orang. Sedangkan angka kematian di hari yang sama mencapai 46 orang.

Jawa Tengah menjadi provinsi dengan kasus kematian pekanan tertinggi karena Covid-19, yakni 63 kasus. Sedangkan, yang saat ini sedang positif Covid-19 hampir 50 ribu orang, tepatnya 47.893 orang.

Kenaikan kasus ini hampir merata di seluruh daerah, khususnya di Pulau Jawa. Kasus Covid-19 di Kabupaten Garut, Jawa Barat, mengalami peningkatan dalam satu bulan terakhir. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Asep Surachman, mengatakan, peningkatan kasus Covid-19 di daerahnya terjadi sejak Oktober 2022. 

Dia mengatakan, saat ini rata-rata peningkatan kasus positif Covid-19 di Kabupaten Garut berada di angka belasan per harinya. Lonjakan kasus diperkirakan mencapai puncak pada Desember 2022 hingga Januari 2023. Apalagi, akhir dan awal tahun itu terdapat momentum libur panjang Nataru yang dinilai sangat berpotensi menyebabkan lonjakan kasus.

Ihwal aktivitas sekolah, Asep mengatakan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Garut akan melakukan pembahasan terkait pengetatan aktivitas pada akhir pekan ini. Kemungkinan, menurut dia, pihaknya akan kembali melakukan tracing kasus Covid-19 ke lingkungan sekolah.

“Ketika ada yang positif, mungkin akan diatur kembali aktivitasnya. Apakah 50 persen atau seperti apa. Kami besok (hari ini) rencana mau rapat Forkopimda. Hasil rapat itu akan jadi kebijakan pengetatan,” kata dia.

Satgas penanganan Covid-19 Kota Bandung memastikan kegiatan Car Free Day (CFD) belum akan digelar dalam jangka waktu dekat. Sebab kasus harian Covid-19 saat ini mengalami kenaikan.

Ketua Harian Satgas Covid-19 Kota Bandung, Asep Gufron mengatakan, kegiatan CFD belum dapat dilakukan seiring lonjakan kasus yang terjadi di Bandung. Pemkot masih terus mengkaji berbagai kemungkinan, termasuk opsi pengetatan dengan menyempurnakan regulasi yang ada.

“Sekarang Covid-19 kasus harian naik, tentu masih belum dapat diaksanakan (CFD) dalam jangka waktu dekat. Kapan (digelar CFD) belum tahu, masih dikaji lagi karena kasus dari hari ke hari meningkat dan regulasi disempurnakan,” ujar dia.

photo
Tenaga Kesehatan melakukan tes Covid-19 kepada warga di Jakarta, Jumat (11/11/2022). Satgas Covid-19 mencatat kasus Covid-19 meningkat dua kali lipat dalam enam minggu terakhir yakni dari sebelumnya berkisar 17 ribu-24 ribu menjadi 37 ribu kasus aktif. - (Republika/Putra M. Akbar)

Event patuh prokes

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno memastikan, penyelenggaraan event tetap diperbolehkan. Namun, dia meminta agar pelaksanaannya memperhatikan protokol kesehatan (prokes) dan keamanan.

"Terkait isu tidak boleh diselenggarakannya event sampai Desember sama sekali tidak benar. Isu ini sangat kontraproduktif terhadap bisnis konser musik di Tanah Air,” kata Sandiaga.

Sandiaga mengatakan, Presiden Jokowi telah mengizinkan penyelenggaraan event, termasuk konser musik dan juga acara budaya dengan syarat prokes dan keamanan terpenuhi. Menurutnya, Kemenparekraf sudah menyusun buku pedoman CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability) sebagai panduan penyelenggaraan event dilakukan dengan prokes yang ketat agar konser maupun gelaran budaya bisa dijalankan.

Penyelenggara kegiatan, lanjut Sandiaga, harus dapat mengelola kegiatan secara profesional. Salah satunya dengan memperhatikan aspek carrying capacity atau daya dukung dari satu kegiatan sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan. Peningkatan secara signifikan dari kunjungan penonton perlu diantisipasi dengan baik oleh pihak penyelenggara kegiatan.

Mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, kegiatan juga wajib memiliki early warning system (sistem peringatan dini) untuk bisa memberikan informasi berapa banyak orang di dalam satu kegiatan atau lokasi acara sehingga bisa mengurangi potensi dari kerumunan serta ketersediaan jalur evakuasi dan pelayanan kesehatan.

“Kami akan kolaborasi bersama Polri, Satgas Covid-19, dan Kemenkes (Kementerian Kesehatan), dan akan diterbitkan surat rekomendasi dari Kemenparekraf, namun untuk surat izin keramaian tentu dikeluarkan oleh Polri,” ujar Sandiaga.

Jaga Stok Vaksin Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Peningkatan kasus saat ini adalah imbas dari kelangkaan stok vaksin Covid-19 beberapa waktu lalu.

SELENGKAPNYA

Menpan Akui Honorer Masih Dibutuhkan

Pemerintah masih mengkaji tiga opsi dalam upaya menyelesaikan masalah tenaga honorer atau non-ASN.

SELENGKAPNYA

Erick Buka-bukaan di Buku (Bukan) Kisah Sukses Erick Thohir

Erick menceritakan perjalanan hidupnya hingga dipercaya menduduki sejumlah posisi penting di Tanah Air.

SELENGKAPNYA